Kejati DKI Buat Operasi Intelijen Yustisial Deteksi Kelangkaan Obat dan Oksigen Ilustrasi obat Ivermectin. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyelidiki kelangkaan obat-obatan dan oksigen medis untuk penanganan COVID-19 saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Sudah kami buatkan operasi intelijen yustisial untuk melakukan deteksi tentang informasi kelangkaan obat-obatan maupun oksigen," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Asri Agung Putra di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (7/7).

Baca Juga:

Cerita Petugas Posko Oksigen Monas, Bekerja 24 Jam Non-Stop Layani RS

Kejati akan menyelidiki apakah terjadi penyimpangan atau karena kebutuhan atau permintaan dari masyarakat yang melonjak dan akan bekerjasama dengan Kepolisian yakni Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membentuk tim yang dipimpin langsung oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya untuk melakukan pengecekan dan pengawasan serta penyelidikan di lapangan terhadap adanya kelangkaan obat-obat.

Pekerja menata tabung oksigen medis di salah satu agen isi ulang oksigen, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.
Pekerja menata tabung oksigen medis di salah satu agen isi ulang oksigen, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.

Selain terhadap obat-obatan, tim khusus juga akan mengawasi pasokan tabung oksigen yang saat ini diperlukan oleh rumah sakit, maupun pasien COVID-19.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan maraknya pembelian obat-obatan untuk COVID-19 di antaranya ivermectin membuat oknum penjual obat menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bahkan, penjualan obat dengan harga selangit ini pun beredar di platform daring sehingga merugikan masyarakat serta pasien yang benar-benar membutuhkan ivermectin.

Baca Juga:

Pemprov Jateng Bikin Satgas Oksigen, Kapolda: Jangan Sampai Terlambat Kirim

Yusri menegaskan bahwa selain pembeli yang harus memiliki resep dokter, penjual obat maupun apotek yang mengedarkan ivermectin harus memiliki izin Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) karena termasuk dalam obat keras.

"Yang menjualnya pun harus dengan izin, intinya adalah izin Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian. Ini harus dimiliki, bagaimana bisa, menjual secara daring," kata Yusri. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Sambut Perintah Jokowi Percepat Pengesahan RUU TPKS
Indonesia
Puan Sambut Perintah Jokowi Percepat Pengesahan RUU TPKS

Puan memastikan, DPR RI siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah.

Polda Metro Jaya Siapkan 400 Bus untuk Mudik Gratis
Indonesia
Polda Metro Jaya Siapkan 400 Bus untuk Mudik Gratis

Polda Metro Jaya yang ikut membuka layanan program mudik gratis pada momen Lebaran 2022 untuk masyarakat. Polda Metro menyiapkan 400 armada untuk masyarakat di Jabodetabek.

Rusia Menyerang, Presiden Ukraina Berlakukan Dekrit Status Darurat
Dunia
Rusia Menyerang, Presiden Ukraina Berlakukan Dekrit Status Darurat

Dekrit keadaan darurat ini memungkinkan pihak berwenang Ukraina menetapkan jam malam dan pembatasan pergerakan, memblokir aksi demonstrasi, dan melarang partai dan organisasi politik.

PPATK-Bappebti Bakal Awasi Transaksi Aset Kripto
Indonesia
PPATK-Bappebti Bakal Awasi Transaksi Aset Kripto

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mengawasi secara ketat transaksi aset kripto atau transaksi yang menggunakan mata uang kripto.

Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 DKI Capai 98 Persen
Indonesia
360 Orang Terpapar COVID-19 dalam Sehari, Lansia Kelompok Paling Rentan
Indonesia
360 Orang Terpapar COVID-19 dalam Sehari, Lansia Kelompok Paling Rentan

Penambahan kasus corona membuat total kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia menjadi 4.252.705 kasus.

BNPT Temukan Ratusan Konten Propaganda Anti-Pancasila di Media Sosial
Indonesia
BNPT Temukan Ratusan Konten Propaganda Anti-Pancasila di Media Sosial

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan, telah menemukan ratusan konten yang menyebarkan propaganda anti-Pancasila.

Samin Tan Bebas dari Rutan
Indonesia
Samin Tan Bebas dari Rutan

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan dibebaskan dari Rutan Polres Jakarta Pusat, Senin (30/8).

PPK Diminta Awasi Jam Kerja ASN
Indonesia
PPK Diminta Awasi Jam Kerja ASN

Pada SE tersebut, disampaikan bahwa PPK diminta agar melakukan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja ASN di lingkungan instansi masing-masing dan meningkatkan kepatuhan ASN dalam menaati ketentuan jam kerja.

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Marah karena Jokowi Lepas Baju PDIP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Marah karena Jokowi Lepas Baju PDIP

Beredar sebuah video Youtube dengan thumbnail/gambar sampul video Presiden Jokowi melepas seragam PDIP.