Kejari Jaktim Isyaratkan Jerat Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rp1,4 Triliun Ilustrasi penegakan hukum (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) mengisyaratkan menjerat tersangka baru dalam kasus tanah di Cakung Barat.

Sebelumnya, Kejari telah menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah DKI Jakarta, berinisial JY dan AH sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 1,4 triliun.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo

Kejari Jaktim berkomitmen untuk membongkar tuntas kasus tersebut. Termasuk membuka kemungkinan menjerat pihak lain selain kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka jika ditemukan bukti yang cukup

Kepala Kejari Jaktim, Yudi Kristiana memastikan, kasus ini tak hanya berhenti pada dua tersangka itu, masih terbuka kemungkinan adanya tersangka lain. Itulah mengapa dalam surat perintah penyidikannya, selain JY dan AH, ada kata “dan kawan-kawan”.

"Artinya bahwa terbuka kemungkinan untuk misalnya berdasarkan hasil penyidikan ditemukan fakta baru tentang kemungkinan penetapan tersangka. Dalam penyidikan itu kan dinamis," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/1)

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim)

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jaktim akan segera memeriksa kedua tersangka dan melakukan pemberkasan. Juga melakukan upaya penyidikan lainnya. Meski demikian, Yudi enggan mengungkapkan detail langkah yang akan diambil karena bisa mengganggu proses penyidikan.

"Kita lihat aja seperti apa," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Milano. Dia mengamini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti untuk mengejar pihak-pihak lain yang ditengarai terlibat dalam kasus ini.

"Kita lihat perkembangan nanti terhadap dukungan alat bukti di penyidikan maupun di persidangan nanti," ujar Milano.

JY dan AH melakukan korupsi dengan modus membatalkan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4931 tertanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/RW008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT SV yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru tersebut atas nama AH dengan luas 77.852 meter persegi.

Perbuatan ini menyebabkan kerugian Rp 1,4 triliun. Kedua tersangka dikenakan pasal Pasal 9 UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP Atau Kedua Pasal 21 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Pon)

Baca Juga

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR
Indonesia
Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR

DPR akan menggelar Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022, dengan dua agenda pada Selasa siang (18/1).

Jakarta Diprediksi Hujan Pada Malam Hari
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hujan Pada Malam Hari

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Selasa (7/6) malam.

Pemkot Solo dan Yogyakarta Launching Kalender Event 2022
Indonesia
Pemkot Solo dan Yogyakarta Launching Kalender Event 2022

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Yogyakarta resmi launching Calendar of Event (CoE) bersama di Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (11/12) malam.

Eksistensi G20 Dipertanyakan Karena Perang di Ukraina
Indonesia
Eksistensi G20 Dipertanyakan Karena Perang di Ukraina

Permasalahan geopolitik yang memberikan tantangan tersendiri bagi Presidensi G20 Indonesia.

Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Berkurang 18 Orang
Indonesia
Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Berkurang 18 Orang

Jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 124.675 orang

Korupsi Kampus IPDN, Eks Pejabat Adhi Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 19,74 M
Indonesia
Korupsi Kampus IPDN, Eks Pejabat Adhi Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 19,74 M

Korupsi itu terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011.

Ketidakrataan Vaksinasi di Jabar Jadi Sorotan, Ketua DPD: Jangan Sampai Turunkan Gairah Masyarakat
Indonesia
Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024
Indonesia
Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pemilu bukan merupakan ajang untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers
Indonesia
Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers

"Kami sangat menyesalkan putusan ini. Karena bagaimanapun keputusan ini akan menjadi preseden buruk kebebesan pers," kata Direktur LBH Ade dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Terdakwa Kasus 48 Kilogram Sabu di Aceh Dituntut Hukuman Mati
Indonesia
Terdakwa Kasus 48 Kilogram Sabu di Aceh Dituntut Hukuman Mati

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Aceh, menuntut seorang terdakwa pemilik 48 kilogram narkoba jenis sabu-sabu dengan hukuman mati.