Kejati DKI Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan Cipayung Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta menggeledah satu rumah di Cianjur, Jawa Barat, terkait kasus dugaan korupsi kasus mafia tanah, Jumat (22/4). ANTARA/HO-Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

MerahPutih.com - Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018.

Kali ini, Kejati DKI Jakarta melakukan penggeledahan pada rumah dan kantor notaris berinisial LDS dalam kasus yang pengadaan tanahnya dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,

Baca Juga

Kejati DKI Tindak 3 Perusahaan Lakukan Ekspor Minyak Goreng

"Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta kembali melakukan tindakan hukum penggeledahan sekaligus penyitaan di rumah kediaman saksi Notaris LDS di daerah Jatibening Bekasi," ucap Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/5).

Selain rumah, tim jaksa penyidik Kejati DKI juga menggeledah kantor Notaris LDS di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur.

Ashari menjelaskan, penggeledahan di dua lokasi itu dilakukan pada Jumat (20/5) pukul 17.30 hingga 19.45 WIB.

Dalam penggeledahan di kediaman notaris LDS dan kantornya, turut menyita sejumlah barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan penetapan tersangka.

penggeledahan yang dilakukan di dua tempat tersebut dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk pengusutan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung Jakarta Timur.

Pasalnya, barang bukti dan alat bukti diduga disimpan di kediaman dan kantor notaris LDS.

"Di mana sebelumnya dari hasil pemeriksaan tim Penyidik terhadap sejumlah saksi, diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen penting yang tengah didalami," ucapnya.

Barang bukti disinyalir disimpan dan berada dirumah saksi Notaris LDS tersebut.

Baca Juga

Kejati Geledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Terkait Pembebasan Lahan

Pada saat penggeledahan, tim penyidik telah menemukan barang bukti berupa dokumen seperti buku tabungan dan bukti transfer terkait aliran dana dalam proses pengadaan tanah untuk dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Dan menyita barang bukti berupa dokumen penting, diantaranya buku tabungan, bukti transfer, rekening koran, dokumen elektronik, serta dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur," tegasnya.

Ashari menegaskan bahwa bukti-bukti dokumen yang telah disita dan dikumpulkan oleh tim penyidik Kejati DKI tersebut.

"Nantinya akan dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dalam kasus mafia tanah tersebut," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, anggaran yang digelontorkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 326 miliar lebih untuk pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung yang kini telah dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

“Sesuai fakta penyidikan, pada tahun 2018, Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp 326.972.478.000 yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta,” ucap Ashari dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Anggaran ratusan miliar tersebut untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam, dan RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

“Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan, sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp 26.719.343.153,” tuturnya. (Asp)

Baca Juga

Kejati DKI Periksa Kadis Pertamanan Terkait Korupsi Pembebasan Lahan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penembakan di AS, Polisi Buru Tiga Tersangka di Hutan Setempat
Dunia
Penembakan di AS, Polisi Buru Tiga Tersangka di Hutan Setempat

Tiga orang melakukan penembakan di East St Louis, Illinois, Amerika Serikat, Kamis (9/9). Sejumlah warga dilaporkan terluka.

Bareskrim Bantah M Kece Cabut Laporan Kasus Penganiayaan oleh Irjen Napoleon
Indonesia
Bareskrim Bantah M Kece Cabut Laporan Kasus Penganiayaan oleh Irjen Napoleon

Irjen Napoleon Bonaparte menjadi pihak yang pertama ditetapkan sebagai tersangka

Migrasi Siaran Analog ke Digital Merupakan Bagian dari Sejarah Perkembangan Bangsa
Indonesia
Migrasi Siaran Analog ke Digital Merupakan Bagian dari Sejarah Perkembangan Bangsa

“Migrasi TV Analog ke TV Digital merupakan bagian dari sejarah bangsa ini, yang diawali oleh Bapak Proklamator Soekarno. Republik ini terus dibangun dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan yang terjadi di belahan dunia,” tutur Philip dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/3).

Ibunya Akan Dinikahi Ketua MK, Anak Idayati Ungkap Pesan Penuh Haru
Indonesia
Ibunya Akan Dinikahi Ketua MK, Anak Idayati Ungkap Pesan Penuh Haru

Bahkan, kedua anaknya tersebut bedoa dan harapan terbaik atas pernikahan sang ibu.

Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan
Indonesia
Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan

Yahya Waloni ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan hanya karena melakukan ceramah soal agama lain

Kabar Penangkapan Anggota Dewan dalam Perkara Narkoba Dipastikan Tak Benar
Indonesia
Kabar Penangkapan Anggota Dewan dalam Perkara Narkoba Dipastikan Tak Benar

Dikabarkan Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat diisukan masih melakukan pemeriksaan mendalam usai melakukan penangkapan.

Kominfo Klaim Infrastruktur Telekomunikasi dan Komunikasi PON Papua Dalam Kondisi Prima
Indonesia
Kominfo Klaim Infrastruktur Telekomunikasi dan Komunikasi PON Papua Dalam Kondisi Prima

Kominfo telah membangun rute baru kabel fiber optik jaringan bawah laut yang terdapat di kedalaman 4000 meter di sebelah Utara Jayapura.

 Kuota Habis Saat Warga Mau Divaksin, Anies Evaluasi dan Cocokkan Data JAKI
Indonesia
Kuota Habis Saat Warga Mau Divaksin, Anies Evaluasi dan Cocokkan Data JAKI

vaksinasi terhadap 2,7 juta warga DKI tersebut dapat segera tuntas agar kekebalan komunal (herd immunity) dapat segera terbentuk dengan dukungan dari berbagai pihak.

Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik
Indonesia
Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat

Di Ende, Menko PMK Kunjungi Desa Penghasil Tenun Ikat Lio
Indonesia
Di Ende, Menko PMK Kunjungi Desa Penghasil Tenun Ikat Lio

Ende mempunyai banyak potensi yang masih perlu dioptimalkan seperti pariwisata, kerajinan tenun, dan sumber daya alamnya.