Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual dipantau dari Jakarta pada Rabu (21/10/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana judicial review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Selasa (24/11) pukul 11.00.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut, bahwa sidang akan dilakukan secara virtual. Ia dan KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea serta para tim kuasa hukum akan mengikuti proses persidangan secara daring.

Baca Juga

Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

"Penggugat dan kuasa hukum tidak hadir tapi akan ada di satu ruangan,” kata Said Iqbal dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

Dalam sidang agenda pertama adalah verifikasi berkas gugatan, apakah ada yang kurang atau perlu diperbaiki.

“Nanti akan ada pemeriksaan berkas para pemohon oleh para hakim MK,” ujarnya.

Presiden KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)
Presiden KSPI Said Iqbal (Foto Facebook)

Said Iqbal berharap agar seluruhnya berjalan dengan lancar. Dan harapannya adalah para hakim MK lebih mengedepankan azas keadilan dibanding urusan yang bersifat politis.

"Ini hari penentu apakah buruh akan meletakkan kepercayaan kepada hakim MK,” jelas dia.

Baca Juga

Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024

Said Iqbal memastikan, tidak menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat.

“Tapi sidang kedua dan selanjutnya akan ada aksi-aksi,” tutup dia.

Presiden Jokowi resmi menandatangani UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Situs Setneg.go.id mengunggah salinan undang-undang berjumlah 1.187 halaman itu pada Senin (2/11) malam.

Usai naskah itu diunggah, publik menemukan serangkaian kejanggalan dalam beberapa pasal yang termuat dalam beleid itu. Pihak istana pun telah mengakui kekeliruan dalam penyusunannya.

Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, pemerintah mengklaim bahwa kesalahan tersebut tak berpengaruh banyak terhadap substansi undang-undang itu.

Ia mengklaim, kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi teknis penulisan. Pemerintah bersama Sekjen DPR pun disebutkan telah sepakat untuk membuat perbaikan. (Knu)

Baca Juga

UU Cipta Kerja Ancam Kesejahteraan Jurnalis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkopolhukam Mahfud MD Jamin Lokasi Karantina Tidak Bahayakan Warga Natuna
Indonesia
Menkopolhukam Mahfud MD Jamin Lokasi Karantina Tidak Bahayakan Warga Natuna

Terawan Agus Putranto juga sudah menjamin bahwa warga Natuna tidak akan tertular virus corona.

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 411 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 411 Pasien COVID-19

PDP 230 orang dan ODP 89 orang

[HOAKS atau FAKTA] Presiden Jokowi Urus Sendiri Perpanjangan SIM di Polresta Bogor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Presiden Jokowi Urus Sendiri Perpanjangan SIM di Polresta Bogor

Gambar di berita itu memperlihatkan pria seperti Jokowi tengah menulis sesuatu di depan anggota polisi.

Besok 16 Taman di Jakarta Mulai Dibuka, Pengunjung Dibatasi 50 Persen
Indonesia
Besok 16 Taman di Jakarta Mulai Dibuka, Pengunjung Dibatasi 50 Persen

Seluruh RTH di ibu kota ditutup sementara untuk masyarakat umum akibat wabah COVID-19 sejak 13 Maret 2020.

Doni Monardo Diduga Tertular COVID-19 saat Tengah Makan Bersama
Indonesia
Doni Monardo Diduga Tertular COVID-19 saat Tengah Makan Bersama

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meyakini dirinya terpapar saat makan karena terpaksa melepas masker.

Dinas LH Angkut 398 Ton Sampah dari Aksi Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Dinas LH Angkut 398 Ton Sampah dari Aksi Penolakan UU Cipta Kerja

Sebanyak 74 unit armada dan 1.100 personel dikerahkan untuk melakukan pengangkutan sampah di lokasi-lokasi aksi.

Dimulai Sejak Awal Februari, Begini KCI Antisipasi Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Dimulai Sejak Awal Februari, Begini KCI Antisipasi Penyebaran Virus Corona

KCI ikut peduli terhadap pencegahan bahaya virus corona terutama sebagai moda transportasi publik.

Paket Bantuan Pangan Disarankan Jangan Junk Food, Kenapa Ya?
Indonesia
Paket Bantuan Pangan Disarankan Jangan Junk Food, Kenapa Ya?

Bahan pangan untuk masyarakat terdampak COVID-19 idealnya makanan yang menyehatkan

PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres
Indonesia
PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

Rapat Paripurna DPR Dihadiri 269 Orang, Pengamat : Jangan Jadikan Pandemi Alasan Tak Ngantor
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Dihadiri 269 Orang, Pengamat : Jangan Jadikan Pandemi Alasan Tak Ngantor

Anggota DPR tidak boleh menjadikan pandemi virus corona sebagai alasan untuk tidak berkantor di kompleks MPR/DPR.