Kelompok Masyarakat Ini Dapat Prioritas Vaksin COVID-19 Simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz

Merahputih.com - Pemerintah Indonesia menyebut akan memulai vaksinasi COVID-19 di November mendatang. Ada tiga kandidat vaksin yang akan datang dalam waktu dekat yaitu, Cansino, Sinovac, dan G42 atau Sinophram.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto akan memprioritaskan vaksin COVID-19 pada kelompok tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI atau Polri, dan seluruh tenaga pendidik.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tempat Penyimpangan 300 Juta Vaksin COVID-19

Terawan juga menegaskan bahwa para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah, termasuk di dalamnya masyarakat peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.

"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," ujar Menkes Terawan dalam keteranganya, Senin (12/10).

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta untuk menyampaikan kepada publik soal biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya.

Saat ini Kementerian Kesehatan telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas

Terawan menguraikan bahwa persiapan detail untuk program vaksinasi ini terus dilakukan dengan prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan COVID-19.

Calon relawan berkonsultasi dengan dokter riset uji vaksin di RSP Unpad, Kota Bandung. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Calon relawan berkonsultasi dengan dokter riset uji vaksin di RSP Unpad, Kota Bandung. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas.

Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19.

“Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedic, pelayanan public, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” kata Menkes Terawan.

Baca Juga:

Darurat COVID-19, Produksi Vaksin Sinovac Bio Farma Bisa Dipercepat

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar dari Eksportir Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar dari Eksportir Benur

Suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur

Harta Risma Naik Rp5 Miliar dalam Waktu Setahun
Indonesia
Harta Risma Naik Rp5 Miliar dalam Waktu Setahun

Ketua DPP PDI Perjuangan itu tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 27 Maret 2019.

Menkes Terawan Terbitkan Surat Edaran Baru COVID-19, Ini Isinya
Indonesia
Menkes Terawan Terbitkan Surat Edaran Baru COVID-19, Ini Isinya

Wajib membawa hasil tes PCR atau swab dengan hasil negatif COVID-19 jika hendak berpergian.

40 Tahun Mangkrak, Akhirnya Jokowi Resmikan SPAM Umbulan Jatim
Indonesia
40 Tahun Mangkrak, Akhirnya Jokowi Resmikan SPAM Umbulan Jatim

Sesuai dengan amanat Perpres 3 tahun 2016, SPAM Umbulan dengan rencana kapasitas sebesar 4.000 liter/ detik yang dapat melayani 310.000 sambungan rumah (SR) atau 1,3 juta orang.

KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Erry Basworo.

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini
Indonesia
RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengakui dalam rapat yang digelar tertutup tersebut, pihak Komisi III sempat mengkonfirmasi sejumlah kasus yang ditangani lembaga antirasuah

Polresta Surakarta Rekonstruksi Aksi Koboi Penembakan Bos Tekstil
Indonesia
Polresta Surakarta Rekonstruksi Aksi Koboi Penembakan Bos Tekstil

Satreskrim Polresta Surakarta, Jawa Tengah menggelar rekonstruksi kasus penembakan mobil Toyota Alphard bernopol AD-8945-JP milik bos tekstil di Solo Kamis (28/1).

BI Siap Edarkan Uang Rp152 Triliun di Lebaran 2021
Indonesia
BI Siap Edarkan Uang Rp152 Triliun di Lebaran 2021

Tren uang baru Lebaran masih dibutuhkan walaupun animonya tidak sebesar kondisi normal.

Kebiasaan Anyar, Jadi Jurus Banyuwangi Atasi COVID-19
Indonesia
Kebiasaan Anyar, Jadi Jurus Banyuwangi Atasi COVID-19

Itilah dan penerapan “kebiasaan anyar” tersebut diadaptasi dari new normal yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Banyuwangi.

Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI
Indonesia
Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening.