Kejaksaan Minta Bantuan Jaksa Singapura Pulangkan Tersangka Korupsi Surya Darmadi Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, menyampaikan konferensi pers di Gedung Kejaksaan, Jakarta, ANTAR/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung/am.

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung berupaya memulangkan tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit Surya Darmadi dari Singapura ke Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana menyebutkan, setelah penetapan tersangka, pihaknya telah memanggil Surya Darmadi ke alamatnya yang ada di Indonesia. Tetapi, ia tak kunjung hadir.

"Upaya yang kami lakukan, Atase Kejaksaan RI di Singapura telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapura untuk pemeriksaan sekaligus memulangkan yang bersangkutan," ujar Ketut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/8).

Baca Juga:

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Tanah di Cipayung

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan KPK dalam rangka memulangkan Surya Darmadi.

Penyidik Kejaksaan Agung sendiri menjerat Surya Darmadi sebagai tersangka bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman.

Keduanya dinilai terlibat kasus korupsi yang merugikan perekonomian negara.

Mereka dijadikan tersangka kasus penguasaan lahan sawit seluas 37.095 hektare di Indragiri Hulu, Riau.

Surya Darmadi juga ditersangkakan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Surya melakukan kesepakatan dengan Raja untuk mempermudah izin kegiatan usaha lima perusahaannya di bawah grup DP.

Baca Juga:

Menghina DPR, Polisi, Kejaksaan dan Pemda Dipenjara 1 Tahun 6 Bulan

Sebelum diusut oleh Kejagung, Surya Darmadi juga pernah tersandung kasus di KPK.

Ia dijadikan tersangka dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan yang turut menyeret nama mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

KPK telah memasukkan nama Surya Darmadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan informasi dari National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia, Selasa (2/8), nama Surya Darmadi sudah tercatat dalam daftar red notice Interpol sejak 13 Agustus 2020.

Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Amur Chandra mengatakan, status red notice Surya Darmadi aktif sampai 2025. (Knu)

Baca Juga:

DPR Minta Kejaksaan dan Polri Ambil Langkah Konkret soal Kredit Macet Titan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Terawan Resmi Jadi Milik Jerman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Terawan Resmi Jadi Milik Jerman

Akun Facebook Demokrat Kawal AHY RI 1 2024 (fb.com/PatollaDin) pada 30 Maret 2022 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Selangkah lagi Dr. Terawan resmi menjadi milik Jerman”.

HUT Ke-98 Persis Solo, Gibran: Maine Ben Apik Meneh
Indonesia
HUT Ke-98 Persis Solo, Gibran: Maine Ben Apik Meneh

Persis Solo mengusung tanda pagar (tagar) yang diramaikan di lini massa yakni #Menan98angkit.

Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang
Indonesia
Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

Insiden yang melibatkan 17 kendaraan tersebut diduga karena sebuah bus mengalami rem blong.

Ribuan Kaum Boro Jabodetabek Diprediksi Balik Kampung ke Wonogiri
Indonesia
Ribuan Kaum Boro Jabodetabek Diprediksi Balik Kampung ke Wonogiri

Kebanyakan perantauan asal Wonogiri di Jabodetabek itu menjadi penjual bakso, jamu, dan lainnya

[HOAKS atau FAKTA]: Pos Indonesia Bagikan Iphone 13 Pro Max
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pos Indonesia Bagikan Iphone 13 Pro Max

Beredar pesan singkat yang memuat link pengambilan hadiah dari Pos Indonesia berupa Iphone 13 Pro Max (256 Gb) Sierra Blue.

DPR: Pemerintah Harus Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan Sebelum Ramadan
Indonesia
DPR: Pemerintah Harus Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan Sebelum Ramadan

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan para pemangku kebijakan untuk memastikan agar stok pangan di pasar tersedia sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

DKI Jakarta Nol Kasus PMK
Indonesia
DKI Jakarta Nol Kasus PMK

Delapan provinsi nol kasus PMK tersebut adalah DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat.

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi

"Sekarang kuncinya ada pada Presiden Jokowi. Jika menolak usulan itu selesai sudah wacana tiga periode," pungkasnya.

Sirkuit Formula E Baru 28 Persen, Kontraktor Akui Paling Berat Bangun Zona 5
Indonesia
Sirkuit Formula E Baru 28 Persen, Kontraktor Akui Paling Berat Bangun Zona 5

Proyek sirkuit Formula E ini memiliki batas waktu pengerjaan 54 hari lagi

Wisma Atlet Di-Lockdown, Jumlah Pasien COVID-19 Terus Meningkat
Indonesia
Wisma Atlet Di-Lockdown, Jumlah Pasien COVID-19 Terus Meningkat

Data per Selasa (21/12), jumlah pasien bertambah lagi satu orang. Sehingga, total pasien yang dirawat 241 orang terdiri dari 100 pria dan 141 wanita.