Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi Rapat Paripurna DPR. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Seluruh keluarga anggota DPR ikut dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan Kesetjenan DPR bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada fase pertama sejak 24 Februari sampai 10 Maret 2021.

Vaksinasi para anggota keluarga anggota DPR ini menuai pro dan kontra di publik. Namun, Sekretriat Jenderal DPR berkilah jika vaksinasi keluarga sesuai data dan merupakan program pemerintah.

Baca Juga:

Vaksinasi Mandiri Gunakan Vaksin Sinopharm dan Moderna

"Basis kami untuk mendata semua dari Kesetjenan DPR maupun anggota dewan adalah data keluarga, ada juga yang kami ambil dari Jasindo. Itu yang tercatat resmi, dan itu yang kami pegang," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (27/2).

Ia menegaskan, pada prinsipnya, semua warga negara akan divaksin COVID-19. Dan hal itu adalah kebijakan yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Sehingga keikutsertaan keluarga anggota DPR dalam vaksinasi ini jangan menjadi polemik karena pada dasarnya semua warga negara wajib divaksin COVID-19.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar. (Foto: Antara/Benardy Ferdiansyah/am).
Sekjen DPR RI Indra Iskandar. (Foto: Antara/Benardy Ferdiansyah/am).

"Jadi, jangan dilihat (anggota) keluarga ikut divaksin atau tidak. Namun, semua warga negara pada dasarnya wajib divaksin COVID-19. Dalam satu rumah, satu orang diberi vaksin namun yang lain tidak, tentu itu berisiko," ujarnya dikutip Antara.

Ia menegaskan, selama pandemi COVID-19, banyak anggota DPR dan tenaga pendukung di lingkungan Setjen DPR terpapar COVID-19 dan sudah ada enam anggota DPR yang meninggal akibat virus tersebut.

"Anggota DPR juga berisiko terpapar COVID-19, khususnya saat berada di daerah pemilihan (dapil), dan keluarganya pun wajib dilindungi agar tidak terpapar COVID-19," katanya.

Baca Juga:

Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Politik Nilai Pencalonan Gibran Bukan Masalah
Indonesia
Pengamat Politik Nilai Pencalonan Gibran Bukan Masalah

Majunya Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pertanyaan.

Ini Wilayah Indonesia Diprakirakan Alami Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Indonesia
Ini Wilayah Indonesia Diprakirakan Alami Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

BMKG memprakirakan dalam sepekan ke depan sejumlah daerah di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrem dan curah hujan lebat disertai kilat/petir.

Jika Tak Ada Gerakan Seperti KAMI, Demokrasi Indonesia Dalam Ancaman
Indonesia
Jika Tak Ada Gerakan Seperti KAMI, Demokrasi Indonesia Dalam Ancaman

Mereka yang ikut mendeklarasikan KAMI juga memiliki reputasi

 Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi
Indonesia
Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi

"Di the new normal, yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran hidup disiplin dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini," ujar Hasto.

Sambangi Tempat Usaha Eks Napiter, Komisi III DPR Dukung Kemandirian Ekonomi
Indonesia
Sambangi Tempat Usaha Eks Napiter, Komisi III DPR Dukung Kemandirian Ekonomi

"Eks napiter binaan BNPT ini perlu mendapatkan perhatian. Pihaknya berharap ke depannya bisa terus menjalin komunikasi dengan yayasan yang menaungi mantan warga binaan kasus eks napiter," ujar Eva.

Bripka CS Peragakan 51 Adegan saat Rekontruksi Penembakan 3 Orang di Cengkareng
Indonesia
Bripka CS Peragakan 51 Adegan saat Rekontruksi Penembakan 3 Orang di Cengkareng

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas, Bripka CS menjalani rekonstruksi dengan memperagakan 51 Adegan.

Advokat PDIP Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan KPU
Indonesia
Advokat PDIP Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan KPU

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas

Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran
Indonesia
Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran

Fraksi Golkar DPR menyampaikan sejumlah catatan kritis menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang telah dipaparkan para pengusul pada Selasa (10/11) lalu.

Gegara Hal Ini, Pemprov DKI Rombak Kolam Bundaran HI
Indonesia
Gegara Hal Ini, Pemprov DKI Rombak Kolam Bundaran HI

"Nanti ada stiker skotlite penunjuk arah agar pengumudi tahu batas kanstin dan jalan di Bundaran HI," katanya

Anak Buah Anies Bangun 9 RTH, Kucuran Anggaran Capai Rp23 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Bangun 9 RTH, Kucuran Anggaran Capai Rp23 Miliar

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memaksimalkan pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di sembilan tempat pemakaman umum (TPU).