Keluarga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Tak Perlu Repot Urus Akta Kematian Petugas membawa kantong jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PK-CLC, di Dermaga JICT, Jakarta, Senin (11/1/2021. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Merahputih.com - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah mengidentifikasi 12 jenazah korban Sriwijaya Air SJ-182.

Ke-12 jenazah tersebut diidentifikasi dari sebanyak 36 kantong berisi potongan tubuh korban yang diserahkan Kapal Negara (KN) Karna kepada Basarnas, Kamis (14/1) sore.

Baca Juga:

Enam Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Kembali Berhasil Diidentifikasi

Tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri selanjutnya menerbitkan 12 akta kematian untuk 12 jenazah tersebut.

"Akta kematian sudah selesai semua," ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam konferensi pers di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (15/1).

Konferensi pers terkait pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di JICT, Tanjung Priok, Senin (11/1). (Foto: MP/Asropih)

Zudan menegaskan pihak keluarga tak perlu repot-repot mengurus akta kematian anggota keluarganya yang menjadi korban.

Sebab, Kemendagri sudah mengambil alih urusan tersebut demi memudahkan keluarga.

Baca Juga:

DVI Polri Serahkan Jenazah Penumpang Sriwijaya Air Asy Habul Yamin ke Keluarga

Hal itu merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah terkait tugas kemanusiaan.

"Biar kami yang bekerja dari keluarga cukup di rumah, nanti dokumen kami sampaikan," ujar Dirjen Zudan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Diminta Tingkatkan Kemampuan dan Persenjataannya Hadapi CBRN
Indonesia
TNI Diminta Tingkatkan Kemampuan dan Persenjataannya Hadapi CBRN

Selain itu, dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI juga menghadapi tantangan baru

Dirjen WHO Tedros Berkantor: Saya Sehat, Tidak Ada Gejala
Dunia
Dirjen WHO Tedros Berkantor: Saya Sehat, Tidak Ada Gejala

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kembali berkantor usai karantina.

Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra

"Terdakwa Andi Irfan Jaya dengan sengaja memberi bantuan kepada Pinangki Sirna Malasari yang merupakan pegawai negeri," kata Jaksa Didi Kurniawan

KAI Commuter Teruskan Tes Acak Antigen
Indonesia
KAI Commuter Teruskan Tes Acak Antigen

Hingga saat ini para pengguna KRL diwajibkan memiliki salah satu dokumen syarat perjalanan dengan KRL yaitu STRP atau surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.

Jelang Natal, Polresta Surakarta Sterilisasi Belasan Gereja dan Larang Jemaat Bawa Tas
Indonesia
Jelang Natal, Polresta Surakarta Sterilisasi Belasan Gereja dan Larang Jemaat Bawa Tas

Jelang Natal, Polresta Surakarta melakukan sterilisasi gereja besar di Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/12).

Masyarakat Diajak Bergotong Royong Rapatkan Barisan Wujudkan Indonesia Maju
Indonesia
Masyarakat Diajak Bergotong Royong Rapatkan Barisan Wujudkan Indonesia Maju

Kondisi sulit masih akan dihadapi sebagai dampak negatif dari pandemi COVID-19

Tingkatkan Literasi Keuangan, Jokowi Perintahkan Bikin Berbagai Kelompok Usaha
Indonesia
Tingkatkan Literasi Keuangan, Jokowi Perintahkan Bikin Berbagai Kelompok Usaha

Presiden meminta TPAKD menggunakan cara-cara dengan unsur seni dan budaya, karakter kekinian, dan cara lainnya untuk tingkatkan akses keuangan masyarakat.

Cerita Anies Dijemput Tim RSUD Pasar Minggu di Rumahnya Akibat COVID-19
Indonesia
Cerita Anies Dijemput Tim RSUD Pasar Minggu di Rumahnya Akibat COVID-19

Penjemputan itu untuk pemeriksaan kesehatan awal di RSUD Pasar Minggu

Refly Harun Sebut Rektor UI Langgar Aturan Karena Rangkap Jabatan Komisaris
Indonesia
Refly Harun Sebut Rektor UI Langgar Aturan Karena Rangkap Jabatan Komisaris

"Berati melanggar dong, banyak sekali pejabat publik yang melanggar, rangkap jabatan dilarang sebenarnya. Tapi ya pemerintah begitu, sepanjang memberikan kenikmatan ini tidak dimasalahkan," ujarnya.

Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah
Indonesia
Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri soal ancaman terhadap kepala daerah bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD. Sehingga bisa memakzulkan Kepala Daerah.