Keluarkan Narapidana, Yasonna Laoly Menggunting Dalam Lipatan Sejumlah petugas melakukan penjagaan saat kunjungan Menkumham dan Kapolri ke Lapas Kelas II A Pasir Putih yang akan dilengkapi dengan fasilitas Lapas High Risk, di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa T

Merahputih.com - Praktisi Hukum Petrus Selestinus menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membebaskan sejumlah narapidana dari lapas yang sudah melebihi kapasitas bisa menimbulkan kegaduhan.

Petrus menganggap, langkah Yasonna ingin mengubah Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dengan memanfaatkan kondisi dimana masyarakat dan pemerintah trauma dan cemas terhadap ancaman COVID-19, bisa merugikan pemerintah.

Baca Juga:

Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK

"Ini namanya kebijakan Yasonna menggunting dalam lipatan," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (3/4).

Menurut Petrus, kalau atas alasan bahwa lapas yang overkapasitas, maka cukup dengan membatasi atau meniadakan untuk sementara waktu proses hukum terhadap semua pelaku kejahatan.

Apalagi pembatasan kunjungan itu sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi mengeluarkan ketentuan tentang sosial distancing hingga karantina yang diperluas.

"Kok ditengah ada kebijakan Presiden membatasi orang berlalu lalang, tetapi Menterinya membebaskan ribuan orang di Lapas untuk bebas di luar. Ini namnya Insubordinasi," jelasnya.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi ini menambahkan, rencana Yasonna Laoly bisa jadi bumerang buat Presiden Jokowi.

"Ini kontraproduktif dengan kebijakan Presiden yang membatasi aktivitas sosial masyarakat melalui kontak sosial dan kontak fisik dengan kebijakan sosial distancing," jelas Petrus.

Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)
Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)

Petruas melihat, selama ini terdapat upaya keras Yasonna Laoly yang berkeinginan untuk memberikan kemudahan bagi Napi Korupsi.

"Termasuk untuk kali ini dicoba lagi dengan memanfaatkan situasi Covid-19 demi koruptor," terang Petrus.

Petrus berujar, jika yang jadi alasan bahwa lapas yang overkapasitas, maka cukup dengan membatasi atau meniadakan untuk sementara waktu proses hukum terhadap semua pelaku kejahatan.

Termasuk menghentikan kunjungan bagi keluaraga dan handai taulan hingga ancaman COVID-19 berakhir. "Presiden Jokowi harus menolak rencana ini. Karena selain tak tepat juga berpotensi membuat efek jera terhadap koruptor menjadi lemah," tutup Petrus.

Seperti diketahui, Yasonna mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Baca Juga:

Karantina Wilayah Tanpa Peduli Keluhan Rakyat Kecil Bisa Timbulkan Kerawanan Sosial

Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus corona.

Usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. "Ini sebanyak 300 orang," lanjut dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan MPR Berharap Pemerintah Perluas Cakupan beasiswa
Indonesia
Pimpinan MPR Berharap Pemerintah Perluas Cakupan beasiswa

MPR berharap pemerintah memperluas cakupan program beasiswa untuk tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Di Tengah Wabah Corona, Pendatang dari Delapan Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
Di Tengah Wabah Corona, Pendatang dari Delapan Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia

Pemerintah Indonesia melarang masuk/transit pendatang (travelers) dari delapan negara terkait pernyebaran virus corona atau COVID-19 yang telah berjangkit di dunia.

 Hasto Buka Suara Soal Dugaan Stafnya Terjaring OTT KPK
Indonesia
Hasto Buka Suara Soal Dugaan Stafnya Terjaring OTT KPK

"Sampai saat ini kita masih belum tahu, karena itu lah kita menunggu keputusan dan apa yang disampaikan oleh KPU. KPU akan menyampaikan press rilis terkait hal tersebut.

Tarif Tol ke Bandung dari Cikampek Naik Rp3 Ribu
Indonesia
Tarif Tol ke Bandung dari Cikampek Naik Rp3 Ribu

Dalam penyesuaian tarif tol ini terdapat penurunan tarif pada angkutan logistik dengan golongan kendaraan III dan V.

Pemerintah Wajib Berikan THR Buat Pegawai Honorer
Indonesia
Pemerintah Wajib Berikan THR Buat Pegawai Honorer

Wempy melanjutkan, pemberian THR bagu pekerja honorer juga perlu diperimbangkan dengan matang.

Dewas KPK Akan Periksa Firli Bahuri di Sidang Dugaan Pelanggaran Etik
Indonesia
Dewas KPK Akan Periksa Firli Bahuri di Sidang Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri hari ini.

Ade Armando Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Anak-Anak WNI Eks ISIS
Indonesia
Ade Armando Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Anak-Anak WNI Eks ISIS

Ade hanya berharap, pemerintah memikirkan nasib anak-anak anggota ISIS tersebut yang masih memiliki masa depan.

Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi
Indonesia
Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi

Anggota yang melakukan pelayanan juga tetap mengedepankan protokol kesehatan

DPRD DKI Targetkan 27 Raperda Rampung Tahun 2020
Indonesia
DPRD DKI Targetkan 27 Raperda Rampung Tahun 2020

Ada beberapa Raperda yang menjadi prioritas DPRD

[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19

Pengguna Facebook Harish Nagaraju mengunggah sebuah video yang menunjukkan beberapa orang di India tengah menghisap uap yang berasal dari sebuah panci presto.