Kejari Jaktim Isyaratkan Jerat Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rp1,4 Triliun Ilustrasi penegakan hukum (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) mengisyaratkan menjerat tersangka baru dalam kasus tanah di Cakung Barat.

Sebelumnya, Kejari telah menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah DKI Jakarta, berinisial JY dan AH sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 1,4 triliun.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo

Kejari Jaktim berkomitmen untuk membongkar tuntas kasus tersebut. Termasuk membuka kemungkinan menjerat pihak lain selain kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka jika ditemukan bukti yang cukup

Kepala Kejari Jaktim, Yudi Kristiana memastikan, kasus ini tak hanya berhenti pada dua tersangka itu, masih terbuka kemungkinan adanya tersangka lain. Itulah mengapa dalam surat perintah penyidikannya, selain JY dan AH, ada kata “dan kawan-kawan”.

"Artinya bahwa terbuka kemungkinan untuk misalnya berdasarkan hasil penyidikan ditemukan fakta baru tentang kemungkinan penetapan tersangka. Dalam penyidikan itu kan dinamis," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/1)

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim)

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jaktim akan segera memeriksa kedua tersangka dan melakukan pemberkasan. Juga melakukan upaya penyidikan lainnya. Meski demikian, Yudi enggan mengungkapkan detail langkah yang akan diambil karena bisa mengganggu proses penyidikan.

"Kita lihat aja seperti apa," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Milano. Dia mengamini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti untuk mengejar pihak-pihak lain yang ditengarai terlibat dalam kasus ini.

"Kita lihat perkembangan nanti terhadap dukungan alat bukti di penyidikan maupun di persidangan nanti," ujar Milano.

JY dan AH melakukan korupsi dengan modus membatalkan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4931 tertanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/RW008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT SV yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru tersebut atas nama AH dengan luas 77.852 meter persegi.

Perbuatan ini menyebabkan kerugian Rp 1,4 triliun. Kedua tersangka dikenakan pasal Pasal 9 UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP Atau Kedua Pasal 21 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Pon)

Baca Juga

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Epidemiologi UI: Anies Terburu-buru Terapkan PSBB Transisi
Indonesia
Epidemiologi UI: Anies Terburu-buru Terapkan PSBB Transisi

"Jadi, menurut saya, Pak Gubernur terlalu terburu-buru melakukan PSBB transisi disaat ancaman COVID-19 tinggi akibat demo beberapa hari lalu," ujar Miko

Jokowi Diingatkan Soal Janji Pemerintah Beri Intensif Kepada Industri Pers
Indonesia
Jokowi Diingatkan Soal Janji Pemerintah Beri Intensif Kepada Industri Pers

Hal ini adalah salah satu kesimpulan konvensi nasional media massa yang diselenggarakan oleh PWI

Nekat Demo di DPRD DKI Saat PSBB, Massa Gembel Dibubarkan Polisi
Indonesia
Nekat Demo di DPRD DKI Saat PSBB, Massa Gembel Dibubarkan Polisi

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Berekonomi Lemah Jakarta (Gembel) nekat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD DKI Jakarta.

Ikuti Instruksi Luhut, Anies Wajibkan Warga Bawa Hasil Rapid Test Antigen Buat Masuk Jakarta
Indonesia
Ikuti Instruksi Luhut, Anies Wajibkan Warga Bawa Hasil Rapid Test Antigen Buat Masuk Jakarta

Pemprov DKI mengikuti instruksi dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Berkurang 18 Orang
Indonesia
Pasien yang Dirawat di RS Wisma Atlet Berkurang 18 Orang

Jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 124.675 orang

Aturan Larangan Mudik Bagi ASN Segera Keluar
Indonesia
Aturan Larangan Mudik Bagi ASN Segera Keluar

Pada larangan mudik 2020 lalu, Tjahjo menerbitkan larangan mudik bagi PNS melalui surat edaran bernomor 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Wapres Tegaskan Penanganan Banjir Harus Terintegrasi Hulu dan Hilir, Tak Bisa Sendiri-Sendiri
Indonesia
Wapres Tegaskan Penanganan Banjir Harus Terintegrasi Hulu dan Hilir, Tak Bisa Sendiri-Sendiri

Wapres juga telah mendapatkan laporan tentang penyebab bencana banjir dan tanah longsor

25 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Sisa 16 Korban
Indonesia
25 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi, Sisa 16 Korban

Tinggal 16 korban lagi yang saat ini masih diidentifikasi oleh tim DVI dan dokter forensik

[HOAKS atau FAKTA]: Larangan Penggunaan Masker Scuba Rupanya Bagian Politik Perusahaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Larangan Penggunaan Masker Scuba Rupanya Bagian Politik Perusahaan

pemakaian masker scuba kurang efektif melindungi area hidung dan mulut penggunanya dari kontak dengan percikan, tetesan, maupun partikel yang mungkin terpapar penyakit yang disebabkan oleh vierus SARS-CoV-2 ini.