Kejaksaan Tangkap Buron Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Kemenkes Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Merahputih.com - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Tim Tabur Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buronan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Maya Laksmini.

Wanita paruh baya ini ditangkap di sebuah rumah di Jl Pulo Indah Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Terpidana Maya Laksmini sebelumnya adalah terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif pada Departemen Kesehatan tahun anggaran 2006," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (25/9).

Baca Juga

Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara

Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Departemen Kesehatan tahun anggaran 2006, dalam melaksanakan kegiatan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Juli sampai Agustus 2006.

Selanjutnya telah melaksanakan Diklat Sertifikasi di Surabaya di Hotel Hyaat yang diikuti oleh pejabat eselon III dan IV, PPK, Bendahara, Panitia Pengadaan barang dan Jasa, direktur rumah sakit dan dinas kesehatan se-Indonesia.

Berdasarkan DIPA TA 2006, kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis dianggarkan sebesar Rp 1.289.960.000, kemudian setelah dilakukan rapat bersama sama dengan Saksi Khrisnajaya selaku Inspektur Jenderal, membahas mengenai biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilakukan untuk lima angkatan.

Tiap-tiap angkatan diikuti oleh 100 orang peserta, maka dilakukan revisi terhadap DIPA tersebut menjadi Rp 2.562.750.000, dengan sub kegiatan belanja perjalanan biasa tanggal 27 Juni 2006 penambahan tersebut dilakukan dengan melakukan pengeluaran kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan yang semula Rp 18.900.550.000 menjadi Rp 14.218.050.000.

Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan selama sembilan hari, tetapi dikurangi menjadi lima hari dan uang hasil pengurangan kegiatan pelatihan tersebut digunakan untuk kegiatan di luar kedinasan yang tidak dianggarkan dalam DIPA Itjen Depkes.

Terdakwa Maya Laksmini selaku PPK juga telah menandatangani surat persetujuan bayar untuk perjalanan dinas ke luar kota tahun anggaran 2006 yang dilakukan oleh auditor dan staf TU Itjen Depkes, mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang perjalanan dinas ganda dan akibat perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.185.485.800.

Ilustrasi (Pixabay)

Setelah diadili dan diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terpidana masih melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sampai kemudian diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung RI. sesuai putusan Nomor: 918 K/ Pid.Sus/2014 tanggal 30 Juli 2015.

MA pun menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa. Kemudian memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 55/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 28 November 2012.

Dalam putusannya, MA menyatakan terdakwa Maya Laksmini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Kemudian menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Dengan adanya putusan MA Nomor : 918 K/Pid.Sus/2014 tanggal 30 Juli 2015, maka perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dapat segera melaksanakan putusan tersebut.

Namun, ketika terpidana Maya Laksmini (yang berstatus tahanan kota) dipanggil secara patut, yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan.

Setelah dicari ke alamat tempat tinggalnya, terpidana sudah tidak lagi berada di alamat tersebut dan karenanya kemudian Maya Laksmini dimasukan dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dinyatakan buronan.

Baca Juga

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Setelah buron kurang lebih lima tahun, Tim Tabur Kejaksaan mulai mengendus keberadaan terpidana Maya Laksmini di wilayah Jakarta dan setelah dapat dipastikan keberadaannya Tim Tabur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan penangkapan tanpa perlawanan.

Dia kini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur. Namun ketika terpidana yang berstatus tahanan kota dipanggil secara patut, yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan.

"Dan setelah dicari ke alamat tempat tinggalnya, terpidana sudah tidak lagi berada di alamat tersebut dan karenanya kemudian terpidana dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dinyatakan buronan," tutup Hari. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beri Penghargaan untuk Gatot Nurmantyo Dinilai Upaya Pemerintah Jinakkan Pengkritiknya
Indonesia
Beri Penghargaan untuk Gatot Nurmantyo Dinilai Upaya Pemerintah Jinakkan Pengkritiknya

Dia menduga, itu bisa menjadi salah satu rangka menjinakkan keduanya yang kerap sampaikan kritik.

22 RT Terendam Banjir, Pemprov DKI Buat Pos Pengungsian di Kembangan Utara
Indonesia
22 RT Terendam Banjir, Pemprov DKI Buat Pos Pengungsian di Kembangan Utara

Pengungsian itu untuk menampung warga di kawasan Kembangan Utara karena musibah bencana banjir.

SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah
Indonesia
SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah

"Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan penerbitan SKB Tiga Menteri ini." kata Nadiem

KPK Terbuka Selidiki Guyuran Duit APBN Rp90 M untuk Influencer
Indonesia
KPK Terbuka Selidiki Guyuran Duit APBN Rp90 M untuk Influencer

Cara kerja KPK dalam mengawasi isu tersebut tidak perlu disampaikan secara terbuka.

Pakar Sindir Kemesraan Firli-DPR-Pemerintah di Tengah Polemik TWK
Indonesia
Pakar Sindir Kemesraan Firli-DPR-Pemerintah di Tengah Polemik TWK

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyindir perilaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang kini terlihat mesra dengan Anggota DPR dan Pemerintah.

Antisipasi Klaster Liburan Akhir Tahun, Anies Terbitkan Ingub dan Sergub
Indonesia
Antisipasi Klaster Liburan Akhir Tahun, Anies Terbitkan Ingub dan Sergub

Anies Baswedan menerbitkan Intruksi Gubernur No 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian, serta Seruan Gubernur No 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat.

Penyekatan di Simpang Fatmawati Bikin Macet, Polisi Janji Evaluasi
Indonesia
Penyekatan di Simpang Fatmawati Bikin Macet, Polisi Janji Evaluasi

Polisi juga bakal mencari cara lain untuk mengecek STRP

Berkas Perkara Aktivis KAMI Dinyatakan Lengkap
Indonesia
Berkas Perkara Aktivis KAMI Dinyatakan Lengkap

JPU menyatakan berkas perkara aktivis KAMI Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat telah lengkap atau P-21.

Serbuan Vaksinasi COVID-19 Agar Guru Ngaji dan Santri Sehat
Indonesia
Serbuan Vaksinasi COVID-19 Agar Guru Ngaji dan Santri Sehat

para pengurus pesantren juga sempat memberikan pemahaman bahwa vaksinasi adalah bagian dari upaya menyempurnakan syariat dan memaksimalkan ikhtiar dalam meminimalisasi penularan COVID-19.

Ganjar Ogah Tanggapi Polemik Dirinya dan Elit PDI Perjuangan
Indonesia
Ganjar Ogah Tanggapi Polemik Dirinya dan Elit PDI Perjuangan

Saat menjawab ada pernyataan bahwa dia mempunyai "pasukan" di media sosial, Pranowo hanya mengungkapkan sudah bermedia sosial sejak lama.