Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang ditandatangani Jumat (19/2).

Baca Juga:

Penangkapan Kapolsek di Bandung Terkait Kasus Narkoba Jadi Tamparan Kapolri

Isi surat edaran itu salah satunya meminta penyidik polisi mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Listyo juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

"Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium), dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara," bunyi surat itu.

Dalam suratnya, Kapolri meminta kepada para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice.

"Terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," lanjut surat edaran itu.

Kapolri dan Ketua Umum MUI. (Foto: Humas Polri)
Kapolri dan Ketua Umum MUI. (Foto: Humas Polri)

SE dikeluarkan memedomani Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE, Pasal156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 4 UU No 40 Tahun 2008, serta tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran memedomani Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946.

Selain itu, mereka yang berperkara dalam tindak pidana yang disebutkan, tidak akan ditahan. "Dan dapat diselesaikan dengan cara restorative justice," sambung dia.

Adapun untuk pelaksanaan gelar perkara UU ITE, diperintahkan untuk melalui virtual meeting bersama Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Direktur Tindak Pidana Siber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam telah membentuk Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Baca Juga:

Penangkapan Kapolsek di Bandung Terkait Kasus Narkoba Jadi Tamparan Kapolri

Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers, Senin (22/2). Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mengkaji UU ITE.

Pembentukan ini juga tertuang dalam keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 22 Februari 2021. Tim ini akan bertugas untuk membahas substansi serta persoalan adakah pasal karet di UU tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak
Indonesia
8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak

sebanyak 8.237 surat suara dinyatakan rusak tidak layak pakai.

Tiga Wilayah DKI Jakarta Diprakirakan Hujan Disertai Petir, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Jakarta Diprakirakan Hujan Disertai Petir, Masyarakat Diminta Waspada

Untuk suhu rata- rata di wilayah Jakarta mencapai 24-32 derajat celcius

Oknum Anggota TNI Perusak Polsek Ciracas Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Oknum Anggota TNI Perusak Polsek Ciracas Segera Duduk di Kursi Pesakitan

LPSK telah memberikan rekaman CCTV terkait insiden perusakan Polsek Ciracas ke TNI Angkatan Darat

Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin COVID-19

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia aman dan layak digunakan untuk seluruh masyarakat.

Harapan Tokoh Muda NU untuk Sultan Sepuh Ke-XV Keraton Kasepuhan Cirebon
Indonesia
Harapan Tokoh Muda NU untuk Sultan Sepuh Ke-XV Keraton Kasepuhan Cirebon

Maman berharap membawa Keraton Kasepuhan lebih proaktif menanamkan spirit Sunan Gunung Jati.

Eks Menkes Siti Fadilah Ingin Bantu Pemerintah Usai Bebas dari Penjara
Indonesia
Eks Menkes Siti Fadilah Ingin Bantu Pemerintah Usai Bebas dari Penjara

Siti Fadilah dijatuhi hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan

Bareskrim Limpahkan Laporan ICW soal Dugaan Gratifikasi Firli ke Dewas KPK
Indonesia
Bareskrim Limpahkan Laporan ICW soal Dugaan Gratifikasi Firli ke Dewas KPK

Agus menyebut pihaknya akan menyerahkan aduan berserta bukti-bukti yang diserahkan ICW ke Dewas KPK untuk ditindaklanjuti.

Cuma Kedalaman 1 Meter Anak Buah Anies Keruk Lumpur Kali Sekretaris
Indonesia
Cuma Kedalaman 1 Meter Anak Buah Anies Keruk Lumpur Kali Sekretaris

Kali Sekretaris dipilih menjadi prioritas lokasi pengerukan karena kawasan tersebut rawan banjir.

Eks Gubernur DKI: Pak Anies Harus Dibantu Karena Kerja Tiga Tahun Belum Kelihatan
Indonesia
Eks Gubernur DKI: Pak Anies Harus Dibantu Karena Kerja Tiga Tahun Belum Kelihatan

Djarot juga mengaku rumahnya sempat mendapat 'kiriminan' air

Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner
Indonesia
Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner

Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan menutup sementara tiga warung pecel lele di Jalan Perwakilan