Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII Taman Mini Indonesia Indah. (Foto: TMII)

MerahPutih.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata. Pemerintah memastikan presiden Joko Widodo tidak berniat membuat yayasan keluarga untuk mengelola TMII.

"Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membuat yayasan keluarga untuk mengelola, sama sekali tidak," ungkap Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Jakarta, Kamis (9/4).

Baca Juga:

PDIP Apresiasi Jokowi Sukses Rebut TMII dari Keluarga Soeharto

Ia menegaskan, TMII akan dikelola oleh orang-orang yang profesional, lembaga yang profesional dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara.

Selama 44 tahun, TMII yang merupakan aset negara di bawah Kemensetneg dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977. Lalu, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

"Pengelolaan TMII itu sekarang ditarik dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg tapi itu tak berarti selamanya akan dikelola oleh Kemensetneg," ujar Pratikno dikutip Antara.

Kemensetneg saat in membuat tim transisi untuk memindahkan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg dan sedang merumuskan kriteria siapa yang akan secara tepat profesional memperbaiki TMII.

"Kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. Jadi tidak bener itu ada yayasan akan dibentuk apalagi dihubungkan dengan yayasan Pak Jokowi dan lain-lain," tegas Pratikno.

Saa ini, Kemensetneg menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian KPK terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) untuk kontribusi kepada negara, salah satunya karena besarnya nilai aset milik Kemensetneg yaitu senilai Rp571 triliun, yang meliputi antara lain aset Taman Mini Indonesia Indah, PPK Kemayoran, dan aset Gelora Bung Karno (GBK).

Terkait aset TMII pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi, KPK telah mengkoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait, agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah dalam hal ini ke Kemensetneg agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas.

Sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan Notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya.

TMII
TMII. (Foto: TMII

Berdasarkan pasal 1 Perpres No 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang ditetapkan pada 31 Maret 2021 disebutkan pengelolaan TMII pada 6 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 meter persegi dilakukan Kemensetneg sehingga tanah di dalam kawasan tersebut bersertifikat "Hak Pakai" atas nama Setneg Republik Indonesia.

Sedangkan bangunan dan aset lain di atas tanah tersebut pengelolaanya dilakukan Kemensetneg, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selanjutnya, dalam aturan tersebut, Kemensetneg dalam pengelolaan TMII dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Kota Solo Dukung Risma Jadi Menteri Sosial
Indonesia
Wali Kota Solo Dukung Risma Jadi Menteri Sosial

Sosok Risma layak menjabat Mensos karena punya pengalaman dibirokasi.

Dinas Pertanian Solo Bakal Tes Corona Hewan Kurban
Indonesia
Dinas Pertanian Solo Bakal Tes Corona Hewan Kurban

Corona pada hewan bisa menyebabkan hewan sakit diare dan flu.

Paham Intoleran dan Radikal di Sekolah, Guru Diminta Gaungkan Pancasila
Indonesia
Paham Intoleran dan Radikal di Sekolah, Guru Diminta Gaungkan Pancasila

Aksi intoleransi dan paham radikal dinilai masih ditemukan di kalangan pelajar.

Pengunjung Positif Narkoba, Diskotek New Monggo Mas Ditutup dan Izin Usaha Dicabut
Indonesia
Pengunjung Positif Narkoba, Diskotek New Monggo Mas Ditutup dan Izin Usaha Dicabut

"Ya Monggo Mas disegel permanen karena memang diketemukan adanya pemakaian narkoba disitu," ujar Kasatpol PP DKI, Arifin

Presiden Jokowi Ungkap Polemik Prosedur Penyaluran Bansos COVID-19
Indonesia
Presiden Jokowi Ungkap Polemik Prosedur Penyaluran Bansos COVID-19

Kepala Negara menegaskan bahwa mekanisme sinkronisasi data penerima bansos ini harus transparan agar seluruh pihak dapat ikut mengawasi.

Merapi Siaga, Obyek Wisata Kaliurang Ditutup Sementara
Indonesia
Merapi Siaga, Obyek Wisata Kaliurang Ditutup Sementara

Penutupan dilakukan pasca peningkatan status Gunung Merapi dari level waspada menjadi level siaga.

Tingkat Kematian Akibat Corona di DKI Lebih Rendah Dibandingkan Nasional
Indonesia
Tingkat Kematian Akibat Corona di DKI Lebih Rendah Dibandingkan Nasional

Sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%.

Kepala Daerah Diminta 'Nurut' Komando Jokowi Soal Larangan Mudik
Indonesia
Kepala Daerah Diminta 'Nurut' Komando Jokowi Soal Larangan Mudik

Tito meminta setiap masyarakat bisa menahan diri

Alasan Damkar Tak Pakai Robot Rp40 Miliar saat Kebakaran Matraman
Indonesia
Alasan Damkar Tak Pakai Robot Rp40 Miliar saat Kebakaran Matraman

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menjelaskan tidak menerjunkan robot canggih senilai Rp40 miliar saat kebakaran di Matraman.

Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Ribuan Dollar
Indonesia
Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Ribuan Dollar

Dua jenderal Polri yang menerima suap itu yakni, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo.