Kejaksaan Agung Terbakar, Pemprov DKI Ingatkan Pengelola Gedung Gedung Kejagung terbakar. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kebakaran yang melanda Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, Sabtu malam, menjadi pembelajaran agar seluruh gedung dan perkantoran agar memiliki sistem peringatan dini kebakaran.

"Memang Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, semua unit gedung pemerintahan, perkantoran dan dunia usaha, semuanya harus memastikan memiliki alat early warning system," Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Tidak hanya sistem peringatan dini, lanjut Riza, agar penanggulangan pemadam kebakaran dapat dilakukan cepat, setiap gedung perkantoran pemerintah maupun swasta juga harus memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai.

Baca Juga:

Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi langkah awal untuk mencegah meluasnya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

"Juga harus dipastikan seluruh pelaksanaan pencegahan bisa dipastikan berlangsung secara baik, apalagi ini terjadi malam hari, tidak ada orang di lokasi kecuali petugas keamanan," ujarnya.

Menurut Riza, langkah-langkah pencegahan kebakaran membutuhkan waktu yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya akan menginventarisi seluruh gedung di DKI Jakarta apakah sudah melaksanakan ketentuan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.

Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung terbakar. (Foto: net)

"Nanti ke depan kita akan inventarisir seluruh gedung di wilayah DKI jakarta untuk kita pastikan seluruh gedung melaksanakan ketentuan yang diatur Pemprov DKI Jakarta terkait pengamanan gedung," ujar Riza.

Gedung Utama Kejaksaan Agung terbakar seja Sabtu (23/8), jam 18.30. Sampai pagi ini, Minggu (24/8), pemadam kebakaran DKI Jakarta masih melakukan pendinginan atau hampir 11 jam para petugas pemadam bekerja.

Kondisi terkini, hampir seluruh gedung hangus terbakar. Jalan di sekitar Kejaksaan Agung dan Blok M masih ditutup aparat. (Knu)

Baca Juga:

Gedung Utama Kejaksaan Agung Terbakar, Dokumen Perkara Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Tarif Listrik Buat Bulan Oktober Sampai Desember 2020
Indonesia
Ini Tarif Listrik Buat Bulan Oktober Sampai Desember 2020

Dimungkinkan tarif tenaga listrik dapat kembali mengalami perubahan melihat perkembangan ICP, kurs, inflasi, dan HPB.

Akademisi Ungkap Dampak Corona di Sektor Perbankan
Indonesia
Akademisi Ungkap Dampak Corona di Sektor Perbankan

Jika kondisi ini terus terjadi maka akan bisa menimbulkan malapetaka keuangan dan ekonomi

HBKB Diperluas, PSI Makin Yakin Bakal Muncul 'Klaster CFD'
Indonesia
HBKB Diperluas, PSI Makin Yakin Bakal Muncul 'Klaster CFD'

Penyebaran di 32 titik itu tidak ada urgensinya

Mulai Besok, Warga Depok Bisa Kembali Laksanakan Salat Jumat
Indonesia
Mulai Besok, Warga Depok Bisa Kembali Laksanakan Salat Jumat

Ia mengatakan selain dengan sejumlah ketentuan tersebut, protokol kesehatan juga harus dijalankan

Donald Trump Jr Positif COVID-19
Dunia
Donald Trump Jr Positif COVID-19

Donald Trump Jr, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinyatakan positif COVID-19 pada pekan ini.

Jawa Tengah Salip Jatim Posisi Pertambahan COVID Tertinggi
Indonesia
Jawa Tengah Salip Jatim Posisi Pertambahan COVID Tertinggi

Kasus positif virus corona (COVID-19) bertambah 1.693 sehingga menjadi 88.214 kasus, Senin (20/7).

KPK Diminta Selidiki Dugaan Suap Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Diminta Selidiki Dugaan Suap Pelarian Djoko Tjandra

Mabes Polri diketahui telah mengambil langkah dengan mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri.

Eks Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa menyakini Dzulmi Eldim terbukti melakukan tindak pidana suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Pergerakan Orang dan Kendaraan Saat Cuti Bersama Diprediksi Meningkat Hingga 20 Persen
Indonesia
Pergerakan Orang dan Kendaraan Saat Cuti Bersama Diprediksi Meningkat Hingga 20 Persen

Kemenhub akan melakukan pengecekan secara acak untuk memastikan protokol kesehatan telah dilakukan