Kembalikan Mercy BJ Habibie yang Disita dari Ridwan Kamil, KPK: Status Kepemilikannya Belum Tuntas secara Hukum

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Kembalikan Mercy BJ Habibie yang Disita dari Ridwan Kamil, KPK: Status Kepemilikannya Belum Tuntas secara Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengembalikan mobil Mercedes Benz 280 SL milik mendiang Presiden ke-3 RI BJ Habibie kepada putranya, Ilham Akbar Habibie.

Mobil antik tersebut sebelumnya sempat disita KPK dari eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pengembalian dilakukan karena fokus penyidikan saat ini adalah menelusuri aliran uang (follow the money) dalam kasus tersebut.

“Sebetulnya kami yang pertama adalah sedang menelusuri uang itu ke mana. Jadi, follow the money-nya yang kami sedang cari,” kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/10).

Baca juga:

KPK Kembalikan Mercy Klasik BJ Habibie yang Disita dari Ridwan Kamil ke Keluarga

Menurut Asep, mobil yang berstatus barang bukti itu bisa dikembalikan karena status kepemilikannya belum tuntas secara hukum perdata.

“Asal memang itu keterangannya benar uang yang diberikan oleh saudara RK kepada saudara IAH dalam rangka jual beli, walaupun jual belinya belum tuntas, tentu belum selesai keperdataannya,” ujarnya.

Pengembalian mobil dipicu iktikad baik Ilham Habibie yang telah menyerahkan Rp 1,3 miliar kepada KPK. Uang tersebut merupakan sebagian pembayaran dari pembelian mobil oleh Ridwan Kamil, yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Ilham sebelumnya diperiksa KPK pada Rabu, 3 September 2025. Ia mengungkapkan, Ridwan Kamil membeli mobil warisan ayahnya itu dengan harga Rp 2,6 miliar, namun baru membayar separuhnya. Meski belum lunas, menurut Ilham, warna mobil sudah diganti Ridwan Kamil tanpa sepengetahuannya.

Ilham mengaku pernah memanggil Ridwan Kamil ke rumah untuk menagih pelunasan. Keduanya sepakat mobil akan ditarik kembali jika pembayaran tidak segera diselesaikan. Saat ini, mobil tersebut masih berada di sebuah bengkel di Bandung karena ditahan akibat tunggakan pembayaran lain.

Baca juga:

KPK kembali Periksa Ilham Habibie Terkait dengan Kasus Bank BJB

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yaitu eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, pimpinan divisi corporate secretary BJB Widi Hartoto, serta tiga pihak swasta bernama Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan R. Sophan Jaya Kusuma.

Penyidik KPK mendalami dugaan aliran dana non-budgeter senilai sekitar Rp 222 miliar yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor Bank BJB di Bandung dan sejumlah lokasi lain, termasuk rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3), serta menyita sejumlah dokumen dan motor Royal Enfield. (Pon)

#KPK #BJ Habibie #Ilham Habibie #Ridwan Kamil #Kasus Korupsi #Bank Bjb
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Bagikan