Keluarga Ingin Kasus Rudapaksa Anak di Lutim Dibuka Lagi, Polisi: Harus Ada Bukti Baru Ilustrasi anak alami kekerasan. (Foto: Pixabay)

Merahputih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dipersilahkan kembali mengajukan bukti baru terkait kasus rudapaksa atau dugaan pencabulan dan pemerkosaan terhadap ketiga anak oleh ayahnya berinsial SA di Kabupaten Luwu Timur. Hal itu setelah polisi mengeluarkan SP3 pada 2019 lalu kemudian dan saat ini viral di media sosial.

"Karena LBH juga ada dalam tim pelapor, maka kami terbuka manakala keluarga korban ingin membuka kasus ini, harus ada bukti (baru) yang diajukan kepada penyidik," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan dikutip Antara, Sabtu (9/10).

Polisi saat ini sudah terbuka dengan memberikan ruang kepada LBH sebagai pendamping hukum pelapor untuk mengajukan bukti baru atas kasus tersebut, agar bisa ditindaklanjuti.

Baca Juga:

20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma

"Kami terbuka sekarang, apabila korban dan LBH punya bukti baru silahkan berikan kepada kami, maka kami akan tindaklanjuti," katanya.

Ia menjelaskan untuk membuka kasus melalui gugatan harus menyertakan bukti baru dan mempersilahkan LBH mengajukannya. Namun apabila mereka menilai Polri tidak profesional, langkah hukum ada dalam aturan Polri yakni mempraperadilankan penyidiknya.

Pihaknya juga mempersilahkan apabila pihak keluarga yang tidak menerima atas putusan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Polres Luwu Timur pada 2019 lalu, bisa mengajukan langkah hukum lain.

"Apabila keluarga korban ini tidak menerima, bisa lakukan praperadilan," beber dia.

Kendati peluang praperadilan itu terbuka, karena menganggap penyelidikan itu tidak benar dimata mereka, tetapi jangan salah, penyidik juga bisa menuntut balik bilamana kasus ini tidak terbukti.

Kasus dugaan rudapaksa terhadap tiga anak di Lutim, memang sudah ada hasil visum bahkan dua kali. Pertama di Puskesmas Malili, namun tidak mempercayai, kemudian dilaksanakan kedua kalinya di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, hasilnya sama, tidak ada tanda kerusakan organ seksual pada anak.

Ilustrasi (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

"Bagaimana kalau tidak ada hasil visum, polisi mau lakukan pemeriksaan apa kepada bapaknya, tidak bisa. Bahkan hasil visumnya (kerusakan organ seksual) tidak ada, ini harus dipahami, jangan termakan hoaks," tandas dia.

Zulpan menyampaikan, apa yang beredar di media sosial maupun dikutip media arus utama terkait artikel yang beredar, itu adalah tidak benar alias hoaks.

"Jelas hoaks donk, ini judulnya anak saya diperkosa, padahal ini tidak diperkosa bahkan dicabuli pun tidak, bagaimana dia bisa bilang diperkosa. Anak ini umur tiga tahun masa diperkosa, lima tahun, tujuh tahun. Bahasanya sudah keliru kan, dia tahu dari mana diperkosa," beber dia.

Sebelumnya, SA melaporkan mantan suaminya RA terkait dugaan kekerasan seksual terhadap ketiga anak kandungnya masing-masing berinisial AL, MR, dan AL, pada 2019 lalu. Belakang kasusnya dihentikan polisi karena tidak cukup bukti, dan kasus ini kembali mencuat pada Oktober 2021 karena viral di media sosial terkait proses SP3.

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Tim penasehat hukum dari LBH Makassar menilai, ada kejanggalan dalam penyelidikan pada kasus itu, sehingga harus dibuka kembali.

"Polisi punya kewenangan. Makanya, kami mendesak sekali lagi Polri menindak lanjuti apa menjadi temuan kami yang sudah dilaporkan di Polda Sulsel agar bisa dibuka kembali dan diambil alih untuk ditindaklanjuti, agar para anak-anak bisa mendapatkan keadilan," paparnya penasehat pelapor, Rezky Pratiwi dari LBH Makassar, kepada wartawan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Crowd Free Night Berpotensi Diberlakukan Saat Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Klarifikasi Pemprov DKI soal Kisruh Ganti Rugi Rusun Petamburan
Indonesia
Klarifikasi Pemprov DKI soal Kisruh Ganti Rugi Rusun Petamburan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklarifikasi soal kisruh ganti rugi yang diadukan oleh warga penggusuran Rusun Petamburan.

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Tak Terima Kekalahan, Machfud-Mujiaman Gugat Hasil Pilkada Surabaya ke MK
Indonesia
Tak Terima Kekalahan, Machfud-Mujiaman Gugat Hasil Pilkada Surabaya ke MK

"Perjuangan belum selesai. Bagi saya, langkah hukum di MK tidak sekedar menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah," ujar Machfud Arifin

Pemerintah Nyatakan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa Magnitudo 6,0 di Melbourne
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa Magnitudo 6,0 di Melbourne

Sebagai informasi, gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di dekat Melbourne, Australia, pada Rabu (22/9/2021)

Ini Tempat Persembunyian Nurhadi dan Menantunya Selama Jadi Buronan KPK
Indonesia
Ini Tempat Persembunyian Nurhadi dan Menantunya Selama Jadi Buronan KPK

"Selama DPO hanya di satu tempat. Di rumah saya di Kediri. Saya hanya berdua sama Rezky. Ya (rumah) yang di Sambi," kata Nurhadi kepada Jaksa KPK.

Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka
Indonesia
Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka

"Sebetulnya. bicara tentang saksi itu selalu dalam dua kualitas. Satu saksi korban dan dua saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri tindak pidana," kata Eva.

Dapat Tanah Hibah, Pemkot Bandung Bangun Jalan Alternatif Kopo-Cibaduyut
Indonesia
Dapat Tanah Hibah, Pemkot Bandung Bangun Jalan Alternatif Kopo-Cibaduyut

Pemkot Bandung mendapat hibah untuk pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan kawasan Kopo dan Cibaduyut.

KPK Dalami Pembelian Tanah Nurdin Abdullah yang Diduga dari Hasil Suap
Indonesia
KPK Dalami Pembelian Tanah Nurdin Abdullah yang Diduga dari Hasil Suap

Sementara itu, Kwan Sakti Rudy Moha dicecar penyidik KPK terkait pengetahuannya mengenai aliran uang ke Nurdin Abdullah