Kejari Majalengka Resmi Tahan Tersangka Korupsi PDSMU Kejari Kabupaten Majalengka resmi menahan tersangka J pada kasus dugaan korupsi di PDSMU. Foto: MP/Mauritz

MerahPutih.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka resmi menahan tersangka J pada kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PDSMU).

Sebelumnya, tersangka tidak tahan karena dinilai kooperatif dan terpapar COVID-19. Tersangka mendekam di Rutan Polres Majalengka selama 20 hari kedepan terhitung sejak Selasa (30/3)

Baca Juga

KPK Periksa Pejabat BUMD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka, Dede Sutisna didampingi Kasi Intelijen Elan Jaelani dan Kasi Pidsus Guntoro Janjang Saptodie menuturkan, alasan penahanan terhadap tersangka karena diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun.

Kondisi itu dihawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Selain itu, lanjut dia, penahanan sendiri dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan dan persidangan di Pengadilan Negeri Majalengka.

"Sebelum dilakukan penahan, kami lakukan swab rapid antigen terhadap tersangka dan hasil negatif COVID-19. Karena sebelumnya, yang bersangkutan terpapar virus corona,"ungkapnya.

Kejari Kabupaten Majalengka resmi menahan tersangka J pada kasus dugaan korupsi di  PDSMU. Foto: MP/Mauritz
Kejari Kabupaten Majalengka resmi menahan tersangka J pada kasus dugaan korupsi di PDSMU. Foto: MP/Mauritz

Saat ini, Kejari Majalengka telah memeriksa puluhan saksi dan menerima bukti surat berupa hasil audit perhitungan kerugian negara sebesar Rp1,99 miliar dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat.

"Kami juga sudah meminta keterangan ahli sesuai dengan pasal 24 Ayat (1) KUHAP. Disamping kami sudah mengantongi 2 alat bukti, alasan kami melakukan penahanan,"paparnya.

Kasi Pidsus Guntoro menambahkan, saat ini jaksa penyidik telah berhasil menyita uang sekitar Rp. 650.700.000, dan masih melangsungkan kegiatan asset tracing harta benda tersangka. Hal ini guna menutupi kerugian negara yang terjadi pada kasus di BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.

"Kami memohon bantuan dan doa kepada masyarakat Majalengka agar bisa cepat berhasil mengembalikan kerugian keuangan negera, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Majalengka," paparnya.

Dia mengingatkan, agar pengelolaan BUMD dilakukan dengan baik dan benar, sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi Pemkab Majalengka.

"Kami menyarankan agar satuan pengawas internal di setiap BUMD bekerja secara profesional, sehingga penyimpangan-penyimpangan keuangan bisa diminimalisir," tukasnya. (Mauritz/Cirebon)

Baca Juga

KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham
Indonesia
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham

Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengakui, pihaknya belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara,

Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas
Indonesia
Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas

Taufan membenarkan adanya rapat pertemuan dengan sejumlah pihak dari Pemprov hingga kepolisian. Hanya saja ia mengatakan, bila agendanya belum membahas mengenai kegiatan reuni akbar 212.

Usul Anies Sepeda Boleh Lewat Tol Mending Jangan Digubris
Indonesia
Usul Anies Sepeda Boleh Lewat Tol Mending Jangan Digubris

Anggap saja itu usul dari seseorang yang belum mengerti tentang keselamatan lalu lintas

Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK
Indonesia
Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK

Pelakunya oknum TNI, Polri dan petugas pemasyarakatan.

KPK Imbau Menteri dan Wamen Baru Segera Lapor Harta Kekayaannya
Indonesia
KPK Imbau Menteri dan Wamen Baru Segera Lapor Harta Kekayaannya

"Menteri dan Wakil Menteri adalah penyelenggara negara (PN) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati

Tak Patuh Protokol Kesehatan, Hak Pilih di Pilkada Bisa Hilang?
Indonesia
Tak Patuh Protokol Kesehatan, Hak Pilih di Pilkada Bisa Hilang?

Pemilih yang telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memiliki KTP elektronik merupakan syarat untuk menggunakan hak pilih.

Menko Polhukam Tuntut Kerja Sama Rizieq Shihab Patuhi Hukum
Indonesia
Menko Polhukam Tuntut Kerja Sama Rizieq Shihab Patuhi Hukum

Medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu

Nasional Tembus 1 Juta Kasus, DKI Hari Ini Sumbang 2.314 Orang Positif
Indonesia
Nasional Tembus 1 Juta Kasus, DKI Hari Ini Sumbang 2.314 Orang Positif

Dengan positivity rate 15,5 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 2.314 jiwa.

Bomber Gereja Katedral Tinggalkan Surat Wasiat, Izin Pamit dan Siap Mati Syahid
Indonesia
Bomber Gereja Katedral Tinggalkan Surat Wasiat, Izin Pamit dan Siap Mati Syahid

Identitas L dan YSF terkuak dari identifikasi tim Inafis Polrestabes Makassar

Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu
Indonesia
Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu

Mendagri telah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati Sabu Raijua