Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir "omnibus law" kluster ketenagakerjaan akan merugikan buruh. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menceritakan proses lobi yang terjadi dalam tim perumus (Timus) antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan perwakilan 32 serikat buruh pada rapat tertutup, Kamis (20/8) hingga Jumat (21/8).

Dia mengungkapkan, tawaran tertinggi (call) dari serikat buruh itu adalah dihapusnya klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Baca Juga:

DPR Minta Guru Swasta Dapat Bantuan Seperti Buruh

“Maka kami menjawab call tingginya sebaiknya klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sebaiknya dikeluarkan dari RUU Ciptaker bila memungkinkan,” ungkap Iqbal dalam konferensi pers bersama DPR di Hotel Mulia, Jumat (21/8).

Buruh meminta agar klaster ketenagakerjaan dihapus dari RUU Cipta Kerja apabila pemerintah memang ingin segera mengesahkan RUU tersebut.

"Klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sebaiknya dikeluarkan dari RUU Ciptaker, bila memungkinkan, apabila mungkin 10 klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan," ujar Said.

https://merahputih.com/media/ec/fd/6d/ecfd6defdfa0a328f9b1db5b954a40c9.jpg
Ratusan buruh kembali melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Selain itu, ia meminta agar RUU Cipta Kerja tak mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jika memang ada perubahan, disarankan agar pembahasan dilakukan secara terbuka dan menampung aspirasi serikat buruh.

Sebab, ada sejumlah sektor pekerjaan yang tak masuk dalam undang-undang tersebut. Beberapa di antaranya, seperti pekerja perusahaan rintisan atau startup dan pengemudi ojek daring.

"Itu memang belum diatur secara eksplisit dalam UU 13/2003, maka masih memungkinkan untuk kita diskusikan dalam ruang dialog omnibus law tersebut," ujar Said.

Baca Juga:

Ribuan Buruh KSPI akan Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law dan PHK Massal

Tak lupa, ia mengapresiasi pimpinan DPR dan Badan Legislasi (Baleg) yang merangkul serikat buruh dalam tim perumus RUU Cipta Kerja.

Namun Said menegaskan, bergabungnya serikat pekerja bukan berarti mereka setuju dengan RUU tersebut.

"Bukan berarti kami akan under control di bawah DPR. Sebaliknya, DPR pun punya hak yang melekat pada dirinya, tidak bisa diatur-atur," ujar Said. (Knu)

Baca Juga:

Empat Kesepakatan Buruh dan DPR Soal RUU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hampir 100 Terduga Teroris Terlibat Pengeboman Gereja Katedral Makasar
Indonesia
Hampir 100 Terduga Teroris Terlibat Pengeboman Gereja Katedral Makasar

Lima terduga teroris ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)

Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis
Indonesia
Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis

Haikal menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mengecam Macron. Dia meminta massa jangan takut dan khawatir untuk juga mengecam Macron.

Jabar Ingin Hadirkan Kota Baru Moderen di Sekitar Pelabuhan Patimban
Indonesia
Jabar Ingin Hadirkan Kota Baru Moderen di Sekitar Pelabuhan Patimban

Pelabuhan Patimban adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di area seluas 369 hektare dan back up area mencapai 356 hektare dengan biaya investasi total hingga mencapai Rp43,2 triliun.

Warga Kembali Nikmati CFD Thamrin - Sudirman
Indonesia
Warga Kembali Nikmati CFD Thamrin - Sudirman

Bagi warga yang rentan terpapar COVID-19 (anak-anak di bawah usia sembilan tahun, lansia, dan ibu hamil) diminta agar tetap berada di rumah dan menjaga kebugaran di rumah.

Komisi VI DPR Dukung PT Bio Farma Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Komisi VI DPR Dukung PT Bio Farma Produksi Vaksin COVID-19

Untuk bisa merealisasikan target tersebut pemerintah menunjuk Bio Farma mempercepat produksi vaksin COVID-19.

Jhoni Allen Cs Tak Hadir, Sidang Gugatan AHY Ditunda 2 Pekan
Indonesia
Jhoni Allen Cs Tak Hadir, Sidang Gugatan AHY Ditunda 2 Pekan

"Tergugat 1-10 telah dapat panggilan namun sampai dengan siang ini tak ada pemberitahuan. Untuk itu, sidang perkara ini diundur ke Selasa, 13 April 2021," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto

Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Lebih Baik di 2021
Indonesia
Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Lebih Baik di 2021

Dibandingkan negara lain, Indonesia struktur ekspor masih lebih banyak komoditas primer dan bukan manufaktur

Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Ribuan Dollar
Indonesia
Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Ribuan Dollar

Dua jenderal Polri yang menerima suap itu yakni, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung
Indonesia
Ini Delapan Cek Poin Larangan Mudik di Kota Bandung

Kalau mereka tidak memenuhi dokumen, ya masuk dalam larangan