Keluar Kota Sebelum Periode Pelarangan Mudik Diwajibkan Bawa Surat Kesehatan Penumpang Kereta Api. (Foto: Teresa Ika/ Yogyakarta).

MerahPutih.com - Polri masih memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang hendak bepergian keluar kota pada 26 April hingga 5 Mei 2021. Atau sebelum Idul fitri 2021.

Karobinops Sops Kapolri, Brigjen Roma Hutajulu mengatakan, selama periode waktu tersebut akan ada kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KKYD). Masyarakat masih dapat melintas apabila membawa surat kesehatan.

Pada masa ini, checkpoint anggota kepolisian bergabung dengan stakeholder terkait. Baik TNI ataupun dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan penyekatan-penyekatan berkaitan dengan larangan mudik yang sudah dicanangkan pemerintah.

Baca Juga:

Bawa Pemudik, Truk dan Travel Gelap Bakal Ditindak

"Kami lakukan pemeriksaan kesehatan di checkpoint tersebut," kata Roma dalam keteranganya yang dikutip, Selasa (13/4).

Roma menjelaskan, kepolisian bakal memutarbalikkan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat kesehatan. Selain itu, polisi juga bakal melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan virus corona kepada masyarakat yang melintas.

Mantan Kapolres Jakarta Pusat ini mengatakan, masyarakat juga dapat melakukan perjalanan apabila terdapat kepentingan dari suatu institusi. Namun harus dapat dibuktikan dengan memiliki surat perjalanan dinas. Upaya ini dilakukan kepolisian untuk mencegah masyarakat yang melakukan kegiatan mudik Lebaran terlebih dahulu.

Setelah melewati fase tersebut, polisi tidak akan memberikan kelonggaran pada masyarakat yang melintasi posko penyekatan. Hal itu, sesuai dengan aturan pelarangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Di sinilah pemberlakuan pembatasan sosial sesuai surat edaran akan ditegakkan untuk larangan mudik ditiadakan," ucapnya.

Lalu Lintas
Pengamanan Lalu Lintas. (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

Sementara apabila telah memasuki larangan mudik Lebaran, yakni mulai tanggal 6 Mei 2021, maka sudah tidak ada lagi toleransi bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik. Sejumlah sanksi, mulai dari diminta putar balik hingga tilang.

Selama masa larangan mudik Lebaran 2021, Kepolisian bersama dengan Kemenhub akan menyiagakan 333 titik pos penyekatan dan 93.336 personel yang akan disebar di jalur Pantura, jalur Tengah, dan jalur Selatan.

Larangan mudik Idul Fitri 1442 H ini, tidak hanya berlaku bagi PNS, TNI, Polri, dan Pegawai BUMN/BUMD, tetapi juga berlaku untuk masyarakat umum. (Knu)

Baca Juga:

Cegah Pemudik, Polresta Surakarta Gelar Operasi Keselamatan Candi Dua Pekan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Kunci Pengendalian COVID-19 Versi Jokowi
Indonesia
Dua Kunci Pengendalian COVID-19 Versi Jokowi

Vaksinasi Merdeka merupakan kegiatan vaksinasi kolaborasi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa

KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M
Indonesia
KPK Sita Dokumen Bank Garansi Ekportir Benur Rp52,3 M

Bank garansi dari pemegang izin ekspor benur dari KKP tahun 2020.

'Bang Jago'  yang Todongkan Senpi ke Warga di Duren Sawit Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
'Bang Jago' yang Todongkan Senpi ke Warga di Duren Sawit Dijerat Pasal Berlapis

"Selain soal kepemilikan senjata api, MFA kami tetapkan tersangka terkait perkara kecelakaan lalu lintasnya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Gibran Minta 400 Tabung Oksigen Buat Proyek GOR Manahan, PT Samator Fokus ke Medis
Indonesia
Gibran Minta 400 Tabung Oksigen Buat Proyek GOR Manahan, PT Samator Fokus ke Medis

Dalam surat itu disebutkan, oksigen yang diminta akan digunakan hingga 26 Juli, dengan perkiraan dalam sehari kebutuhannya mencapai 10-20 tabung.

Istana Desak DPR Muluskan Jalan Komjen Listyo Jadi Kapolri
Indonesia
Istana Desak DPR Muluskan Jalan Komjen Listyo Jadi Kapolri

Istana berharap proses calon Kapolri di DPR bisa lebih cepat dari 20 hari.

UNS Siapkan Skema Kuliah Tatap Muka Bersyarat dan Bertahap
Indonesia
UNS Siapkan Skema Kuliah Tatap Muka Bersyarat dan Bertahap

Tetap menyesuaikan apakah mahasiswa yang bersangkutan bersedia atau tidak.

Oknum Notaris Terlibat Mafia Tanah Rugikan Keluarga Nirina Zubir Serahkan Diri
Indonesia
Oknum Notaris Terlibat Mafia Tanah Rugikan Keluarga Nirina Zubir Serahkan Diri

Tersangka berinisial ER yang merupakan oknum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akhirnya datang ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri.

Walau Peserta Dibatasi, Perayaan HUT RI di Yogyakarta Dilarang Tatap Muka
Indonesia
Walau Peserta Dibatasi, Perayaan HUT RI di Yogyakarta Dilarang Tatap Muka

Jajaran Pemda DIY, juga meniadakan kegiatan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI secara tatap muka. Seluruh kegiatan bakal digelar secara virtual.

Pemkot Depok Belum Izinkan Mal Beroperasi Saat PPKM Level 4
Indonesia
Pemkot Depok Belum Izinkan Mal Beroperasi Saat PPKM Level 4

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal kembali beroperasi saat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 16 Agustus 2021.

Listyo Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib Penegakan Hukum di Bareskrim?
Indonesia
Listyo Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib Penegakan Hukum di Bareskrim?

Dewan kepangkatan tingkat tinggi (Wanjakti) nanti akan ada prosesnya