Kelola TMII 44 Tahun, Yayasan Keluarga Soeharto Tidak Berkontribusi ke Keuangan Negara Pengunjung padati salah satu rumah adat di TMII (MP/Noer Ardiansjah)

MerahPutih.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) secara resmi mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang telah mengelola ikon wisata Indonesia itu selama 44 tahun.

Yayasan Harapan Kita merupakan organisasi yang didirikan oleh mendiang istri Presiden ke-2 Soeharto, Tien Soeharto. Yayasan itu mengelola TMII sejak 1977.

Pengambilalihan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekaligus menandai berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita.

Baca Juga:

Lepas Taman Mini Indonesia Indah dari Keluarga Soeharto

"Setelah hampir 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita dan tidak memberikan kontribusi kepada keuangan negara," bunyi Perppres 19/2021.

Lalu terdapat rekomendasi dari para pemangku kepentingan, terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan agar menjadi lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan kepada negara.

"Jadi kami juga menindaklanjuti rekomendasi dari beberapa pihak terkait termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan persnya yang disiarkan melalui youtube Sekretariat Presiden, Rabu (7/4).

Menurut Pratikno, merujuk paa Keppres Nomor 51 Tahun 1977, TMII adalah milik Negara Republik Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita.

TMII berada di kawasan strategis di Jakarta Timur, dengan luas 1.467.704 meter persegi, beserta bangunan di atasnya.

"Kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara," jelas Pratikno.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII). (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

Mensesneg telah membentuk tim transisi yang bertugas mempersiapkan dan mengawal pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud, serta pengelolaan TMII sampai terbentuknya pengelola baru.

"Selama masa transisi, operasional dan pelayanan kepada masyarakat masih tetap berjalan seperti biasa," tutur Pratikno.

Langkah ini dilakukan juga karena rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.

“Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari dari Kemensetneg untuk aset yang dikuasai negara tersebut,” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama.

Sebelum temuan BPK, kata dia, Kementerian Sekretariat Negara juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII.

“Kemudian ada tim legal audit yg dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana, kemudian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) masuk untuk audit finansial, dan terakhir ada temuan dari BPK,” kata dia.

Dengan berbagai temuan dan rekomendasi itu, Kemensetneg mengajukan untuk mengambil alih kembali pengelolaan TMII. (Knu)

Baca Juga:

Alasan Negara Ambil Alih TMII dari Yayasan Harapan Kita Milik Keluarga Soeharto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langkah Kapolri Surati Jokowi Dinilai Salah Satu Perwujudan Sikap Promoter
Indonesia
Langkah Kapolri Surati Jokowi Dinilai Salah Satu Perwujudan Sikap Promoter

Arteria berharap sikap Idham Azis ini dapat dijadikan contoh bagi pajabat lain

Demokrat Sebut Peserta KLB di Sumut Anggota Bodong
Indonesia
Demokrat Sebut Peserta KLB di Sumut Anggota Bodong

DPP Partai Demokrat menyebut peserta Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengaku kader tak tercatat sebagai anggota resmi.

Musim Haji 2020 Batal, Kemenag 'Lempar Bola' ke Arab Saudi
Indonesia
Musim Haji 2020 Batal, Kemenag 'Lempar Bola' ke Arab Saudi

“Sampai saat ini belum ada kepastian sehingga sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan persiapan,” tandasnya

Polisi Mulai Imbau Protokol Kesehatan ke Buruh yang Padati Jalan Daan Mogot
Indonesia
Polisi Mulai Imbau Protokol Kesehatan ke Buruh yang Padati Jalan Daan Mogot

Ribuan orang mengendarai sepeda motor dan membawa bendera berhenti di lokasi tersebut

Reaksi Pengacara Rizieq Tahu Atribut FPI Ditemukan Saat Penangkapan Teroris
Indonesia
Reaksi Pengacara Rizieq Tahu Atribut FPI Ditemukan Saat Penangkapan Teroris

HH tertera berkedudukan sebagai Wakil Ketua Bidang Jihad

Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif
Indonesia
Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif

Problematika penegakan hukum korupsi di Indonesia terkadang sangat kaku

Polisi Bakal Bangun Pos Swab Test Antisipasi Libur Imlek
Indonesia
Polisi Bakal Bangun Pos Swab Test Antisipasi Libur Imlek

Ditlantas Polda Metro Jaya mengantisipasi libur Imlek dengan mendirikan pos-pos pengamanan di titik lonjakan arus kendaraan.

KPK Didesak Selidiki Mafia Hukum Kasus Suap Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Didesak Selidiki Mafia Hukum Kasus Suap Djoko Tjandra

Komjak meyakini penyidikan kasus itu belum selesai karena masih dapat didalami dari keterangan Djoko Tjandra dan Andi Irfan, yang juga dijerat pasal pemufakatan jahat.

Jumlah Tenaga Medis yang Meninggal Akibat COVID-19 Tembus 253 Orang
Indonesia
Jumlah Tenaga Medis yang Meninggal Akibat COVID-19 Tembus 253 Orang

Bahkan, hilangnya pekerja medis dan kesehatan ahli tidak dapat tergantikan dalam waktu singkat

Diduga Terseret Skandal Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Ada Bukti
Indonesia
Diduga Terseret Skandal Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Ada Bukti

"Tangkap saja kalau ada bukti jelas," jawab Gibran.