Kemelut Demokrat, Nasib Moeldoko Kini Ada di Tangan Menkumham Yasonna Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

MerahPutih.com - Babak baru perseteruan Partai Demokrat kini berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, kedua kubu baik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko saling unjuk bukti di lembaga yang dipimpin Yasonna Laoly itu.

Pengamat politik Ujang Komaruddin menyebut, saat ini, kedua kubu partai Demokrat tengah menyusun strategi.

Formasi yang diambil kubu AHY bertahan, sedangkan Moeldoko menyerang untuk mendapat penetapan Menkumham.

Baca Juga:

Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

"Kubu KLB Moeldoko ingin disahkan oleh Kemenkumham dan sedang menyiapkan strategi untuk bertempur di jalur hukum," kata Ujang kepada wartawan, Senin (15/3).

Dia menilai, jika Menkumham mengesahkan KLB Moeldoko, dinilai akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

Karena ke depan, siapa pun yang berkuasa akan dengan mudahnya mencaplok partai orang lain yang sah.

"Jika Moeldoko kalah, maka dia kalah banyak. Sudah citranya jelek di mata publik, kudetanya gagal," jelas dia.

Ia mengatakan, kedua kubu membawa permasalahan konflik Demokrat saat ini ke ranah hukum sudah tepat.

“Mekanisme hukum memang harus ditempuh, agar permainan politik tak bar-bar dan tak memperagakan politik jalanan,” kata Ujang.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad/Lmo/aww).

Meski demikian, lanjut Ujang, gugatan ranah hukum dari kedua kubu bukan akhir dari konflik Demokrat.

Karena, kata Ujang, jalur hukum itu juga akan terjadi lama dan berlarut-larut.

“Gugatan ke ranah hukum dari masing-masing kubu bukanlah akhir konflik di Demokrat. Karena itu baru awal,” papar Ujang.

Ujang melanjutkan, jika memang konfliknya partai Demokrat saat ini sudah masuk ranah hukum, maka pemerintah diharapkan netral.

“Ada di tengah. Tak boleh berpihak. Apalagi sampai melakukan intervensi ke hakim atau pengadilan,” terang Ujang.

Baca Juga:

23 Maret, PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan Anak Buah Moeldoko Terhadap AHY Cs

Ia menilai, Moeldoko dan keluarga Cikeas memang sedang bertempur untuk menguasai partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Ini bukan drama dan sandiwara. Moeldoko, AHY dan SBY sedang tempur, untuk memenangkan pertandingan politik atau kepentingan pilpres mendatang,” ujarnya.

Karena itu, dosen Universitas Al-Azhar ini meyakini, kudeta yang dilakukan kubu Moeldoko itu benar-benar nyata karena dilatarbelakangi aktor untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

“Itu kudeta nyata. Ada pelaku dan aktor dan ada pihak yang dikudeta untuk KLB,” ucap Ujang. (Knu)

Baca Juga:

SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Diminta Tak Panik, Vaksin COVID-19 Palsu Belum Ditemukan di Indonesia
Indonesia
PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang
Indonesia
PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta akan diberlakukan lagi pada 14 September 2020 dengan sejumlah persyaratan.

Dua Mekanisme Pemberian Vaksin COVID-19 Bagi Lansia
Indonesia
Dua Mekanisme Pemberian Vaksin COVID-19 Bagi Lansia

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan dua mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun ke atas.

Disebut Restui Moeldoko Rebut Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh
Indonesia
Disebut Restui Moeldoko Rebut Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh

Mahfud kaget dikaitkan dengan isu kudeta Partai Demokrat. Dia meyakinkan publik bahwa tak pernah membicarakan kudeta PD dengan Moeldoko, apalagi merestuinya.

75 Pegawai KPK Akan Laporkan Firli Bahuri ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Akan Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

"Dan F (Firli Bahuri) akan kita laporkan ke Dewas. Suratnya tengah kami siapkan," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK) Sujanarko

Soal Garapan Lumbung Pangan, Sufmi Sebut Ide Prabowo Soal Ketahanan Diterima Jokowi
Indonesia
Soal Garapan Lumbung Pangan, Sufmi Sebut Ide Prabowo Soal Ketahanan Diterima Jokowi

Lumbung pangan juga termasuk bentuk pertahanan negara.

Ratusan Nakes Gugur Akibat COVID-19, Menkes: Tolong Bantu Mereka
Indonesia
Ratusan Nakes Gugur Akibat COVID-19, Menkes: Tolong Bantu Mereka

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021

Periksa Legislator Sulsel, KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah
Indonesia
Periksa Legislator Sulsel, KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah

KPK juga memeriksa pihak swasta bernama Nuwardi alias Hj. Momo

Hari Ini Buruh Lanjutkan Mogok Nasional
Indonesia
Hari Ini Buruh Lanjutkan Mogok Nasional

KSPI juga menghimbau agar buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan

PDIP Pertanyakan Hasil Survei Median Soal Kepuasan Warga Atas Kinerja Anies
Indonesia
PDIP Pertanyakan Hasil Survei Median Soal Kepuasan Warga Atas Kinerja Anies

Gembong menilai belum ada prestasi yang diukir oleh Anies Baswedan