Kemenag Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi Suasana Kabah di Masjidil Haram yang kosong, sebagai tindakan pencegahan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/nz/djo

MerahPutih.com - Kementerian Agama (Kemenag) resmi membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia 1441H/2020M ke Arab Saudi. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai.

"Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” kata Menteri Agama Fachrul Razi di Jakarta, Selasa (2/6)

Baca Juga

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

"Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi," ujarnya.

Fachrul Razi
Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: Romadanyl

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

"Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses," tegasnya.

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Minta Pemprov DKI Segera Buka Tempat Ibadah

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye
Indonesia
Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye

Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dinyatakan lolos untuk mengikuti pilkada setempat pada 9 Desember 2020, harus mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 saat kampanye.

Pengamat Yakin Tak Ada Parpol Lain Masuk Fase Milenial Semulus Partai Demokrat
Indonesia
Pengamat Yakin Tak Ada Parpol Lain Masuk Fase Milenial Semulus Partai Demokrat

PDI Perjuangan sebagai partai besar tidak berani memberikan tampuk kepemimpinan dari Megawati kepada Puan Maharani atau Prananda Prabowo

Gebrakan Komjen Listyo, Tangkap Buronan Pembobol Bank Triliunan hingga Sabu 1,2 Ton
Indonesia
Gebrakan Komjen Listyo, Tangkap Buronan Pembobol Bank Triliunan hingga Sabu 1,2 Ton

Jokowi menyodorkan nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri ke DPR.

Petugas Rutan KPK Polisikan Nurhadi Atas Dugaan Pemukulan
Indonesia
Petugas Rutan KPK Polisikan Nurhadi Atas Dugaan Pemukulan

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas di Rumah Tahanan (Rutan) resmi melaporkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, atas dugaan pemukulan ke kepolisian.

SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR
KPR
SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR

pencapaian kinerja ditopang dari kegiatan sekuritisasi sebesar Rp631 miliar, penyaluran pinjaman sebesar Rp6,43 Triliun, serta penerbitan surat utang sebesar Rp7,27 triliun.

Tidak Capai Target, Kuota Bank Penyalur KPR Bakal Dikurangi
Indonesia
Tidak Capai Target, Kuota Bank Penyalur KPR Bakal Dikurangi

Sebanyak 40 bank pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2021 akan segera menerima raport evaluasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP dari PPDPP pada Kamis (17/6) di Yogyakarta.

Kadin Klaim UU Cipta Kerja Untungkan Startup
Indonesia
Kadin Klaim UU Cipta Kerja Untungkan Startup

Perusahaan rintisan atau startup diklaim diuntungkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terutama pendanaan dari investor.

Propam Polri Periksa Sejumlah Saksi Kasus Pertengkaran Kapolres Blitar dengan Kasat Sabhara
Indonesia
Propam Polri Periksa Sejumlah Saksi Kasus Pertengkaran Kapolres Blitar dengan Kasat Sabhara

Mabes Polri mendalami polemik antara Kasat Sabhara Polres Blitar AKP Agus Tri Susetyo dan Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya.

Mudahkan Urus Surat Pengantar RT, Bank DKI Hadirkan JakOne Erte
Indonesia
Mudahkan Urus Surat Pengantar RT, Bank DKI Hadirkan JakOne Erte

Bank DKI melakukan segala upaya untuk mempermudah urusan warga dengan menghadirkan aplikasi JakOne Erte.

Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat
Indonesia
Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri. Ini karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.