Kejaksaan Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyelewangan Dana Desa di Puncak Jaya Peta papua. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya, Papua mendukung Kejaksaan Tinggi Papua untuk menuntaskan dugaan penyelewenangan Dana Desa (Dandes) tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya. Penyelewangan ini diduga merugikan negara Rp160 miliar.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Puncak Jaya Rinus Telenggen menegaskan, aspirasi ini murni dari rakyat dan kepala kampung. Oleh karenanya, sebagai wakil rakyat pihaknya mendukung dan siap melanjutkan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait.

Baca Juga:

Wapres Tegaskan Pembangunan Papua Melalui Pendekatan Wilayah Adat

Rinus Telenggen menyampaikan, apabila masyarakat merasa dirugikan akibat dana desa tidak membawa dampak pembangunan akibat disalahgunakan maka rakyat berhak melaporkan pengelolaan dana tersebut.

“Apalagi masyarakat merasa dirugikan maka hak mereka untuk mempertanyakan pengelolaan dana ini. Apalagi saat ini masalah dana desa sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Papua. Kami dewan siap mendukung. Negara kita negara hukum,” ujarnya.

Dia mengingatkan Kejaksaan Papua untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini supaya tidak timbul masalah yang lebih luas. Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan harus tuntaskan supaya jelas duduk persoalan masalah ini.

“Harus ada kepastian hukum supaya semuanya jelas. Kalau tidak benar, maka hukum harus putuskan tidak benar. Begitupun kalau benar, maka harus dituntaskan masalahnya,” tegas Rinus.

Ketua Komisi B DPRD Puncak Jaya Mendi Wonarengga menyampaikan, dewan bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi masalah ini. Serta memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Papua untuk menyelesaikan dugaan kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Puncak Jaya.

Kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, resmi dilaporkan ke Kejaksaaan Agung Republik Indonesia (Kejagung-RI), pada Jumat (26/2).

Warga Puncak Jaya mengadu ke DPRD. (Foto: DPRD)
Warga Puncak Jaya mengadu ke DPRD. (Foto: DPRD)

Laporan itu disampaikan Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya, Rafael O Ambrauw.

"Kasus ini sudah lama tapi belum dapat titik terang seperti apa penyelesaiannya,” kata Rafael O Ambrauw, di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (26/2).

Rafael berharap, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya merespon laporan ini. Terutama meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Sehingga ke depan kasus ini sudah bisa diproses dan diselesaikan secara profesional sesuai UU yang berlaku," kata Rafael. (Pon)

Baca Juga:

Mahfud Pastikan Penegak Hukum Tidak Penyelewengan Dana Otsus Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinyatakan Langgar Kode Etik, Ketua WP KPK Dijatuhi Sanksi SP1
Indonesia
Dinyatakan Langgar Kode Etik, Ketua WP KPK Dijatuhi Sanksi SP1

Seusai sidang Yudi mengaku dijatuhi sanksi ringan, yakni Surat Peringatan (SP) 1 tertulis.

Lima Hari Cari Sriwijaya Air, Tim SAR Kumpulkan 139 Kantong Tubuh Korban
Indonesia
Lima Hari Cari Sriwijaya Air, Tim SAR Kumpulkan 139 Kantong Tubuh Korban

Tim penyelam TNI Angkatan Laut sudah berhasil menemukan kotak hitam atau Black Box pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di sekitar Pulau Laki-Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, pada Selasa (12/1).

Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan
Indonesia
Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan

Kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus fetish jarik, memperkuat pentingnya pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Libur Panjang Berakhir, 13 Ribu Orang Tinggalkan Bali Pakai Pesawat
Indonesia
Libur Panjang Berakhir, 13 Ribu Orang Tinggalkan Bali Pakai Pesawat

Meskipun Bandara Ngurah Rai dipadati oleh ribuan penumpang pada puncak arus balik liburan, namun suasana di bandara tetap lancar dan terkendali.

KLB Moeldoko Ditolak Pemerintah, Demokrat Jateng Gelar Tasyakuran
Indonesia
Masyarakat Sejumlah Daerah Diminta Waspadai Gelombang Tinggi hingga 4 Meter
Indonesia
Masyarakat Sejumlah Daerah Diminta Waspadai Gelombang Tinggi hingga 4 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia

7 Orang ASN DIY Terkonfirmasi Positif COVID-19
Indonesia
7 Orang ASN DIY Terkonfirmasi Positif COVID-19

WFH diterapkan selama 14 hari

Mahasiswa Uniba Solo Kembali Demo, Ketua Yayasan Nyatakan Siap Mundur
Indonesia
Mahasiswa Uniba Solo Kembali Demo, Ketua Yayasan Nyatakan Siap Mundur

Trasparansi pengelolaan Yayasan Uniba yang dianggap merugikan civitas kampus.

Istri Didi Kempot Dukung Wali Kota Solo Bangun Monumen Patung Sang Suami
Indonesia
Istri Didi Kempot Dukung Wali Kota Solo Bangun Monumen Patung Sang Suami

Pembangunan monumen patung itu atas keinginan Wali Kota dan sobat ambyar fans berat almarhum Didi Kempot.

Stok Pangan Mencukupi, Pemerintah Tak Pantas Impor Beras
Indonesia
Stok Pangan Mencukupi, Pemerintah Tak Pantas Impor Beras

Bila diakumulasikan, jumlah stok beras yang ada saat ini masih 6 juta ton