Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)

MerahPutih.com - Setelah 20 tahun didepak dari kekuasaan di Afghanistan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dengan alasan menyembunyikan pelaku Serang 11 September 2001, Osamah Bin Laden, Taliban kembali menguasai Afghanistan.

Pengusaan Taliban di berbagai provinsi dan Ibu Kota Afghanistan berlangsung sangat cepat, setelah Amerika Serikat, mulai menarik mundur pasukan. Hanya dalam dua pekan, hampir seluruh provinsi langsung diambil alih Taliban.

Tentara pemerintah Ashraf Ghani, tidak bisa membendung serangan dan pengepungan Kabul, yang akhirnya pada Hari Minggu (15/8), Taliban mengusai ibu kota dan Istana Kepresidenan usai Presiden Ashraf dikabarkan melarikan diri ke luar negeri.

Baca Juga:

Taliban Segera Kuasai Afghanistan, Presiden Ashraf Pergi Ke Tajikistan

Kepala Lembaga Perdamaian Afghanistan Abdullah Abdullah, bahkan tidak lagi menganggap Ghani sebagai presiden Afghanistan. Dalam pesan melalui video, Minggu, Abdullah menggambarkan Ghani sebagai mantan presiden.

Beberapa jam setelah kelompok Taliban memasuki Kabul, Abdullah mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan Ghani atas situasi yang berlangsung saat ini di Afghanistan.

Perundingan damai Taliban dan Pemerintah terus dilakukan beberapa waktu lalu di Doha, Qatar. Namun, sampai Taliban mengusai Afganistan tidak ada kesepakatan.

Setelah Taliban mengusai seluruh wilayah termasuk Kandahar dan Ibu Kota, Minggu (15/8), pimpinan Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar yang menjadi wajah organisasi ini serta mengepalai kantor politik mengukuhkan diri sebagai Presiden Afghanistan.

Taliban, selama ini selain miliki Mullah Abdul Ghani juga memiliki Pemimpin spiritual Taliban Haibatullah Akhundzada. Namun, pemimpin spritual ini jarang terlihat publik.

Dilansir berbagai media seperti BBC, VOA, Al-Jazeera, pejabat tinggi di komisi militer Taliban tiba di Istana Kepresidenan di Kabul, sementara para gerilyawan Taliban mengambil posisi di sejumlah lokasi penting di kota itu.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menegaskan, para gerilyawan diarahkan untuk menjaga pos keamanan dan instalasi lain di Kabul untuk mencegah kekacauan dan penjarahan setelah pasukan Afghanistan meninggalkan lokasi itu.

Taliban mendesak warga untuk tetap tenang, dan mengatakan langkah-langkah itu justru untuk menjamin keamanan masyarakat. Dilaporkan, tidak ada pertempuran di Ibu Kota Kabul antara tentara pemerintah dan gerilyawan Taliban.

Menteri Pertahanan Bismillah Mohammadi mengungkapkan kekesalah pada Presiden Ashraf yang kabur ke luar negeri saat situasi pengepunan. Dalam cuitannya,ia mengatakan mereka "mengikat tangan kami di belakang dan menjual tanah air kami, orang-orang kaya dan kelompoknya.”

Istana Kepresidenan Afganistan. (Foto: Pemerintah Aghanistan)
Istana Kepresidenan Afganistan. (Foto: Pemerintah Aghanistan)

Sumber VOA menegaskan, berdasarkan kesepakatan delegasi para pemimpin Afghanistan, termasuk Abdullah Abdullah akan melakukan perjalanan ke Qatar untuk peralihan kekuasaan secara damai pada Taliban dan memutuskan tidak akan melibatkan Ashraf Ghani dalam peralihan kekuasaan apapun.

Presiden Amerika Joe Biden mengingatkan pengambilalihan wilayah termasuk Ibu Kota, dengan ancaman jika Taliban membahayan personil Amerika atau misi dalam evakuasi para staf dari Kabul, akan ditanggapi dengan respon militer yang cepat dan kuat.

Amerika telah mengirim 1.000 tentara, disamping 3.000 tentara yang telah dikirim pekan lalu untuk membantu evakuasi staf Kedutaan Besar Amerika di Kabul. Biden telah menetapkan 31 Agustus sebagai batas akhir resmi dari misi militer AS di Afghanistan dalam upayanya melepaskan AS dari konflik yang dimulai setelah Al-Qaida menyerang AS pada 11 September 2011.

Baca Juga:

JK Buka Opsi Dialog Pemerintah Afganistan dan Taliban di Jakarta

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Sleman Anggarkan Rp133,7 Miliar Untuk Penanganan COVID-19 di 2021
Indonesia
Pemkab Sleman Anggarkan Rp133,7 Miliar Untuk Penanganan COVID-19 di 2021

Kendala dalam realisasi anggaran yakni belum adanya juklak dan juknis sebagai pedoman untuk pengeluaran anggaran terutama insentif bagi vaksinator.

Polisi Usut Kerumunan dan Intimidasi Satpol PP Saat Tertibkan Pasar Klitikan Solo
Indonesia
Polisi Usut Kerumunan dan Intimidasi Satpol PP Saat Tertibkan Pasar Klitikan Solo

Pihak yang mengintimidasi tersebut disangka melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 atau Pasal 212 KUHP, dan atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta, Sejumlah Sektor Kembali Dibuka
Indonesia
Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta, Sejumlah Sektor Kembali Dibuka

Dalam Keputusan Gubernur tersebut, tercantum bahwa selama masa perpanjangan PPKM Level 4, masyarakat yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan, harus sudah divaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama.

Sisa Material Abu Vulkanis Menyelimuti Boyolali, Warga Kesulitan Cari Pakan Ternak
Indonesia
Sisa Material Abu Vulkanis Menyelimuti Boyolali, Warga Kesulitan Cari Pakan Ternak

Hal tersebut mengakibatkan sejumlah warga di lereng Gunung Merapi kesulitan mencari rumput untuk pakan hewan ternak karena rumput terkena abu vulkanik.

Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting
Indonesia
Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting

Konflik di tubuh Partai Demokrat yang melahirkan dualisme kepengurusan sudah diprediksi sejak awal.

Banjir Bekasi, TNI-Polri Kerahkan Helikopter Evakuasi Warga
Indonesia
Banjir Bekasi, TNI-Polri Kerahkan Helikopter Evakuasi Warga

“Ada bantuan dari helikopter dari Mabes Polri dan TNI untuk bantu langsung,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan
Indonesia
COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan

Pemda harus mengklasifikasikan kondisi pandemi COVID-19 di daerah masing-masing

Tak Hanya Tumpas KKB, Aparat Juga Diminta Jadi Agen Perubahan di Papua
Indonesia
Tak Hanya Tumpas KKB, Aparat Juga Diminta Jadi Agen Perubahan di Papua

Kejahatan yang dilakukan teroris di Papua dapat digolongkan kepada Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC)

Penerimaan ASN dan PPPK 2021 Paling Banyak, Tjahjo: Tidak Pernah Kita Lakukan Sebelumnya
Indonesia
PDIP Ingin Pemungutan Suara Pemilu di 21 Februari 2024
Indonesia
PDIP Ingin Pemungutan Suara Pemilu di 21 Februari 2024

Kalau Pemilu 2024 dipaksakan dilaksanakan pada 15 Mei 2024, akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya dengan masa kampanye dan juga dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 pada 10 April.