Kekerasan Pada Anak Bakal Dicantumkan di RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak berangkat sekolah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Laporan Komnas Perempuan 2020 menunjukkan angka kekerasan terhadap anak perempuan melonjak sebanyak 2.341 kasus atau sekitar 65 persen dari tahun sebelumnya, dan sejak Januari hingga Oktober 2020 kekerasan seksual secara daring mencapai 659 kasus.

Sementara itu KPAI menerima laporan sebanyak 651 kasus yang berkaitan dengan pornografi dan kejahatan siber sepanjang 2020, sebagian besar korbannya anak perempuan. Data tersebut semakin menunjukkan bahwa baik di dunia nyata maupun digital, anak-anak perempuan sama-sama menghadapi ancaman kekerasan.

Baca Juga:

Keluarga Ingin Kasus Rudapaksa Anak di Lutim Dibuka Lagi, Polisi: Harus Ada Bukti Baru

Berdasarkan data yang didapatkan dari Vulnerability Survey 2021 yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia pada 924 anak di 35 kabupaten/kota di 9 provinsi didapatkan 4,67 persen anak menjawab kekerasan seksual merupakan masalah perlindungan anak yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya.

Sebagian besar anak, yaitu 86,65% menjawab perlakuan salah, dan sisanya menjawab penelataran dan eksploitasi. Sebanyak 18 rumah tangga menyatakan anaknya yang di bawah 18 tahun telah menikah (13 perempuan, 5 laki-laki). Sebanyak 61 persen anak diketahui memiliki akses ke smartphone yang membuka akses informasi, pendidikan online, akses pelaporan, tetapi juga sekaligus membuka akses terjadinya kekerasan berbasis gender online, pornografi dan hoaks.

Direktur Nasional & CEO Wahana Visi Indonesia Angelina Theodora menekankan, diperlukan kolaborasi semua pihak untuk menghadapi situasi ini, orang tua terus memberikan perlindungan dengan pengasuhan yang penuh cinta. Akses pelaporan dibuka seluas luasnya dan diperkuat mekanisme tindak lanjutnya di level masyarakar, pemerintah daerah sampai pusat.

"Upaya pencegahan dari sisi hukum juga diperkuat. Dan terutama semua pihak harus menghentikan penormalan tindakan kekerasan di semua aspek," ujarnya.

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwianti, mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018, didapat fakta bahwa anak perempuan mengalamikekerasan seksual lebih banyak dibanding anak laki-laki, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Ilustrasi kekerasan pada anak. (Foto:Pixabay)
Ilustrasi kekerasan pada anak. (Foto:MP)

Sebanyak 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual dan anak laki-laki 1 dari 17. Dari berbagai jenis kekerasan pada anak, kejahatan berbasis siber belum masuk dalam UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP. Saat ini masuk dalam draft Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak dan akan dicantumkan dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Edukasi juga terus dilakukan di tengah masih sangat terbatasnya kader dan aktivis di tingkat desa/kelurahan, baru ada sekitar 10 persen dari sedikitnya 80.000 desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki kader/aktivis perlindungan anak terlatih," katanya.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan perempuan sehingga keluarga memiliki daya lenting dan lebih sejahtera melalui program desa ramah perempuan dan peduli anak yang telah disepakati bersama Kementerian Desa dan PDTT.

"Program ini mendorong percepatan terwujudnya kota/kabupaten layak anak untuk mendorong keterlibatan semua pihak memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus," kata Ciput. (Knu)

Baca Juga:

Syarat Anak-anak Masuk Kebun Binatang Gembira Loka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bakal Dipertemukan dengan Luhut, Haris Azhar Irit Bicara
Indonesia
Bakal Dipertemukan dengan Luhut, Haris Azhar Irit Bicara

Nurkholis belum bisa memastikan apakah Luhut hadir memenuhi undangan tersebut

Temui Petinggi MUI, 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bantah Isu Taliban
Indonesia
Temui Petinggi MUI, 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bantah Isu Taliban

"Kami melakukan advokasi bersafari ke lembaga-lembaga keagamaan, tidak ada itu yang namanya isu talibanisme, radikalisme. Tidak ada isu-isu yang dibikin oleh orang-orang luar, dibikin oleh koruptor untuk melemahkan dan menghancurkan KPK," tutup dia.

[Hoaks atau Fakta]: Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ke-2 di Vietnam
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ke-2 di Vietnam

Konsul Jenderal RI mengatakan bahwa bahasa Indonesia sejajar dengan sejumlah bahasa asing seperti Jepang, Perancis, dan lnggris sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan di Ho Chi Minh City.

 Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan
Indonesia
Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan

RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi prioritas Prolegnas 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Obat Dexamethasone Lebih Murah dari Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Obat Dexamethasone Lebih Murah dari Vaksin COVID-19

WHO sebagai otoritas kesehatan dunia menyebutkan, obat dexamethasone tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah atau mengobati gejala ringan COVID-19

Ma'ruf Amin Jelaskan Orientasi Pertama Penambahan Posisi Wamen
Indonesia
Ma'ruf Amin Jelaskan Orientasi Pertama Penambahan Posisi Wamen

Kementerian dalam negeri mungkin dianggap volumenya cukup besar

Selama PPKM Darurat, Okupansi Hotel Jakarta Hanya 10 Persen
Indonesia
Selama PPKM Darurat, Okupansi Hotel Jakarta Hanya 10 Persen

Pemerintah diminta memberikan berbagai kelonggaran untuk sektor perhotelan.

Wali Kota Bogor Pastikan Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM
Indonesia
Wali Kota Bogor Pastikan Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Warga yang beraktivitas rutin ke Kota Bogor dipastikan tidak memerlukan surat izin keluar masuk (SIKM).

Bioskop Dibuka Besok, 4 Syarat yang Harus Dipatuhi Penonton
Indonesia
Bioskop Dibuka Besok, 4 Syarat yang Harus Dipatuhi Penonton

Setidaknya, ada 4 syarat yang patut dipatuhi para penonton.

Sembuh dari COVID-19, Puluhan Terduga Korupsi Diboyong Lagi ke Rutan KPK
Indonesia
Sembuh dari COVID-19, Puluhan Terduga Korupsi Diboyong Lagi ke Rutan KPK

Plt Kepala Rutan KPK Ristanta menduga penularan COVID-19 terhadap para tahanan KPK berasal dari tahanan yang meminta izin berobat keluar Rutan KPK.