Kelebihan Kapasitas Lapas di Indonesia Mencapai 109 Persen dari Rutan yang Tersedia Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi persoalan kelebihan kapasitas ruang tahanan di semua lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) pada sejumlah daerah di Indonesia.

"Langkahnya adalah mengirim (tahanan) ke (lapas) yang tidak padat. Dan kami juga punya program asimilasi integrasi," ujar Menteri Yasonna dikutip dari Antara, Kamis (29/9).

Baca Juga:

Menkumham Sahkan Wantimpres Mardiono Jadi Plt Ketum PPP

Berkaitan dengan over kapasitas lapas maupun rutan sesuai data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), kini penghuninya sudah mencapai 276.172 orang per 19 September 2022.

Berdasarkan data itu, terjadi kelebihan penghuni penjara sebanyak 144.065 orang atau sekitar 109 persen dari kapasitas rutan dan lapas, dengan rincian terdapat 227.431 orang merupakan berstatus narapidana (vonis), dan 48.741 orang masih berstatus tahanan, kata Yasonna, sudah dicarikan solusi.

"Tentunya menambah lapas sesuai kemampuan finansial kami," ujar mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini merespons.

Baca Juga:

Kemenkumham Masih Kaji Permohonan Perubahan Kepengurusan PPP Mardiono

Pihaknya berharap, revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sedang proses pembahasan di DPR RI bisa menjadi salah satu jalan keluar terkait kelebihan lapas maupun rutan karena mayoritas tahanan berkasus narkotika.

"Kami berharap, dengan revisi Undang-Undang Narkotika nanti. Apalagi, pecandu setelah diassessment tidak dibuat (ditahan) di lapas, tapi direhabilitasi. Itu mengurangi tekanan kepada over kapasitas kita," katanya kepada wartawan.

Saat ditanyakan kembali apakah ada evaluasi mengenai kapasitas penjara dan pengawasan, sebab beberapa hari lalu kejadian di Sulsel ada tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Makassar maupun Lapas Maros, Yasonna tidak merespons soal itu dan berlalu pergi menuju kendaraannya untuk menghadiri agenda lain. (*)

Baca Juga:

PPP Serahkan Berkas Pergantian Ketum ke Kemenkumham

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
Gerindra Belum Final Usung Prabowo di Pilpres 2024

Pilpres 2024 akan berlangsung dua tahun lagi. Sejumlah nama digadang-gadang akan maju untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di republik ini.

Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR
Indonesia
Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR

Karena begitu pentingnya RUU KKR tersebut, Amiruddin menegaskan sebaiknya pemerintah terbuka sedari awal dalam menyusun draft RUU KKR tersebut serta melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.

Anies Dilarang Bikin Kebijakan Strategis Selama Sebulan sebelum Lengser
Indonesia
Anies Dilarang Bikin Kebijakan Strategis Selama Sebulan sebelum Lengser

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dilarang membuat kebijakan strategis selama sebulan terakhir sebelum masa jabatannya habis.

Polisi Tangkap Seorang Pria Hendak Bakar SPBU
Indonesia
Polisi Tangkap Seorang Pria Hendak Bakar SPBU

Seorang pria paruh baya diduga hendak membakar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tangkil yang berada Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis (8/9).

BNPT Minta Masyarakat Waspadai Cara Kelompok Teroris Munculkan Sel-Sel Baru
Indonesia
BNPT Minta Masyarakat Waspadai Cara Kelompok Teroris Munculkan Sel-Sel Baru

Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan cara kelompok terorisme dalam memunculkan sel-sel teroris baru.

Inflasi Oktober Disumbang Kenaikan Harga Bensin dan Angkutan
Indonesia
Inflasi Oktober Disumbang Kenaikan Harga Bensin dan Angkutan

Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 4,75 persen karena memandang terdapat potensi kenaikan permintaan masyarakat.

Perintah Kapolri: Minyak Goreng Harus Ada di Lapangan
Indonesia
Perintah Kapolri: Minyak Goreng Harus Ada di Lapangan

Kapolri menginstruksikan seluruh kepala polisi satuan wilayah melakukan pengawasan ketat kepada produsen dan distributor, guna memastikan penyaluran minyak goreng berjalan sesuai dengan tujuannya.

[HOAKS atau FAKTA]: MK Bahas Jokowi 3 Periode
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: MK Bahas Jokowi 3 Periode

Pada video tersebut, wacana tersebut dinarasikan sudah masuk ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tahap uji materi.

Dewas KPK Putuskan Nasib Lili Pintauli Siang Ini
Indonesia
Dewas KPK Putuskan Nasib Lili Pintauli Siang Ini

Dewas KPK menyatakan akan langsung memutus perkara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Rencananya, putusan akan dibacakan dalam sidang etik pada pukul 12.00 WIB.

Biosolar Langka, DPD RI Duga Terkait Kenaikan Harga Ekspor CPO
Indonesia
Biosolar Langka, DPD RI Duga Terkait Kenaikan Harga Ekspor CPO

Kasus kelangkaan BBM jenis biosolar saat ini diduga erat kaitannya dengan kenaikan harga minyak sawit atau CPO di pasar ekspor. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menanggapi kelangkaan biosolar yang terjadi secara luas di beberapa daerah di tanah air.