Kejar Pertumbuhan 7 Persen, Tito Ingatkan APBD Digunakan Buat Belanja Produktif Gedung Sate, Bandung. (Foto: Java Travel)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri terus memastikan agar daerah merealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal II dan penanganan COVID-19.

"Saya berkunjung ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk berdiskusi secara langsung dan virtual dengan daerah, dan kabupaten kota (mengenai) dua hal, yakni soal realisasi belanja, APBD 2021 dan penanganan COVID-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Baca Juga:

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Masih Lambat

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif mengalami perlambatan dan terkontraksi sebesar 0,74 persen secara year on year (yoy). Kondisi ini diharapkan akan mulai pulih pada kuartal II 2021 seiring dengan penanganan kasus COVID-19 yang sudah bisa ditekan dengan proses vaksinasi dan pembatasan aktivitas.

"Kita harapkan belanja pemerintah pusat atau daerah secara agregat atau secara akumulatif secara total terutama kuartal kedua ini dapat mempercepat realisasi untuk memulihkan ekonomi kita,” kata Mendagri.

Ia menegaskan, arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 tumbuh tujuh persen. Target itu dapat terealisasi, jika pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk melakukan belanja-belanja produktif, tepat sasaran, yang dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Kita harapkan bisa meningkat, bahkan bisa terdongkrak di atas 7 persen, ini memerlukan kebersamaan realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah,” kata dia.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Untuk mencapai angka yang diperkirakan, maka menurut dia harus diiringi dengan pengendalian kasus COVID-19. Empat indikator pengendalian COVID-19 seperti angka "positivity rate", angka kematian, angka kesembuhan, dan keterisian tempat tidur atau "bed occupancy ratio" (BOR), harus dimonitor dengan baik.

Mendagri terus mendorong agar pemerintah daerah mempercepat eksekusi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang menjadi bagian dari program nasional untuk mengendalikan pandemi.

"Vaksinasi untuk lansia segera selesai sehingga bisa dilanjutkan ke sektor-sektor lainnya, terutama yang rentan untuk penularan, seperti sektor transportasi, pasar, hotel, restoran, dan lain-lain,” ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masih Jadi Fokus Kebijakan Fiskal 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
19 Hari Penerapan Ganjil Genap di Jakarta, 5.131 Kendaraan Ditilang
Indonesia
19 Hari Penerapan Ganjil Genap di Jakarta, 5.131 Kendaraan Ditilang

Para pengendara kendaraan bermotor di DKI Jakarta belum sepenuhnya mematuhi aturan ganjil genap. Buktinya, 5.131 kendaraan mendapat sanksi tilang.

Komisi II Minta Jokowi Lantik Komisioner KPU Sebelum 11 April
Indonesia
Komisi II Minta Jokowi Lantik Komisioner KPU Sebelum 11 April

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027.

Kemendag Beberkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
Kemendag Beberkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menduga, kondisi ini disebabkan oleh tidak lancarnya distribusi hingga ke pasar-pasar tradisional.

PDIP Jadikan Polemik Arteria Dahlan Pelajaran Disiplin Bicara
Indonesia
PDIP Jadikan Polemik Arteria Dahlan Pelajaran Disiplin Bicara

Seluruh kader PDI-P agar tak melakukan kekeliruan yang sama. Selain itu, PDI-P selalu membangun kerukunan di tengah keberagaman.

Bank Sentral Eropa Perangi Inflasi Dengan Naikkan Suku Bunga
Dunia
Bank Sentral Eropa Perangi Inflasi Dengan Naikkan Suku Bunga

ECB memperkirakan inflasi menjadi 8,1 persen pada 2022, 5,5 persen pada 2023, dan 2,3 persen pada 2024 di kawasan euro.

Gibran Pastikan Karyawan Shopee Solo tidak Kena PHK
Indonesia
Gibran Pastikan Karyawan Shopee Solo tidak Kena PHK

Gibran Rakabuming Raka memastikan sejumlah karyawan Shopee yang berkantor di Solo aman dari PHK

Gibran Buka Kembali PTM Pekan Depan
Indonesia
Gibran Buka Kembali PTM Pekan Depan

"Saya tidak menggampangkan. Itu hasil evaluasi sehingga PTM tetap dilanjutkan. Saya yakin orangtua siswa juga ingin PTM," kata Gibran, Jumat (11/2).

Perlakuan Antara Bandar dan Pecandu Dalam UU Narkotika Belum Adil
Indonesia
Perlakuan Antara Bandar dan Pecandu Dalam UU Narkotika Belum Adil

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan ada keinginan merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur soal penyempurnaan ketentuan mekanisme rehabilitasi pencandu, penyalahguna, dan korban narkoba.

Fraksi PKS Singgung Program Rumah DP 0 Rupiah Anies yang Sepi Peminat
Indonesia
Fraksi PKS Singgung Program Rumah DP 0 Rupiah Anies yang Sepi Peminat

Namun, di tengah banyaknya penghargaan yang didapat Anies dan jajarannya, Achmad Yani menyinggung program rumah DP 0 Persen yang sepi peminat.

PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja
Indonesia
PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja

PKS meminta pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan secara hati-hati.