Keluarga Ingin Kasus Rudapaksa Anak di Lutim Dibuka Lagi, Polisi: Harus Ada Bukti Baru Ilustrasi anak alami kekerasan. (Foto: Pixabay)

Merahputih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dipersilahkan kembali mengajukan bukti baru terkait kasus rudapaksa atau dugaan pencabulan dan pemerkosaan terhadap ketiga anak oleh ayahnya berinsial SA di Kabupaten Luwu Timur. Hal itu setelah polisi mengeluarkan SP3 pada 2019 lalu kemudian dan saat ini viral di media sosial.

"Karena LBH juga ada dalam tim pelapor, maka kami terbuka manakala keluarga korban ingin membuka kasus ini, harus ada bukti (baru) yang diajukan kepada penyidik," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan dikutip Antara, Sabtu (9/10).

Polisi saat ini sudah terbuka dengan memberikan ruang kepada LBH sebagai pendamping hukum pelapor untuk mengajukan bukti baru atas kasus tersebut, agar bisa ditindaklanjuti.

Baca Juga:

20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma

"Kami terbuka sekarang, apabila korban dan LBH punya bukti baru silahkan berikan kepada kami, maka kami akan tindaklanjuti," katanya.

Ia menjelaskan untuk membuka kasus melalui gugatan harus menyertakan bukti baru dan mempersilahkan LBH mengajukannya. Namun apabila mereka menilai Polri tidak profesional, langkah hukum ada dalam aturan Polri yakni mempraperadilankan penyidiknya.

Pihaknya juga mempersilahkan apabila pihak keluarga yang tidak menerima atas putusan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Polres Luwu Timur pada 2019 lalu, bisa mengajukan langkah hukum lain.

"Apabila keluarga korban ini tidak menerima, bisa lakukan praperadilan," beber dia.

Kendati peluang praperadilan itu terbuka, karena menganggap penyelidikan itu tidak benar dimata mereka, tetapi jangan salah, penyidik juga bisa menuntut balik bilamana kasus ini tidak terbukti.

Kasus dugaan rudapaksa terhadap tiga anak di Lutim, memang sudah ada hasil visum bahkan dua kali. Pertama di Puskesmas Malili, namun tidak mempercayai, kemudian dilaksanakan kedua kalinya di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, hasilnya sama, tidak ada tanda kerusakan organ seksual pada anak.

Ilustrasi (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

"Bagaimana kalau tidak ada hasil visum, polisi mau lakukan pemeriksaan apa kepada bapaknya, tidak bisa. Bahkan hasil visumnya (kerusakan organ seksual) tidak ada, ini harus dipahami, jangan termakan hoaks," tandas dia.

Zulpan menyampaikan, apa yang beredar di media sosial maupun dikutip media arus utama terkait artikel yang beredar, itu adalah tidak benar alias hoaks.

"Jelas hoaks donk, ini judulnya anak saya diperkosa, padahal ini tidak diperkosa bahkan dicabuli pun tidak, bagaimana dia bisa bilang diperkosa. Anak ini umur tiga tahun masa diperkosa, lima tahun, tujuh tahun. Bahasanya sudah keliru kan, dia tahu dari mana diperkosa," beber dia.

Sebelumnya, SA melaporkan mantan suaminya RA terkait dugaan kekerasan seksual terhadap ketiga anak kandungnya masing-masing berinisial AL, MR, dan AL, pada 2019 lalu. Belakang kasusnya dihentikan polisi karena tidak cukup bukti, dan kasus ini kembali mencuat pada Oktober 2021 karena viral di media sosial terkait proses SP3.

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Tim penasehat hukum dari LBH Makassar menilai, ada kejanggalan dalam penyelidikan pada kasus itu, sehingga harus dibuka kembali.

"Polisi punya kewenangan. Makanya, kami mendesak sekali lagi Polri menindak lanjuti apa menjadi temuan kami yang sudah dilaporkan di Polda Sulsel agar bisa dibuka kembali dan diambil alih untuk ditindaklanjuti, agar para anak-anak bisa mendapatkan keadilan," paparnya penasehat pelapor, Rezky Pratiwi dari LBH Makassar, kepada wartawan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Resmi Ajukan Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI
Indonesia
PSI Resmi Ajukan Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI

Penyampaian surat rekomendasi ini merupakan kelanjutan dari usaha PSI dalam menjaga kader-kadernya

Ganjil Genap Diperbanyak Jadi 13 Kawasan di Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Diperbanyak Jadi 13 Kawasan di Jakarta

Ditlantas Polda Metro Jaya bersama dengan Dishub DKI Jakarta memutuskan menambah titik ganjil genap di wilayah DKI Jakarta.

Anies Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir, PDIP Singgung Program Naturalisasi
Indonesia
Anies Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir, PDIP Singgung Program Naturalisasi

Pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk penanganan banjir mendapatkan kritikan dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode
Indonesia
Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode

Guspardi mengatakan, rapat di Komisi II merupakan waktu yang tepat bagi Mendagri memberikan klarifikasi atas acara deklarasi Apdesi tersebut

Menpan RB Ancam Pecat ASN yang Terlibat Jaringan Dugaan Penipuan Tes CPNS
Indonesia
Menpan RB Ancam Pecat ASN yang Terlibat Jaringan Dugaan Penipuan Tes CPNS

Tiga puluh orang dijadikan tersangka kasus dugaan kecurangan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Adapun pengusutan perkara itu dilakukan oleh Satuan Tugas Anti KKN CASN 2021. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi (Kemen PANRB), bersama Bareskrim Polri mengusut kasus kecurangan pada seleksi CASN yang terjadi pada tahun 2021 lalu.

Omicron BA.4 dan BA.5 Menular Lebih Cepat, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Omicron BA.4 dan BA.5 Menular Lebih Cepat, Masyarakat Diminta Waspada

Juru Bicara Pemerintah, Reisa Broto Asmoro, menyatakan sub varian ini penyebarannya sangat cepat.

HUT Ke-98 Persis Solo, Gibran: Maine Ben Apik Meneh
Indonesia
HUT Ke-98 Persis Solo, Gibran: Maine Ben Apik Meneh

Persis Solo mengusung tanda pagar (tagar) yang diramaikan di lini massa yakni #Menan98angkit.

Harga Pangan Melonjak, Angka Kemiskinan Bisa Naik
Indonesia
Harga Pangan Melonjak, Angka Kemiskinan Bisa Naik

ndeks Bulanan Rumah Tangga (Bu RT) menunjukkan harga minyak goreng di Jakarta pada Maret naik 32,18 persen menjadi Rp 18.505 dari Rp 14.000 per liter pada Februari.

Kapolri Berkomitmen Benahi Internal Polri
Indonesia
Kapolri Berkomitmen Benahi Internal Polri

"Tentunya kami akan terus pegang teguh amanah yang telah diberikan terkait dengan perubahan-perubahan di bidang organisasi, perubahan-perubahan di bidang operasional dan pelayanan publik," ucap Kapolri Listyo, Kamis.

81 Hektare Lahan untuk Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru
Indonesia
81 Hektare Lahan untuk Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Alhamdulilah pemerintah, pemda dan kabupaten telah bekerja keras