Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR 2021 Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Foto: Kemnaker

MerahPutih.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Posko THR 2021 ini bertujuan memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

"Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," kata Menaker Ida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/4)

Menaker Ida menjelaskan, Posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum. Di antaranya layanan secara luring (offline) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan.

Layanan tatap muka ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, Selain itu, Posko THR 2021 juga bisa diakses secara daring (online) melalui www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500 630.

Layanan posko THR 2021 ini mulai diberlakukan 20 April hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja, yakni mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 ini melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.

Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya Posko THR 2021, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Tim Posko mengenai pelaksanan tugas Posko THR 2021. Politisi PKB ini mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Foto: Kemnaker

Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif. Ia berharap, Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, ia meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebelumnya, Menaker Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan, yakni bisa membayar THR maksimal H-1 lebaran.

"Dengan catatan, pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran," ucapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Masyarakat Diimbau Jangan Kebablasan Sikapi Turunnya Angka Kasus COVID-19
Indonesia
Masyarakat Diimbau Jangan Kebablasan Sikapi Turunnya Angka Kasus COVID-19

PPKM memang fokus pada pengaturan mobilitas masyarakat

Lima Poin Pembicaraan Jokowi dan Menlu Prancis
Indonesia
Lima Poin Pembicaraan Jokowi dan Menlu Prancis

Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan vaksin Prancis ke Indonesia yang jumlah totalnya akan mencapai 4,8 juta dosis

Polisi Jadwalkan Periksa Keponakan JK Hari Ini
Indonesia
Polisi Jadwalkan Periksa Keponakan JK Hari Ini

22 saksi telah diperiksa terkait perkara tersebut

Kunjungan Wisman ke Indonesia pada Mei 2021 Turun 3,85 Persen
Indonesia
Kunjungan Wisman ke Indonesia pada Mei 2021 Turun 3,85 Persen

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Mei 2021 menurun sebesar 3,85 persen. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan mobilitas warga akibat pandemi COVID-19.

Waspada, Persentase Angka Kematian COVID-19 Alami Kenaikan
Indonesia
Waspada, Persentase Angka Kematian COVID-19 Alami Kenaikan

Penanganan COVID-19 belum menemui titik terang. Meskipun angka kasus positif menurun, namun angka kematian naik sampai 3,7 persen.

Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu
Indonesia
Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu

Gubernur Anies Baswedan resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 selama 7 hari terhitung sejak 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021.

Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, Riza Sebut Hal Biasa
Indonesia
Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, Riza Sebut Hal Biasa

Gugatan ini didaftarkan pada nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 13 Januari 2022

Polisi Telah Suntik Vaksin COVID-19 Pada 11 Juta Warga
Indonesia
Polisi Telah Suntik Vaksin COVID-19 Pada 11 Juta Warga

Polri mendapat bantuan tenaga vaksinator dari tenaga medis lain dan relawan yang telah menjalani pelatihan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI
Indonesia
Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara terkait hasil pemeriksaan PPATK terhadap 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) pada Selasa (2/2).

33 Desa Terpencil di Kaltim Bakal Dapat Pasokan Listrik Sebelum 2022
Indonesia
33 Desa Terpencil di Kaltim Bakal Dapat Pasokan Listrik Sebelum 2022

Biaya pemasangan jaringan, menjadi berkali lipat dari biaya pemasangan di kampung yang sudah tersedia infrastrukturnya.