Kejati Sumsel Periksa Jimly Asshiddiqie dan Alex Nurdin Terkait Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya Jimly Asshiddiqie. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan memeriksa mantan gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Raya Sriwijaya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (29/7).

Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Chandra mengatakan, keduanya diperiksa selaku saksi untuk kelengkapan berkas perkara terdakwa Ahmad Nasuhi dan Mukti Sulaiman.

Baca Juga

Kejati Sumatera Selatan Panggil Jimly Asshiddiqie, Kasus Apa?

“Mereka diperiksa selaku saksi oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang berangkat kesana,” ujar Chandra di Palembang, Kamis (29/7)

Pemeriksaan berlangsung dari pukul 9.00 WIB sampai 15.00 WIB dan tim penyidik menanyakan 56 pertanyaan untuk Noerdin dan 16 pertanyaan untuk Asshiddiqie.

“Saksi Alex diperiksa selaku mantan Gubernur dan saksi Jimly diperiksa selaku penasihat Yayasan Masjid Raya Sriwijaya,” tuturnya dikutip Antara

Menurut dia, dari pemeriksaan itu tim penyidik belum dapat dipastikan apakah ada nama tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan masjid prototipe terbesar di Asia Tenggara itu.

“Belum dapat dipastikan, saat ini tim penyidik masih di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan,” katanya.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan empat orang tersangka dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang yaitu, Eddy Hermanto, Syarifuddin, Yudi Arminto, dan Dwi Kridayani.

Keempat tersangka itu akan disidang perdana pada Selasa (27/7) dipimpin lima hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Palembang.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (23/5). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Bekas Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (23/5). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengungkap sejumlah aliran dana mencapai Rp2,6 miliar yang diduga diberikan untuk operasional Noerdin dari dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Hal itu tercatat dalam surat dakwaan yang dibacakan di hadapan empat terdakwa tindak pidana korupsi (Eddy Hermanto, Syarifuddin, Yudi Arminto, dan Dwi Kridayani) pada sidang pembacaan dakwaan yang dipimpin hakim Sahlan Effendy di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang, Selasa.

Kepala Seksi Penuntutan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, M Naimullah menjelaskan, diduga ada dana yang diberikan kepada Noerdin senilai Rp 2.343.000.000 serta ongkos sewa helikopter untuk sebesar Rp 300.000.000 dijumlahkan total Rp 2.643.000.000.

“Itu dari uraian dakwaan yang berdasarkan fakta temuan tim penyidik dilapangan yang menjalan tugas sesuai SOP, dalam sidang berikutnya akan dihadirkan saksi-saksi,” kata dia.

Meskipun demikian, keterlibatan Noerdin nanti akan dibuktikan dalam persidangan dengan menghadirkan sejumlah saksi. “Dalam sidang nanti kami akan menghadirkan saksi atas dugaan ini,” ujarnya.

Menurut surat dakwaan dana itu ditelusuri dari dana operasional pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tahun 2015 senilai Rp50.000.000.000 yang diserahkan Arminto (project manager PT Brantas Abipraya) dan PT Kodya Karya melalui Ketua Panitia Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya, Syarifuddin.

Dalam transaksi itu kedua terdakwa juga menerima aliran dana hibah itu, Arminto senilair Rp 2.368.553.390, Syarifudin senilai Rp 1.049.336.610, dan PT Brantas Adibpraya (persero) senilai Rp 5.000.000.000.

“Indikasi menerima dan memberi sejumlah dana pada termin pertama dalam pembangunan Masjid Raya Sriwijaya pada 2015 dana itu bukti dimana ada pengaturan proses lelang agar dimenangkan oleh salah satu pihak swasta dan pemerintah," ucap dia. (*)

Baca Juga

Wagub DKI Minta Mantan Pimpinan Jaktour Terlibat Korupsi Disanksi Sesuai Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tuntut Israel Buka Blokade, PBB Serukan Imbauan Bantuan Internasional untuk Gaza
Dunia
Tuntut Israel Buka Blokade, PBB Serukan Imbauan Bantuan Internasional untuk Gaza

Eskalasi perang memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza akibat 14 tahun blokade Israel

WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas
Indonesia
WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas

Tes wawasan kebangsaan tidak terlepas dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK berlaku.

Wonogiri Terdampak Jika Terjadi Tsunami 29 Meter, BPBD Minta Warga Pesisir Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Anies Klaim tidak Pernah Tutupi Data COVID-19
Indonesia
Anies Klaim tidak Pernah Tutupi Data COVID-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari awal tidak pernah menutup-nutupi data terkait kondisi COVID-19 di ibu kota

BKN Perkirakan Pendaftaran CPNS 2021 Capai 5 Juta Peserta
Indonesia
BKN Perkirakan Pendaftaran CPNS 2021 Capai 5 Juta Peserta

"Di tahun 2021 ini karena formasi luar biasa besar. Maka diperkirakan potensi pendaftarnya mencapai 5 juta orang," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suherman

Oknum Sipir Selundupkan Handphone Jadi Tersangka, Ngaku Tergiur Uang Rp750 Ribu
Indonesia
Oknum Sipir Selundupkan Handphone Jadi Tersangka, Ngaku Tergiur Uang Rp750 Ribu

Pengakuan pelaku nekat menyelundupkan handphone karena tergiur imbalan uang Rp750.000.

Kasus COVID-19 Terus Naik, Solo Bikin 8 Tempat Isolasi Terpusat
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Naik, Solo Bikin 8 Tempat Isolasi Terpusat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah telah membuat delapan tempat khusus isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG).

[HOAKS atau FAKTA]: Daging Anjing dan Kucing Dapat Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Daging Anjing dan Kucing Dapat Sembuhkan COVID-19

Beredar sebuah informasi yang mengklaim bahwa daging anjing dan daging kucing disarankan dokter sebagai obat COVID-19.

Level PPKM Turun, Warga Bandung, Sukabumi, Cikarang Sudah Bisa Naik KA Lokal
Indonesia
Level PPKM Turun, Warga Bandung, Sukabumi, Cikarang Sudah Bisa Naik KA Lokal

Kereta api lokal dioperasikan dengan kapasitas tempat duduk 50 persen dari jumlah tempat duduk yang disediakan dan meminta penumpang mematuhi berbagai protokol kesehatan.

PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE
Indonesia
PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang ingin merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).