Kemen PPPA Desak Jaksa Banding Atas Putusan Perkosaan Herry Wirawan Terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan mendengarkan putusan majelis hakim saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2). ANTARA FOTO/Novrian

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat diminta melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Hakim PN Bandung atas terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, Herry Wirawan.

Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan (Kemen PPPA), menilai putusan hakim restitusi terhadap anak korban persetubuhan tidak dapat dibebankan kepada Kemen PPPA.

Baca Juga:

Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara

"Restitusi itu kewajiban pelaku dan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan korban. Memperhatikan ketentuan tersebut, Kemen PPPA tidak dapat dibebankan untuk membayar restitusi," Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar di Jakarta, Rabu (16/2).

Nahar mengatakan, hakim membebaskan terdakwa dari hukuman bayar restitusi dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah dihukum seumur hidup. Hakim merujuk Pasal 67 KUHP yang menyebutkan jika terdakwa telah divonis seumur hidup, tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi, kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman majelis hakim.

Ia menyebut, dengan mempertimbangkan asas hukum lex posterior derogat legi priori, artinya asas hukum yang terbaru (lex posterior) kesampingkan hukum yang lama (lex prior) selanjutnya juga dapat mempertimbangkan ketentuan terbaru UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU 17 tahun 2016 ini menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak disamping mendapatkan hukuman maksimal dengan pidana mati, dapat juga dikenakan juga hukuman tambahan, tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi.

Petugas penjagaan mengawal Herry Wirawan masuk ke ruang sidang PN Bandung. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Petugas penjagaan mengawal Herry Wirawan masuk ke ruang sidang PN Bandung. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

"Pertimbangan ini dapat diusulkan sebagai bahan penyusunan Memori Banding JPU," katanya.

Nahar mengatakan, penunjukan Kemen PPPA yang akan menanggung restitusi perlu dipertimbangkan kembali dengan alasan bahwa pemerintah bukan keluarga atau relasi kuasa dari terdakwa dengan mengacu pada UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah dirubah melalui PP 35 Tahun 2020.

"Mengacu pada peraturan perundangan-undangan tersebut yang menegaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, maka restitusi tidak dibebankan kepada negara," kata Nahar.

Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas PPPA Jawa Barat dalam menyikapi putusan hakim yang menetapkan pelaksanaan restitusi kepada korban dan perawatan kepada 9 anak dari 8 anak korban dari total 13 anak korban yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mendorong upaya banding. (Knu)

Baca Juga:

Dituntut Vonis Mati, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Jalani Hari Penghakiman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluarga tidak Yakin Sunardi Terlibat Kasus Terorisme
Indonesia
Keluarga tidak Yakin Sunardi Terlibat Kasus Terorisme

"Kami sangat menyayangkan tindakan Densus 88. Keluarga sedikit pun tidak meyakini kalau Pak Sunardi itu terlibat kasus terorisme," kata Indro pada media di rumah duka, Kamis (10/3).

Sanksi Setengah Hati Uni Eropa Terhadap Pasokan Minyak Dari Rusia
Dunia
Sanksi Setengah Hati Uni Eropa Terhadap Pasokan Minyak Dari Rusia

Para pemimpin setuju bahwa pengecualian soal embargo akan diberikan pada Hongaria dan negara-negara lainnya yang khawatir akan dampak ekonomi dari penerapan sanksi.

Kasus Penembakan Exit Tol Bintaro, Polisi Dapatkan Rekaman CCTV di Lokasi
Indonesia
Kasus Penembakan Exit Tol Bintaro, Polisi Dapatkan Rekaman CCTV di Lokasi

Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan telah memiliki rekaman CCTV di lokasi penembakan terhadap dua orang korban tersebut.

Tekan Harga, 120 Juta  Barel Minyak Akan Digelontorkan ke Pasar Dunia
Indonesia
Tekan Harga, 120 Juta Barel Minyak Akan Digelontorkan ke Pasar Dunia

Dunia mencoba mengatasi potensi kehilangan minyak Rusia. Kelompok yang tergabung dalam IEAm secara kolektif memiliki sekitar 1,5 miliar barel cadangan strategis.

WNA dari UK, Norwegia dan Denmark Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
WNA dari UK, Norwegia dan Denmark Dilarang Masuk Indonesia

Pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap tiga negara tersebut

[HOAKS atau FAKTA]: 28 Orang di Jakarta Barat Terpapar Varian Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 28 Orang di Jakarta Barat Terpapar Varian Omicron

Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp ada sebanyak 28 orang terpapar varian baru COVID-19 Omicron di Ruko Depan Komplek Kodam, Kalideres, Jakarta Barat.

Coki Pardede di Bawah Pengaruh Narkoba Saat Diringkus, Langsung Jalani Tes Urine
Indonesia
Coki Pardede di Bawah Pengaruh Narkoba Saat Diringkus, Langsung Jalani Tes Urine

Dia ditangkap di kediamannya di Perumahan Foresta Padegangan, Tangerang, Banten

WN Afrika Selatan dan Portugal Jadi Korban Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
WN Afrika Selatan dan Portugal Jadi Korban Kebakaran Lapas Tangerang

Rasa duka mendalam saya sampaikan atas jatuhnya korban dalam kebakaran ini

[HOAKS atau FAKTA]: Sertifikat Vaksin Bisa Didapat Tanpa Vaksinasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sertifikat Vaksin Bisa Didapat Tanpa Vaksinasi

Pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan penangkapan atas kasus jasa pembuatan sertifikat vaksin.

Isu Pelarangan Pengibaran Merah Putih, Pengelola PIK Dipanggil Kemenkopolhukam
Indonesia
Isu Pelarangan Pengibaran Merah Putih, Pengelola PIK Dipanggil Kemenkopolhukam

Kemenkopolhukam memanggil pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik.