Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII Taman Mini Indonesia Indah. (Foto: TMII)

MerahPutih.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata. Pemerintah memastikan presiden Joko Widodo tidak berniat membuat yayasan keluarga untuk mengelola TMII.

"Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membuat yayasan keluarga untuk mengelola, sama sekali tidak," ungkap Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Jakarta, Kamis (9/4).

Baca Juga:

PDIP Apresiasi Jokowi Sukses Rebut TMII dari Keluarga Soeharto

Ia menegaskan, TMII akan dikelola oleh orang-orang yang profesional, lembaga yang profesional dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara.

Selama 44 tahun, TMII yang merupakan aset negara di bawah Kemensetneg dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977. Lalu, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

"Pengelolaan TMII itu sekarang ditarik dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg tapi itu tak berarti selamanya akan dikelola oleh Kemensetneg," ujar Pratikno dikutip Antara.

Kemensetneg saat in membuat tim transisi untuk memindahkan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg dan sedang merumuskan kriteria siapa yang akan secara tepat profesional memperbaiki TMII.

"Kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. Jadi tidak bener itu ada yayasan akan dibentuk apalagi dihubungkan dengan yayasan Pak Jokowi dan lain-lain," tegas Pratikno.

Saa ini, Kemensetneg menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian KPK terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) untuk kontribusi kepada negara, salah satunya karena besarnya nilai aset milik Kemensetneg yaitu senilai Rp571 triliun, yang meliputi antara lain aset Taman Mini Indonesia Indah, PPK Kemayoran, dan aset Gelora Bung Karno (GBK).

Terkait aset TMII pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi, KPK telah mengkoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait, agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah dalam hal ini ke Kemensetneg agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas.

Sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan Notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya.

TMII
TMII. (Foto: TMII

Berdasarkan pasal 1 Perpres No 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang ditetapkan pada 31 Maret 2021 disebutkan pengelolaan TMII pada 6 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 meter persegi dilakukan Kemensetneg sehingga tanah di dalam kawasan tersebut bersertifikat "Hak Pakai" atas nama Setneg Republik Indonesia.

Sedangkan bangunan dan aset lain di atas tanah tersebut pengelolaanya dilakukan Kemensetneg, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selanjutnya, dalam aturan tersebut, Kemensetneg dalam pengelolaan TMII dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tulungagung Tetap Bakal Lakukan PTM di Zona Orange
Indonesia
Tulungagung Tetap Bakal Lakukan PTM di Zona Orange

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM sendiri mensyaratkan persetujuan dari orang tua murid. Jika ada yang tidak setuju, maka akan diberikan pembelajaran secara daring (online).

Seluruh Simpatisan Persija yang Diamankan Polisi Negatif COVID-19
Indonesia
Seluruh Simpatisan Persija yang Diamankan Polisi Negatif COVID-19

Sudah dipulangkan secara bertahap sejak pagi

Polisi Akui tak Berdaya Hadapi Pemudik
Indonesia
Polisi Akui tak Berdaya Hadapi Pemudik

Polisi mengakui tak berdaya hadapi para pemudik yang nekat pulang kampung pada perayaan Idul Fitri 2021.

1,2 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Minta Fatwa MUI
Indonesia
1,2 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Minta Fatwa MUI

Meskipun vaksin telah tiba, masih harus melalui tahap evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan MUI.

164 Ribu Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Dicopot karena Langgar Aturan
Indonesia
164 Ribu Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Dicopot karena Langgar Aturan

Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi menertibkan setidaknya 164.536 unit alat peraga kampanye (APK) yang melanggar.

KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

Kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi

Bansos Bagi Lansia, Anak dan Disabilitas Jakarta Cair 16 Maret
Indonesia
Bansos Bagi Lansia, Anak dan Disabilitas Jakarta Cair 16 Maret

Gubernur Anies menegaskan, pengambilan uang tersebut dapat ditarik melalui ATM Bank DKI manapun.

Warga Dilarang Berkebun Jauh-Jauh Pasca-Serangan Teroris Sigi
Indonesia
Warga Dilarang Berkebun Jauh-Jauh Pasca-Serangan Teroris Sigi

Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang dikelilingi hutan

Banjir dan Tanah Longsor di Manado Renggut 5 Korban Jiwa
Indonesia
Banjir dan Tanah Longsor di Manado Renggut 5 Korban Jiwa

Menurut keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, ada lima korban tewas, satu orang hilang masih dalam pencarian serta 500 jiwa mengungsi yang masih dalam proses pendataan.

PSI Dukung Pembatalan Perpanjangan Kontrak Swastanisasi Air
Indonesia
PSI Dukung Pembatalan Perpanjangan Kontrak Swastanisasi Air

Fraksi PSI mendukung rekomendasi KPK untuk membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta dan meminta agar Pemprov DKI segera melakukan proses transisi pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta.