Kejanggalan Penangkapan Aktivis Ravio Patra Tim penasihat hukum Ravio, Alghiffari Aqsa (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus membeberkan kejanggalan kasus yang menjerat aktivis Ravio Patra. Tim penasihat hukum Ravio, Alghiffari Aqsa mengaku dipersulit ketika hendak menemui kliennya.

Menurut Alghiffari proses penangkapan dan penggeledahan tidak sesuai prosedur. Pasalnya, saat penangkapan dan penggeledahan, polisi tidak mampu menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan, padahal Ravio sudah meminta salinannya.

Baca Juga:

Polisi Tuding Ravio Patra Buat Pesan Ajakan Berbuat Rusuh

"Kediamannya digeledah dan barang bawaan yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan ikut dibawa seperti buku-buku, handphone temannya, laptop kantor," kata Alghiffari dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Alghifari Aqsa cs sebagai kuasa hukum Ravio Patra
Alghiffari Aqsa Cs yang bertindak sebagai kuasa hukum Ravio Patra (Foto: antaranews)

Alghiffari menyebut yang dilakukan penyidik Sub Direktorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg), pada Ravio bukan penangkapan tetapi pengamanan. Padahal, pengamanan tidak dikenal di dalam hukum acara pidana. Bahkan Ravio sudah ditangkap lebih dari 1x24 jam.

"Adanya intimidasi kekerasan secara verbal baik pada saat penangkapan dan juga di Polda Metro Jaya khususnya sebelum diperiksa oleh Subdit Kamneg," ungkap Alghiffari.

Menurut Alghiffari, penyidik sempat menyatakan bahwa surat penahanan sudah disiapkan, padahal statusnya masih sebatas saksi. Selain itu, penyidik juga turut mengakses data kontrak kerja dan catatan pengelolaan keuangan pribadi Ravio.

"Yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana dan penyidik dengan sengaja mengubah kata sandi email tanpa persetujuan Ravio," imbuhnya.

Tak hanya itu, kata mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini, pasal yang dituduhkan berubah-ubah dan tidak konsisten. Ravio awalnya dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, kemudian menjadi Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan SARA.

"Hal ini diketahui ketika Ravio menantandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," sesal Alghiffari.

Koalisi menduga, diretas dan ditangkapnya Ravio terkait erat dengan kritik-kritik yang sering disampaikan oleh Ravio di media sosial. Kritik yang terakhir sering dilancarkan Ravio, yakni terkait kinerja dan konflik kepentingan Staf Khusus Presiden dan pengelolaan data korban Covid-19.

"Praktek teror dan represifias ini sangat berbahaya, bukan hanya mengancam Ravio, tapi bisa dikenakan pada siapapun yang kritis dan menyuarakan pendapatnya," kata Alghiffari.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Diminta Hentikan Kriminalisasi Terhadap Ravio Putra

Sebelumnya, Polisi menyampaikan telah memulangkan aktivis sekaligus peneliti kebijakan publik Ravio Patra pada Jumat (24/4).

"Iya benar (sudah dipulangkan)," singkat Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono dikonfirmasi, Jumat (24/4).

Namun, Argo tak menjelaskan secara detail terkait alasan polisi memulangkan Ravio Patra. Dia hanya mengatakan, Ravio saat ini masih berstatus saksi.

"Iya masih sebagai saksi," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Saat Ditangkap, Aktivis Ravio Tengah Berada di Mobil Kedubes Belanda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkeu Siapkan Skema Perpanjang 'Napas' PO yang Sudah di Ujung Tanduk
Indonesia
Kemenkeu Siapkan Skema Perpanjang 'Napas' PO yang Sudah di Ujung Tanduk

Skema kedua, yakni dukungan untuk pembiayaan bank dan nonbank memberikan kredit

Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Tak Anggap Sepele COVID-19
Indonesia
Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Tak Anggap Sepele COVID-19

“Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, saya mohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," jelas dia.

 Kendaraan Pribadi Sampai Angkot Masih Bisa Wira-Wiri di Jabodetabek
Indonesia
Kendaraan Pribadi Sampai Angkot Masih Bisa Wira-Wiri di Jabodetabek

Tingkat kepatuhan rata-rata mencapai di atas 90%

Karyawan Positif Corona, Seluruh Pengunjung Supermarket di Sleman Wajib Rapid Test 
Indonesia
Karyawan Positif Corona, Seluruh Pengunjung Supermarket di Sleman Wajib Rapid Test 

Rapid test kembali dilakukan kepada 94 orang karyawan dengan hasil 22 di antaranya reaktif.

Warga Depok Dilarang Rayakan Tahun Baru 2021
Indonesia
Warga Depok Dilarang Rayakan Tahun Baru 2021

"Warga Kota Depok tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan malam pergantian tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau keramaian," ujarnya

MUI Sebut Dosa Besar jika Tolak Pemakaman Jenazah COVID-19
Indonesia
MUI Sebut Dosa Besar jika Tolak Pemakaman Jenazah COVID-19

MUI mengingatkan umat muslim untuk menunaikan kewajiban terhadap jenazah pasien corona sesuai ajaran agama dan tidak menolak pemakamannya.

Sidang Perdana Kasus Suap dan TPPU Jaksa Pinangki Digelar Pekan Depan
Indonesia
Sidang Perdana Kasus Suap dan TPPU Jaksa Pinangki Digelar Pekan Depan

Berkas dilimpahkan hari Kamis 17 September 2020

Lemahnya Kemenkes Jadi Lahan Bisnis RS Swasta Mainkan Harga Rapid Test
Indonesia
Lemahnya Kemenkes Jadi Lahan Bisnis RS Swasta Mainkan Harga Rapid Test

Menurut Trubus, harga rapid test sebesar Rp150 yang ditetapkan Kemenkes masih terbilang normal

PFI: Anji Meminta Maaf ke Semua Jurnalis Foto dan Janji Hapus Postingan
Indonesia
PFI: Anji Meminta Maaf ke Semua Jurnalis Foto dan Janji Hapus Postingan

Anji minta maaf tidak hanya kepada jurnalis foto, tetapi semua wartawan Indonesia.

Update COVID-19 Minggu (12/4): 4.241 Kasus Positif, 373 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (12/4): 4.241 Kasus Positif, 373 Meninggal Dunia

DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak, yaitu 2.044 jiwa per 12 April.