Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kemendag Didorong Perkuat Perdagangan Luar Negeri

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 01 November 2024
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kemendag Didorong Perkuat Perdagangan Luar Negeri

Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat serah terima jabatan Menteri Perdagangan . (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan berbagai strategi jitu untuk merealisasikannya. Di antaranya memperkuat perdagangan luar negeri sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

"Perdagangan luar negeri saat ini menghadapi tantangan sangat berat karena kondisi ekonomi global yang terus menurun," kata anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak dikutip Jumat (1/1).

Menurut Amin, penurunan nilai surplus neraca perdagangan Indonesia dalam lima tahun terakhir menjadi bukti nyata sulitnya mempertahankan pasar ekspor.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Surplus neraca perdagangan RI tahun 2024 (Januari sampai September) sebesar USD 21,98 miliar, tahun 2023 surplus sebesar USD 36,93 miliar, turun dibandingkan tahun 2022 surplus sebesar USD 54,46 miliar.

Saat ini, kata dia, Indonesia masih mengandalkan ekspor komoditas untuk meningkatkan devisa negara. Sedangkan ekspor produk hilirisasi yang dijanjikan pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi belum menunjukkan hasil signifikan.

"Diperlukan strategi baru dalam perdagangan luar negeri kita. Tren penurunan surplus neraca perdagangan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi sinyal bahaya yang harus kita sikapi dengan kebijakan yang tepat ," ujarnya.

Namun demikian, ia mengaku optimis Menteri Perdagangan Budi Santoso mampu membawa terobosan baru dalam membangkitkan perdagangan luar negeri Indonesia.

Baca juga:

Ada Empat Besar Kesalahan Impor Pangan di Indonesa, Pengamat: Semua Menteri Perdagangan Harus Diperiksa

"Sikap optimistis tersebut berpijak pada rekam jejak Budi. Selain pernah menjabat Sekjen Kemendag, ia sebelumnya pernah menjadi Dirjen Perdagangan luar negeri dan atase perdagangan di India," jelas dia.

Lebih jauh Amin menekankan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan surplus neraca perdagangan. Pertama, harga komoditas global yang fluktuatif, seperti kelapa sawit, batu bara, dan karet, telah memengaruhi pendapatan ekspor Indonesia.

Kedua, ketergantungan yang tinggi pada ekspor bahan mentah dibanding produk olahan membuat Indonesia rentan terhadap perubahan permintaan dan harga di pasar internasional.

"Ekonomi global yang belum stabil pasca-pandemi serta peningkatan proteksionisme di sejumlah negara mendorong Indonesia segera menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan tersebut," tambah Amin.

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut mengatakan, penurunan surplus juga terjadi akibat peningkatan nilai impor barang modal dan bahan baku, serta impor pangan.

"Impor bahan baku memang penting untuk industri manufaktur kita, tetapi mesti diimbangi peningkatan ekspor produk jadi, agar kita tidak terus terjebak dalam situasi defisit perdagangan," jelas Amin.

Karena itu, Amin menyarankan beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintah. Pertama, diversifikasi ekspor menjadi kunci utama.

Indonesia harus memperluas jenis produk yang diekspor, tidak hanya bergantung pada komoditas mentah tetapi juga mengembangkan industri hilir yang bernilai tambah lebih tinggi.

Baca juga:

Indonesia-India Buka Peluang Peningkatan Perdagangan Komoditas Beras

"Penguatan industri manufaktur dalam negeri selain untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar global, juga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata Amin.

Kedua, pentingnya membuka pasar baru di kawasan-kawasan yang belum terjangkau, seperti Afrika dan Amerika Latin. Pasar-pasar ini memiliki potensi besar namun belum digarap secara optimal oleh Indonesia.

"Selain memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra tradisional, Indonesia harus aktif menjajaki kerja sama dengan negara-negara berkembang yang memiliki permintaan produk yang sesuai dengan kapasitas kita," sambungnya.

Ketiga, Amin mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam membangun infrastruktur pendukung ekspor, seperti pelabuhan dan fasilitas logistik yang memadai. Efisiensi distribusi produk akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.

"Saya optimis Indonesia mampu keluar dari tekanan, asalkan kebijakan yang diambil tepat, dibarengi tindakan yang cepat dan terukur, serta kerja sama lintas sektor,” pungkasnya. (Pon)

#Kemendag #Kementerian Perdagangan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan