Kemenag Diminta Transparan Soal Biaya Umrah di Masa Pandemi COVID-19 Jamaah umrah asal Temanggung, Jawa Tengah, gagal berangkat di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/2). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas haji dan umrah didorong transparan dalam menetapkan harga referensi biaya umrah di masa COVID-19.

"Penyesuaian biaya harus transparan, akuntabel dan tidak merugikan calon jemaah," ujar Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj dikutip dari laman resmi NU, Rabu (4/11).

Baca Juga

Ribuan Jemaah Umrah Jadi Korban Penutupan Penerbangan ke Arab Saudi

Kenaikan tarif pendaftaran dan biaya perjalanan umrah diduga terjadi akibat adanya aturan protokol kesehatan. Misalnya tes swab atau PCR yang disyaratkan, kemudian biaya-biaya lain di tanah suci termasuk harus menanggung biaya kenaikan harga di sana seperti hotel, transportasi dan akomodasi.

Informasi yang beredar, kata dia, penyesuaian biaya berkisar sampai 20-30 persen. "Bahkan ada yang lebih," tegas dia. Di sisi lain, pelaksanaan ibadah umrah dengan berbagai keterbatasan seperti sekarang juga menekan biaya lain aspek tertentu, sehingga ada pula penghematan.

Jamaah umrah asal Lombok, Nusa Tenggara Barat meninggalkan ruang tunggu menuju hotel setelah batal berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Kamis, (27/2/2020). Sebanyak 1.300 jamaah umrah batal berangkat ke tanah suci Mekkah, Arab Saudi dikarenakan kebijakan Raja Salman tentang penutupan akses kunjungan jamaah umrah asal Indonesia untuk sementara dan dalam waktu yang tidak ditentukan. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Jamaah umrah asal Lombok, Nusa Tenggara Barat meninggalkan ruang tunggu menuju hotel setelah batal berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Kamis, (27/2/2020). Sebanyak 1.300 jamaah umrah batal berangkat ke tanah suci Mekkah, Arab Saudi dikarenakan kebijakan Raja Salman tentang penutupan akses kunjungan jamaah umrah asal Indonesia untuk sementara dan dalam waktu yang tidak ditentukan. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Di samping itu, pembatasan umur calon jamaah yang bisa berangkat dari 18-50 tahun. Sehingga, ia mempertanyakan bagaimana dengan mereka yang di bawah dan/atau di atas usia itu, sedangkan mereka sudah lunas. Status mereka juga harus jelas, apakah uangnya dikembalikan oleh travel atau biaya yang telah masuk diendapkan menunggu perubahan regulasi sampai mereka diizinkan.

"Akan tetapi waktunya tidak jelas pastinya, kapan batasan usia itu akan dicabut baik oleh Kemenag atau pemerintah Arab Saudi," katanya.

Baca Juga

Jemaah Umrah Dilarang Masuk Arab Saudi, Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Diam

Hal inilah yang belum mendapat penjelasan sehingga perlu mendapat kepastian dari kementerian agama. Oleh karena itu, Mustolih menegaskan penyelenggaraan umrah di masa pandemi harus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari lintas sektor, termasuk oleh Gugus Tugas COVID-19.

"Bila nanti ada peristiwa yang tidak terduga menyangkut keselamatan jemaah umrah harus ada langkah-langkah yang cepat dan dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga tidak membahayakan jemaah dan pihak lain, baik di tanah air maupun di tanah suci," tandas dia. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Sebut 1,2 Juta Warga Jakarta Keluar Selama Larangan Mudik
Indonesia
Kapolda Metro Sebut 1,2 Juta Warga Jakarta Keluar Selama Larangan Mudik

Polda Metro Jaya sendiri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Pangkoarmada I, dan Pangkoopsau I untuk mengantisipasi arus balik pemudik

Hari Pertama PPDB DKI, Masyarakat Keluhkan Website Sulit Diakses
Indonesia
Hari Pertama PPDB DKI, Masyarakat Keluhkan Website Sulit Diakses

Masyarakat mengeluhkan proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) DKI Jakarta tahun pelajaran 2021/2021 dengan mekanisme sistem online.

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir

"Tidak hanya Jakarta, Bogor, bahkan Depok, Tangerang, dan sampai Cianjur itu kita kerja sama," kata Riza

Aktivitas Merapi Mulai Menurun, Ratusan Pengungsi Asal Klaten Dipulangkan
Indonesia
Aktivitas Merapi Mulai Menurun, Ratusan Pengungsi Asal Klaten Dipulangkan

"Warga memilih pulang dengan alasan karena terlalu lama tinggal di tempat pengungsian. Kami bisa memahami itu supaya warga tidak jenuh," ujar Anwar.

Wagub DKI Pastikan Penanganan Ratusan Korban Longsor di Ciganjur Berjalan Baik
Indonesia
Wagub DKI Pastikan Penanganan Ratusan Korban Longsor di Ciganjur Berjalan Baik

Ariza juga mengatakan Pemprov DKI telah melakukan penanganan terhadap sekitar 400-500 warga yang mengungsi. Dan dapat dilaporkan hingga siang ini tersisa 271 orang pengungsi.

Kiprah Indriyanto Seno Adji yang Bakal Dilantik Jadi Dewas KPK
Indonesia
Kiprah Indriyanto Seno Adji yang Bakal Dilantik Jadi Dewas KPK

Indriyanto Seno Adji dikabarkan bakal dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Kedatangan Rizieq Shihab Bikin Sejumlah Ruas Jalan Macet Total
Indonesia
Kedatangan Rizieq Shihab Bikin Sejumlah Ruas Jalan Macet Total

Beberapa titik yang macet antara lain kondisi lalu lintas di sekitaran Jalan Petamburan, Jakarta Pusat dan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19
Indonesia
Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19

Mahfud MD menyatakan Mer-C tidak mempunyai laboratorium dan kewenangan untuk melakukan tes swab COVID-19.

Ini Isu yang Dibawa Indonesia di KTT Asean Virtual
Dunia
Ini Isu yang Dibawa Indonesia di KTT Asean Virtual

Rangkaian KTT secara utama akan membahas langkah bersama untuk mencegah dampak yang lebih luas dari pandemi COVID-19 di kawasan

Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia
Indonesia
Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia

Vaksin tersebut yakni Astra Zeneca, vaksin dari program Covax, dan Pfizer. Paling tidak, dari Covax, pemerintah sudah punya komitmen 10 persen dari kebutuhan.