Kemenag Diminta Segera Cairkan Anggaran Rp 500 Miliar untuk Pesantren Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Kementerian Agama (Kemenag) diminta segera menyelesaikan pemblokiran anggaran bantuan untuk madrasah dan pesantren sebesar Rp 500 miliar.

"Kementerian Agama harus segera mencairkan anggaran bantuan operasional pesantren dan madrasah dalam menghadapi COVID-19 pada tahun anggaran 2020," ucap Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/7)

Baca Juga

Bank Indonesia Bikin Himpunan Bisnis Pesantren

Menurut Kementerian Keuangan, pemblokiran anggaran tersebut karena belum terpenuhinya kelengkapan administrasi. Bila benar, Kementerian Agama harus segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

Tanggapan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid menyusul pernyataan Ketua Komisi VIII DPR RI dan Ketua DPD RI yang menyebutkan ada dana bantuan pesantren senilai Rp 500 miliar yang ditahan.

Oleh sebab itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak kerja sama dua kementerian terkait ditingkatkan agar pencairan dana bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) bisa dipercepat.

"Ini perlu segera dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban negara terhadap lembaga pendidikan Islam yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi COVID-19," ujarnya.

Sejumlah santri beraktivitas di kompleks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019). Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus membangun Rusunawa atau hunian vertikal di sejumlah Ponpes di Indonesia sebagai salah satu program meningkatkan fasilitas pendidikan serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para santri. ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Sejumlah santri beraktivitas di kompleks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019). Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus membangun Rusunawa atau hunian vertikal di sejumlah Ponpes di Indonesia sebagai salah satu program meningkatkan fasilitas pendidikan serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para santri. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Tujuannya supaya pesantren dan madrasah yang berhak menerima bantuan bisa menggunakannya. Namun, akibat kendala administrasi anggaran tersebut, belum bisa direalisasikan.

Berdasarkan keterangan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, kata anggota Komisi VIII DPR RI tersebut, ada 18.286 pesantren, 55.392 madrasah diniah takmiliah (MDT) dan 90.670 taman pendidikan Quran (TPQ) yang sudah menerima BOP dengan total realisasi sebesar Rp 2,22 triliun.

Angka tersebut masih di bawah target penerima sebanyak 62.153 MDT dan 112.008 TPQ dengan total anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

Masih berdasarkan keterangan Ketua Komisi VIII DPR RI dan Ketua DPD RI, anggaran yang belum tersalurkan mencapai Rp500 miliar. Selain BOP madrasah, Kementerian Agama juga belum merealisasikan seluruh bantuan pembelajaran jarak jauh yang dianggarkan pada tahun 2020.

Adapun anggaran yang tidak terealisasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai unit yang menjalankan berbagai bantuan tersebut pada tahun 2020 mencapai Rp 1 triliun.

Di satu sisi, Hidayat Nur Wahid memahami Kementerian Agama telah melaporkan berbagai kendala untuk mencairkan bantuan tersebut kepada Komisi VIII DPR RI.

Dalam rapat kerja pada tanggal 18 Januari 2021 Kementerian Agama melaporkan sempitnya waktu untuk verifikasi dan validasi penerima bantuan, serta kesulitan yang dialami madrasah dalam mengumpulkan data siswa dan nomor telepon genggam yang valid untuk diberikan bantuan pulsa.

Kendati waktu anggarannya telah lewat, dia meminta pencairan anggaran bantuan 2020, baik BOP maupun bantuan pulsa, terus dijalankan.

Selain dalam rangka melaksanakan amanah dan memenuhi hak para penerima, kata dia, proses tersebut juga menjadi momentum bagi Kementerian Agama memperbarui database madrasah dan pesantren. (Asp)

Baca Juga

Kemenkeu Blokir Dana Pesantren Rp 500 Miliar, DPR: Ada Apa?

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluyuran Usai PTM, Ratusan Siswa di Solo Terjaring Razia Satpol PP
Indonesia
Keluyuran Usai PTM, Ratusan Siswa di Solo Terjaring Razia Satpol PP

Satpol PP menjaring ratusan siswa yang kedapatan keluyuran usai mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM), Rabu (17/11).

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Tak Berhak Menilang Kendaraan Bermotor yang Pajaknya Sudah Mati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Tak Berhak Menilang Kendaraan Bermotor yang Pajaknya Sudah Mati

Dari aspek hukum, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum

Krisis Guru Hantui Kota Solo
Indonesia
Krisis Guru Hantui Kota Solo

Pada 2021, Solo memberikan formasi PPPK guru sebanyak 296. Sedangkan yang lolos hanya 272 guru dari berbagai jenjang pendidikan. Total, Solo masih kurang 24 guru PPPK dari total usulan.

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter di Ritel Modern
Indonesia
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter di Ritel Modern

Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 7,6 triliun guna membiayai subsidi minyak goreng.

Kementan Dorong Petani Taman Jagung Bareng Dengan Kedelai
Indonesia
Kementan Dorong Petani Taman Jagung Bareng Dengan Kedelai

Lahan seluas 52 ribu hektare sudah mulai ditanami kedelai pada Januari 2022. Sementara sekitar 600 ribu lahan sisanya akan mulai ditanami kedelai pada April hingga Oktober 2022.

PKS Tolak Kenaikan PPN
Indonesia
PKS Tolak Kenaikan PPN

Ini seolah membuka kotak pandora

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim
Indonesia
Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

Solusi dari persoalan hukuman mati yang kontroversial dalam tindak pidana korupsi PT Asabri adalah dengan memaksimalkan hukuman penahanan atau penjara seumur hidup.

[HOAKS atau FAKTA]: Di Sukoharjo, Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan oleh Bupati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Di Sukoharjo, Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan oleh Bupati

kun Facebook bernama Kelik Chilik Mega Mendung memposting sebuah gambar tangkapan layar dari artikel berita Solopos.com dengan judul “BUPATI SUKOHARJO: Penyelenggara Hajatan disukoharjo Sudah Diperbolehkan, Termasuk Acara”.

MKD Pasang Badan Terkait Somasi Ade Armando ke Sekjen PAN
Indonesia
MKD Pasang Badan Terkait Somasi Ade Armando ke Sekjen PAN

Tim hukum Ade Armando tak berhak melakukan somasi kepada Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.