Kejaksaan Agung Temukan Unsur Pidana Pengadaan Satelit Kemenhan Gelar perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2015-2021. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan gelar perkara terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Dari gelar perkara tersebut, disimpulkan terdapat dugaan adanya keterlibatan unsur TNI dan sipil dalam perkara tersebut.

Diketahui, gelar perkara dilaksanakan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung hari ini, mulai pukul 09.30 WIB sampai 13.00 WIB.

Baca Juga:

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Turut hadir dalam gelar perkara tersebut yakni jajaran Jampidsus, tim penyidik Jampidmil, jajaran Pusat Polisi Militer (POM) TNI, Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, serta dari Kemenhan.

“Berdasarkan hasil materi paparan tim penyidik disimpulkan terdapat dua unsur tindak pidana korupsi,” ungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers yang disiarkan lewat akun YouTube Kejaksaan RI, Senin (14/2).

Burhanuddin menuturkan, berdasarkan hal itu, penanganan perkara tersebut akan ditangani secara koneksitas.

Jaksa Agung juga memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) untuk berkoordinasi dengan POM TNI serta Babinkum TNI untuk membentuk tim penyidik koneksitas dalam mengusut perkara tersebut.

Burhanuddin berharap, tim penyidik dapat segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

“Diharapkan tim penyidik koneksitas dapat segera menetapkan tersangka,” tutur Burhanuddin.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyinggung ada dua hal yang menjadi fokus penyidikan.

"Bidang pidana khusus mendapat perintah dari Jaksa Agung untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi. Ada 2 di situ yaitu sewa satelit, kemudian yang kedua ada pengadaan ground segment," ujar Febrie.

Penyidik menduga telah terjadi korupsi berupa perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut.

Dugaan kerugian negara yang timbul dari perkara ini turut dibahas dalam gelar perkara.

"Kemudian kita juga sudah temukan bahwa ada indikasi kerugian negara karena dalam sewa tersebut sudah kita keluarkan sejumlah uang yang nilainya Rp 515,429 miliar untuk sementara. Ini yang kita temukan," ungkap Febrie.

Baca Juga:

DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan

Masih berdasarkan gelar perkara, penyidik menemukan indikasi korupsi ini diduga melibatkan anggota TNI dan sipil. Atas dasar tersebut, Jaksa Agung memerintahkan Jampidmil membentuk tim koneksitas.

"Untuk sama pemahaman, saya koordinasi dengan Pak Jampidmil sehingga pada hari ini mengundang pihak Puspom TNI, kemudian dari Babinkum TNI, kemudian dari Itjen Kemenhan," tutupnya.

Perkara ini bermula saat Satelit Garuda 1 yang keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada tanggal 19 Januari 2015. Hal ini membuat terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Merujuk pada peraturan International Telecommunication Union (ITU) yang ada di bawah PBB, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot itu. Jika tak dipenuhi maka slot dapat digunakan negara lain.

Kemenhan disebut kemudian menyewa satelit kepada Avanti Communication Limited (Avanti), pada tanggal 6 Desember 2015 untuk mengisi sementara kekosongan. Padahal, Kemenhan tidak mempunyai anggaran untuk itu.

Belakangan, Avanti menggugat Kemenhan di London Court of International Arbitration (LCIA) atas dasar kekurangan pembayaran sewa.

Negara bahkan harus membayar Rp 515 miliar karena gugatan itu. Uang itu kemudian dinilai sebagai kerugian negara.

Selain itu, penyimpangan diduga terjadi dalam pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) Kemenhan tahun 2015. Penyedia satelit yang kemudian bekerja sama dengan Kemenhan adalah Navayo, Airbus, Detente, Hogan, Lovel, dan Telesa. Terkait ini, Kemenhan digugat Navayo di Pengadilan Arbitrase Singapura karena wanprestasi kontrak. Kemenhan diwajibkan membayar USD 20.901.209 (sekitar Rp 298 miliar) kepada Navayo. (Knu)

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan, Mahfud: Arahkan Kasus Ini Diproses Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Apresiasi Hakim Beri Hukuman Tambahan kepada Juliari Batubara
Indonesia
KPK Apresiasi Hakim Beri Hukuman Tambahan kepada Juliari Batubara

KPK berharap putusan tersebut dapat memberikan efek jera

Tarif Go Food Rendah, Ratusan Driver Ngadu ke Gibran
Indonesia
Tarif Go Food Rendah, Ratusan Driver Ngadu ke Gibran

Dalam aksi tersebut driver Gojek menolak penurunan tarif minimal Go Food dari sebelum Rp 8.000 menjadi Rp 6.000.

Rumah Sakit di Bandung Milik Semua Warga
Indonesia
Rumah Sakit di Bandung Milik Semua Warga

Sebagai ibu kota, Kota Bandung tentu memiliki banyak kelebihan di bandingkan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ketua DPD Minta Daerah Lain Tiru DKI Jakarta soal Penanganan Kasus COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta Daerah Lain Tiru DKI Jakarta soal Penanganan Kasus COVID-19

Pemerintah menyatakan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah melewati puncak kasus COVID-19. Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta agar keberhasilan tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain.

Nakes Hingga TNI-Polri Bisa Melintas di 100 Titik Penyekatan Jakarta
Indonesia
Nakes Hingga TNI-Polri Bisa Melintas di 100 Titik Penyekatan Jakarta

Sedangkan pukul 22.00 WIB penyekatan kita lepas karena lalu lintas sudah sepi

Kepuasan dan Kebahagiaan Jokowi Saat Terima Tim SEA Games Vietnam di Istana
Indonesia
Kepuasan dan Kebahagiaan Jokowi Saat Terima Tim SEA Games Vietnam di Istana

Jokowi merasa puas dan senang, dari 499 atlet yang dikirim ke SEA Games Vietnam, 408 atlet memperoleh medali, baik emas, perak maupun perunggu.

Rumah Sehat untuk Keluarga Tidak Terpapar COVID-19 di Bandung
Indonesia
Rumah Sehat untuk Keluarga Tidak Terpapar COVID-19 di Bandung

Rumah sehat digunakan bagi warga yang sehat untuk memisahkan diri dengan keluarganya yang terkonfirmasi COVID-19.

Kebakaran Kilang Sering Terjadi, DPR Nilai Pertamina Tak Serius Lakukan Pembenahan
Indonesia
Kebakaran Kilang Sering Terjadi, DPR Nilai Pertamina Tak Serius Lakukan Pembenahan

Kebakaran kilang ini adalah kebakaran ketiga di tahun 2021 dan kebakaran yang kedua di tempat yang sama.

Pemkot Solo Bakal Angkat 1.000 Pegawai Honorer Jadi Tenaga PPPK
Indonesia
Pemkot Solo Bakal Angkat 1.000 Pegawai Honorer Jadi Tenaga PPPK

Ada 1.000 tenaga profesi formasi guru dan tenaga kesehatan honorer akan dialihkan menjadi tenaga PPPK

Penjahat Kelas Kakap Mudah Lolos dengan Paspor Palsu, Kinerja Imigrasi Jadi Sorotan
Indonesia
Penjahat Kelas Kakap Mudah Lolos dengan Paspor Palsu, Kinerja Imigrasi Jadi Sorotan

Buruknya pengawasan bagi para penjahat kelas kakap hingga susahnya menegakkan hukum di Indonesia juga tak luput menjadi sorotan berbagai pihak.