Kejaksaan Buru Penyebar Dokumen Soal Pemeriksaan Anggota Harus Izin Jaksa Agung Jaksa Agung S.T. Burhanuddin melantik pejabat eselon II (ANTARA/Istimewa)

MerahPutih.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2020), mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin mencabut pedoman tersebut lantaran diberlakukan saat ini dipandang belum tepat.

Baca Juga:

Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik

Hari Setiyono menyebut, Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 belum secara resmi dikeluarkan atau diedarkan oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung, tetapi telah beredar melalui aplikasi perpesanan oleh oknum yang akan ditelusuri lebih lanjut.

"Beredarnya pedoman tersebut melalui WhatsApp diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu akan dilakukan penelusuran terhadap siapa yang menyebarkannya," ujar Hari Setiyono kepada wartawan, Rabu (12/8).

Hari Setiyono menyampaikan, pihaknya mempertimbangkan terjadinya disharmoni antarbidang tugas, sehingga pemberlakuan pedoman saat ini dipandang belum tepat.

"Dinyatakan dicabut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020," tutur Hari.

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Ketentuan pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi, "Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung", dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

"Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaannya. Dan hal tersebut telah dilakukan kajian yang cukup lama, namun hingga saat ini masih diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait," Hari.

Proses hukum terhadap oknum jaksa oleh semua aparat penegak hukum kini memerlukan izin dari Jaksa Agung. Ketentuan itu dikritik karena bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Diketahui, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menduga pedoman itu diterbitkan agar penegak hukum lain tak mengambil alih kasus terkait.

Baca Juga:

ICW Curiga Jaksa Agung tak Mau Penegak Hukum Lain Tekel Kasus Jaksa Pinangki

Ia secara khusus menduga aturan ini berkaitan denga kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang tersangkut kasus Djoko Tjandra.

"Pedoman tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain," kata dia, dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Menurutnya, pasal 112 KUHAP jelas menyatakan bahwa proses hukum tak memerlukan perizinan dari pihak manapun. Pihak yang dipanggil penyidik wajib memenuhinya.

"Penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun," kata Kurnia. (Knu)

Baca Juga:

Kejagung Mulai Penyidikan Terkait Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH