Kejati NTT Tetapkan Bupati Manggarai Barat Tersangka Korupsi Aset Tanah di Labuan Bajo Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula. Antara/HO.

MerahPutih.com - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menetapkan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula bersama 15 orang lainnya sebagai tersangka korupsi pengelolaan aset tanah di Labuan Bajo.

"Tim penyidik Kejaksaan Tinggi NTT telah menetapkan 16 orang tersangka di tiga wilayah, yaitu Jakarta, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang yang sekaligus dilakukan penahanan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (14/1).

Penetapan tersangka terhadap 16 orang itu setelah tim penyidik Kejati NTT memeriksa 102 orang saksi dan 5 orang ahli. Adapun aset tanah seluas 30 hektare itu berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Baca Juga:

Kejari Jaktim Isyaratkan Jerat Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rp1,4 Triliun

"Serta telah melakukan penyitaan sejumlah uang aset tanah seluas 30 hektare dan dua hotel," ujar Hakim.

Kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah seluas 30 hektare itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp3 triliun.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menggelandang seorang warga asal Italia yang turut menjadi tersangka dalam kasus penjualan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat, Kamis (14/1/2021) (Antara/ Benny Jahang)
Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menggelandang seorang warga asal Italia yang turut menjadi tersangka dalam kasus penjualan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat, Kamis (14/1/2021) (Antara/ Benny Jahang)

Adapun 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya ACD, AN, AS, AR, EP, HS, MN, MDR, A alias U, VS, TDKD, DK dan ST. Kemudian, tersangka dari Jakarta MA dan tersangka dari Kota Kupang yakni CS dan MN.

"Penetapan para tersangka sekaligus penahanan setelah ditemukannya dua alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 183 KUHAP dan adanya alasan objektif maupun subjektif sebagaimana pasal 21 KUHAP," kata Hakim.

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Jembatan, KPK Garap Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito

Hakim menyatakan, dari 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 13 lainnya telah dilakukan penahanan. Namun, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula belum ditahan.

"Yang ditahan 13 rinciannya ACD tunggu izin, A alias U saat ini DPO dan VS terkonfirmasi COVID-19," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Insentif COVID-19 Membuka Risiko Korupsi dan Pemborosan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Boy Rafli Resmi Berpangkat Komjen, Argo Yuwono Jabat Irjen
Indonesia
Boy Rafli Resmi Berpangkat Komjen, Argo Yuwono Jabat Irjen

Awi menambahkan acara kenaikan pangkat ini hanya dihadiri oleh pati Polri yang berdinas di DKI Jakarta

Ratusan Wilayah Ini Bakal Tak Ada Lagi Pengetatan
Indonesia
Ratusan Wilayah Ini Bakal Tak Ada Lagi Pengetatan

Doni mengaku bahwa 124 kabupaten/kota tersebut belum tentu aman 100 persen selama beberapa hari ke depan.

Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Pelecehan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara
Indonesia
Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Pelecehan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara

Kasus ini bermula dari viralnya pengakuan wanita yang menjadi korban pelecehan saat menjalani rapid tes di Bandara Soekarno Hatta.

Geledah Rumah Bekas Sekda Banjar, KPK Amankan Dokumen Terkait Korupsi Infrastruktur
Indonesia
Geledah Rumah Bekas Sekda Banjar, KPK Amankan Dokumen Terkait Korupsi Infrastruktur

KPK memang sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017

NasDem Tunggu Pergub PSBB Masa Transisi
Indonesia
NasDem Tunggu Pergub PSBB Masa Transisi

Wibi mengimbau pada warga untuk mematuhi dan mentaati protokol kesehatan

KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law
Indonesia
KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law

Dijelaskan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak omnibus law draft pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak omnibus law.

Indonesia Resesi, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Perekonomian Tanah Air Miliki Masa Depan Cerah
Indonesia
Indonesia Resesi, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Perekonomian Tanah Air Miliki Masa Depan Cerah

Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, meski besar terjadi resesi, namun ada kemajuan berati dari perekonomian Indonesia.

Disebut Matanya Rusak Gegara Disiram Air Aki, Novel tidak Terima
Indonesia
Disebut Matanya Rusak Gegara Disiram Air Aki, Novel tidak Terima

Ada satu dakwaan primair yang dibacakan disertai dua dakwaan subsider

 Dear Anggota DPR, Please Jangan Aji Mumpung di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Dear Anggota DPR, Please Jangan Aji Mumpung di Tengah Pandemi COVID-19

“DPR dengan laku grusa-grusunya bisa dituding publik sedang terapkan aji mumpung,” imbuh Hikam dalam keteranganya di Jakarta.

Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri
Indonesia
Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau jemaah umrah yang kembali ke Indonesia untuk melakukan tes dan karantina selayaknya orang yang baru menempuh perjalanan dari luar negeri.