Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri Ilustrasi: Sejumlah jamaah datangi masjid istiqlal (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan pemda untuk mensosialisasikan standar dan prosedur pelaksanaan Salat Tarawih berjamaah dan Salat Idul Fitri dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. "Kami mendorong Kemenag, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dan pemda bersama aparat keamanan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala selama pelaksanaan Shalat Tarawih berjamaah," kata Azis Syamsuddin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/4).

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Tarawih Bisa Pidana?

Kemenag mengizinkan pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah berjamaah di tengah pelarangan mudik Lebaran. Hal ini diatur melalui Surat Edaran (SE) Kemenag Nomor 3 Tahun 2021.

Kegiatan I'tikaf yang memiliki arti berdiam diri dengan lebih khidmat menjalankan ibadah di Masjid, beberapa amalan ibadah yang wajib dilakukan saat melakukan I'tikaf yaitu Shalat, perbanyak membaca Kitab Suci Al-Qur'an, perbanyak berzikir dan bershalawat. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Kegiatan iktikaf di Masjid Istiqlal sebelum ada pelarangan kegiatan ibadah jamaah karena wabah virus corona. (Merahputih.com/Rizki Fitrianto)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memandang Kemenag, Satgas Penanganan COVID-19, dan Pemda setempat perlu untuk meningkatkan imbauan kepada jamaah agar tetap mematuhi prokes dan mematuhi segala imbauan yang diberikan guna mencegah adanya klaster baru penyebaran COVID-19. "Dan tak kalah pentingnya, agar Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) agar menyediakan fasilitas prokes dan mengatur jarak warga pada saat pelaksanaan Tarawih berjamaah dan Shalat Idul Fitri," tandas Azis.

Baca Juga:

Massa Rusak Rumah Pelapor Salat Tarawih ke Anies, Pemprov: Harusnya Musyawarah

Dia pun mendorong agar pemda dan Satgas COVID-19 untuk menghentikan pelaksanaan Salat Tarawih berjamaah apabila ditemukan kasus baru pada pelaksanaan Shalat Tarawih berjamaah tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta
Indonesia
Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta

Bantuan akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja di Indonesia karena menurunnya daya beli akibat pandemi COVID-19.

 Telkomsel Kucurkan Lagi Rp4,2 Triliun Buat Gojek
Indonesia
Telkomsel Kucurkan Lagi Rp4,2 Triliun Buat Gojek

Sebelumnya, Pada 2020, Telkomsel menyuntikkan dana sebesar USD150 juta atau setara Rp2,17 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK
Indonesia
Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK

Semua pelajar yang pernah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam demo rusuh kemarin hanya diminta membuat surat pernyataan

Analisa Pengamat Mengapa PDIP Selalu Keok di Sumbar
Indonesia
Analisa Pengamat Mengapa PDIP Selalu Keok di Sumbar

Fenomena itu mengafirmasi bahwa pendekatan kebijakan pembangunan fisik tidak cukup efektif

Cegah Pemudik, Polresta Surakarta Gelar Operasi Keselamatan Candi Dua Pekan
Indonesia
Cegah Pemudik, Polresta Surakarta Gelar Operasi Keselamatan Candi Dua Pekan

Polresta Surakarta, Jawa Tengah menggelar Operasi Keselamatan Candi selama dua pekan mulai dari 12-25 April 2021 mendatang.

Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang
Indonesia
Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Solo menemukan adanya klaster penularan corona di warung makan soto. Jumlah pasien Corona yang terpapar di klaster ini sebanyak lima orang.

Gibran Bikin Program Vaksin Gratis, Ini Syaratnya
Indonesia
Gibran Bikin Program Vaksin Gratis, Ini Syaratnya

"Kami membuat program baru berupa antarkan dua lansia vaksin di faskes, yang mengantarkan akan mendapatkan reward vaksin gratis," kata Ning dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (4/6).

Pimpinan KPK: Taliban Adanya di Afghanistan
Indonesia
Pimpinan KPK: Taliban Adanya di Afghanistan

Alexander Marwata membantah isu radikalisme hingga Taliban di dalam lembaga antirasuah.

Nyaris 70 Petahana Langgar Protokol Kesehatan, Ini Sikap Kemendagri
Indonesia
Nyaris 70 Petahana Langgar Protokol Kesehatan, Ini Sikap Kemendagri

hanya empat petahana yang tercatat patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19