Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar Kepala Kejati Aceh Muhammad Yusuf (kanan) bersama Kepala Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal Hadi. ANTARA/M. Haris S.A.

MerahPutih.com - Kejaksaan Tinggi Aceh sudah memeriksa 10 saksi dalam pengusutan dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat di provinsi ujung barat Indonesia tersebut dengan nilai lebih dari Rp684,8 miliar.

Kepala Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Munawal Hadi mengatakan, pemeriksaan tersebut untuk menggali keterangan dalam mengungkap dugaan tindak pidana dalam program peremajaan tanaman sawit di Provinsi Aceh.

"Hingga saat ini, sudah ada 10 orang yang diperiksa dan dimintai keterangan. Mereka ada yang dari Kementerian Pertanian, ada juga dari Dinas Pertanian di Provinsi Aceh," ucap Munawal Hadi di Aceh, Rabu (21/4).

Sebelumnya, Kepala Kejati (Kajati) Aceh, Muhammad Yusuf menjelaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi program peremajaan tanaman sawit dengan Rp684,8 miliar tersebut kini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

"Sumber anggaran program peremajaan sawit rakyat berasal dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI," ujarnya.

Didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Munawal Hadi, Muhammad Yusuf mengatakan bahwa program peremajaan sawit tersebut berlangsung selama 3 tahun anggaran, yakni 2018, 2019, dan 2020.

Muhammad Yusuf mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2018 dikucurkan sebanyak Rp16 miliar, kemudian pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp243,2 miliar, lalu pada tahun 2020 anggaran mencapai Rp425,5 miliar.

Program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Aceh, kata Muhammad Yusuf, atas perjanjian tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), koperasi, dan perbankan.

"Permasalahan dalam perkara ini secara garis besar adanya temuan verifikasi. Dana untuk peremajaan sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan atau pengadaan," tegasnya.

Ilustrasi korupsi. Foto: Istimewa

Selain itu, kata Kajati Aceh, adanya syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, seperti tumpang-tindih alas hak atas lahan para pengusul atau penerima manfaat program.

Seharusnya, kata Muhammad Yusuf, pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat oleh pekebun melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi.

"Jadi, yang mengajukan permohonan itu adalah ketiga pihak tersebut dan permohonannya diajukan ke Dinas Perkebunan kabupaten. Selanjutnya, dinas perkebunan kabupaten memverifikasi permohonan," imbunnya.

Hasil verifikasi diteruskan ke dinas perkebunan provinsi, kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI merekomendasikan nama pengusul, lokasi kebun, dan jumlah luas serta mengirimkannya ke BPDPKS sebagai syarat penyaluran dana.

"Penerima dana adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi. Para pihak itulah memanfaatkan dana dari BPDPKS untuk peremajaan kelapa sawit," ujar Muhammad Yusuf.

Muhammad Yusuf menyatakan penyidik Kejati Aceh sudah meminta keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait, antara lain pihak BPDPKS Kementerian Keuangan.

Selain itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Aceh, Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten, dan para pihak penerima dana program peremajaan sawit rakyat.

"Penyidik terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan segera para menetapkan para pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka," pungkasnya. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengendara Motor Mabuk Nekat Masuk ke Tol JORR Jatiasih Bekasi
Indonesia
Pengendara Motor Mabuk Nekat Masuk ke Tol JORR Jatiasih Bekasi

Aksi itu terjadi di Tol JORR, Jatiasih, Kota Bekasi, pada Rabu (5/8) pukul 21.00 WIB.

Prabowo Tegaskan Siap Bangun Kerja Sama Pertahanan Lebih Kuat dengan Korsel
Indonesia
Prabowo Tegaskan Siap Bangun Kerja Sama Pertahanan Lebih Kuat dengan Korsel

Pada 27 April 2020, Korea Selatan memberikan bantuan 10.000 perangkat uji usap PCR kepada Kementerian Pertahanan

Kasus COVID-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat
Indonesia
Kasus COVID-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat

Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, naik lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus.

Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Militer
Dunia
Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Militer

Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint ditahan pihak militer, Senin (1/2). Hal ini disampaikan juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Myo Nyunt.

PKS Anggap Sikap Presiden Prancis Bisa Ganggu Perdamaian Dunia
Indonesia
PKS Anggap Sikap Presiden Prancis Bisa Ganggu Perdamaian Dunia

Menurut Jazuli, pernyataan Presiden Perancis bisa mengganggu kedamaian dunia karena mencerminkan ekspresi kebebasan yang tidak bertanggung jawab.

Dorong Daya Beli, Ekonomi Indonesia Tetap Minus di 2020
Indonesia
Dorong Daya Beli, Ekonomi Indonesia Tetap Minus di 2020

Dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain.

Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok
Indonesia
Libur Natal, Jumlah Pendaki ke Gunung Lawu Anjlok

"Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang pada libur Natal tetap buka. Kami hanya membatasi 350 orang pendaki setiap harinya," ujar Titis, Sabtu (26/12).

Sandiaga Jadi Menteri, Demokrat: Dukungan Rakyat Jadi Alat Bargaining Politik
Indonesia
Sandiaga Jadi Menteri, Demokrat: Dukungan Rakyat Jadi Alat Bargaining Politik

Partai Demokrat mengkritik sikap Sandiaga Uno yang menerima pinangan Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dipecat Dari Ketua KPU, Ini Tanggapan Arief Budiman
Indonesia
Dipecat Dari Ketua KPU, Ini Tanggapan Arief Budiman

Arief menurut Majelis DKPP juga terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena dalam setiap kegiatan Arief di ruang publik melekat jabatan sebagai ketua KPU.

3 Ribu Lebih Pelanggar Ditindak di Hari Pertama Operasi Zebra, Didominasi Lawan Arus
Indonesia
3 Ribu Lebih Pelanggar Ditindak di Hari Pertama Operasi Zebra, Didominasi Lawan Arus

4.982 pelanggar yang hanya diberikan teguran oleh petugas di lapangan