Kelompok DPD di MPR Desak Usulan Amendemen Penguatan Kewenangan DPD RI Ketua Kelompok DPD di MPR Tamsil Linrung. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Desakan dari mayoritas anggota Kelompok DPD di MPR RI agar usul penguatan kewenangan DPD mengemuka.

Hal muncul dalam rapat kelompok DPD di MPR yang membahas Progress Report Kelompok DPD di MPR, Pembahasan dan Pengesahan Pandangan Kelompok DPD di MPR terhadap Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2019-2024.

“Wacana amendemen UUD 1945 ini akan kami dorong karena penataan ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan konstitusi tetap diperlukan dan menjadi concern Kelompok DPD di MPR untuk disuarakan dalam rapat gabungan MPR nanti,” ucap Ketua Kelompok DPD di MPR Tamsil Linrung, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/6).

Baca Juga:

Wakil Ketua Banggar Jatuh saat Sidang Paripurna DPR

Pada forum rapat pleno tersebut, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti selaku penasihat Kelompok DPD di MPR RI menyampaikan untuk memperjuangkan aspirasi khususnya dalam hal penataan kewenangan DPD. Sebagai lembaga perwakilan daerah dengan proses keterpilihan yang jauh lebih sulit daripada DPR, sudah selayaknya DPD diberikan kewenangan yang dapat mengimbangi kewenangan DPR dan Presiden.

“Sudah banyak kajian, penelitian, dan analisis terkait dengan perlunya penataan kewenangan DPD selama ini. Untuk itu, kembali saya ingatkan agar kita terus menyuarakan aspirasi itu dengan tetap menjalankan tugas konstitusional yang ada saat ini dengan penuh keseriusan dan kerja keras,” tegas La Nyalla.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa akan segera membuat forum pertemuan dengan Ketua MPR dan wakil ketua MPR lainnya untuk mendorong aspirasi dari DPD.

"Saya akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan Ketua MPR sekaligus mengajak pimpinan MPR lainnya membahas masalah amendemen penguatan kewenangan DPD ini," ungkapnya.

Baca Juga:

Lanjutkan Misi Perdamaian, Presiden Jokowi Bertolak ke Moskow Temui Putin

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR Fahira Idris saat menyampaikan progress report dalam pelaksanaan pengkajian dan pendalaman materi tersebut pimpinan Kelompok DPD di MPR menyepakati untuk didasarkan pada keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.

“Pimpinan Kelompok DPD di MPR telah melakukan serangkaian kegiatan melalui koordinasi dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR unsur DPD RI, penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan dialog publik, pendalaman materi melalui RDPU, dan sinkronisasi dan finalisasi materi,” jelas Senator DKI Jakarta itu.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono pada kesempatan ini menambahkan bahwa kinerja kelompok DPD di MPR sangat diapresiasi telah menyusun rekomendasi-rekomendasi terkait Keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.

“Saya mendorong penataan kewenangan DPD sesuai dengan rekomendasi tidak pragmatis dan harus mencermati kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang,” pungkas Nono. (Pon)

Baca Juga:

RUU KIA Resmi Jadi Inisiatif DPR

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Gerebek Pesta Ilegal di Depok, Harga Tiket Sampai Rp 8 Juta
Indonesia
Polisi Gerebek Pesta Ilegal di Depok, Harga Tiket Sampai Rp 8 Juta

Polisi membongkar pesta eksklusif ratusan ABG berpakaian seksi di Perumahan Pesona 2 Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (5/6) dini hari kemarin.

Pemerintah Takedown 20 Video Muhammad Kece dari Youtube
Indonesia
Pemerintah Takedown 20 Video Muhammad Kece dari Youtube

Patroli siber selama 24/7 untuk menemukan dan menindaklanjuti konten-konten yang melanggar

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek Dana Hibah BNPB
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek Dana Hibah BNPB

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

PDIP Kenang Tragedi Kudatuli dengan Tabur Bunga dan Doa untuk Korban
Indonesia
PDIP Kenang Tragedi Kudatuli dengan Tabur Bunga dan Doa untuk Korban

"Peringatan ini sangat penting, telah dilakukan doa besama dan dalam doa itu kita mohon kepada Tuhan agar para arwah yang telah berkorban, yang menjadi korban, yang dikorbankan dalam peristiwa 27 Juli 1996 ditempatkan di surga, di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa," sebut Hasto.

Damkar Tak Ikut Naik ke Lintasan Rel Kereta untuk Evakuasi LRT Jabodebek
Indonesia
Pemkot Bandung Salurkan Kadeudeuh PON dan Peparnas, Terbesar Rp 65 Juta
Indonesia
Pemkot Bandung Salurkan Kadeudeuh PON dan Peparnas, Terbesar Rp 65 Juta

Penerima kadeudeuh untuk PON dan Peparnas mendapatkan nominal yang sama. Besarannya disesuaikan secara proporsional dengan raihan prestasi dan nomor pertandingan.

Andrinof Chaniago Sarankan Masyarakat Pilih Capres yang Komitmen Lanjutkan Program IKN
Indonesia
Andrinof Chaniago Sarankan Masyarakat Pilih Capres yang Komitmen Lanjutkan Program IKN

Sosok yang ingin menggantikannya Jokowi harus mulai berkomitmen meneruskan IKN. Dimana IKN tak hanya sekedar mimpi saja, tetapi tinggal direalisasikan.

Sebelum Tutup Tahun 2021, Jalan Tol ke Bandara Kertajati Sudah Rampung
Indonesia
Sebelum Tutup Tahun 2021, Jalan Tol ke Bandara Kertajati Sudah Rampung

Melihat progres pembebasan lahan yang sudah mencapai 79,08 persen pada seksi 3-6 Tol Cisumdawu, Basuki optimistis konstruksinya daoat rampung pada Desember 2021.

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Militer Arab Saudi
Dunia
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Militer Arab Saudi

setibanya di Madinah, Ma'ruf Amin dan rombongan disambut pasukan kehormatan Militer dari Kerajaan Arab Saudi.

PSI Beri Respons setelah Jokowi-Anies Cek Sirkuit Formula E
Indonesia
PSI Beri Respons setelah Jokowi-Anies Cek Sirkuit Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta merespons kunjungan Presiden Jokowi ke sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.