Kejaksaan Agung Segera Hentikan Kasus Nurhayati Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI Febrie Adriansyah. ANTARA/Laily Rahmawaty/pri.

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) untuk Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nurhayati yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Desa oleh Polres Cirebon.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan, sebelum perkara dihentikan, pihaknya terlebih dahulu meminta penyidik Polres Cirebon untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) atau tahap II.

“Karena perkara sudah P-21, maka kami minta penyidik tahap II dan kami akan SKP2,” kata Febrie saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (1/3).

Baca Juga:

Sebelum Dihentikan, Pelapor Korupsi Dana Desa Nurhayati Bakal Diserahkan ke Jaksa

Febrie juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke JPU Kejaksaan Negeri Cirebon terkait penetapan tersangka Nurhayati.

Dari hasil konfirmasi, JPU tidak mengetahui bahwa Nurhayati adalah pelapor.

“Kami sudah cek ke JPU-nya di Cirebon, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa Nurhayati adalah pelapor di perkara tersebut,” ujar Febrie.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa penyidik Polres Cirebon tak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Nurhayati sebagai tersangka. Sehingga, kasus tersebut nantinya bakal disetop.

Hal itu menjadi salah satu temuan dari proses pendalaman yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Penyidik (Wassidik) Bareskrim Polri dan telah dilakukan gelar perkara pada Jumat (25/2).

Namun, tak ada unsur unsur kesengajaan dalam penetapan Nurhayati sebagai tersangka.

Menurutnya, penetapan itu dilakukan untuk memenuhi petunjuk dari jaksa dalam berkas P19 agar mendalami peranan Nurhayati.

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Status Tersangka Nurhayati Tidak Dilanjutkan

Ia menyebutkan bahwa semula ada wacana untuk melimpahkan perkara tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sehingga pengusutan dugaan pelanggaran aturan dapat dilakukan. Namun, hal itu tak jadi dilakukan.

"Tidak baik juga dikit-dikit menghukum anggota. Kami lihat masalah secara utuh bagaimana hal itu terjadi," ucap Agus.

Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena dirinya merupakan salah satu pelapor atau pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi di Desa Citemu.

Nurhayati mengaku tak mengerti dan janggal terkait proses hukum yang dilakukan dalam kasusnya.

Penetapan itu memicu polemik di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution mengungkapkan bahwa Nurhayati sebagai pelapor kasus dugaan korupsi semestinya tak bisa dijadikan tersangka. (Knu)

Baca Juga:

Viral Nurhayati Tersangka, Kabareskrim Perintahkan Polres Cirebon Terbitkan SP3

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kaget Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Klaim Selalu Kooperatif
Indonesia
Kaget Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Klaim Selalu Kooperatif

Presiden ACT, Ibnu Khajar menyayangkan, keluarnya keputusan Mensos tentang Pencabutan Izin Yayasan ACT. Dia menegaskan pihaknya selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan.

Pernikahan Putri Anies Baswedan Kental Nuansa Adat Jawa
Indonesia
Pernikahan Putri Anies Baswedan Kental Nuansa Adat Jawa

Mutiara Annisa Baswedan dan Ali Saleh Alhuraebi menggelar acara resepsi dengan pakaian adat Jawa Yogyakarta.

Terima Memori Banding 4 Perwira, Mabes Polri Susun Perangkat Sidang Etik
Indonesia
Terima Memori Banding 4 Perwira, Mabes Polri Susun Perangkat Sidang Etik

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima oleh Sekretariat KKEP.

Bawaslu Didesak Segera Bentuk Tim Seleksi Anggota di 25 Provinsi
Indonesia
Bawaslu Didesak Segera Bentuk Tim Seleksi Anggota di 25 Provinsi

Bawaslu dapat menciptakan meknisme rekrutmen yang lebih berkualitas dan menghasilkan penyelenggara yang lebih baik.

Ketua PBNU Nilai Sistem Proporsional Tertutup Kurangi Hak Pemilih
Indonesia
Ketua PBNU Nilai Sistem Proporsional Tertutup Kurangi Hak Pemilih

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan sistem proporsional tertutup dinilai mengurangi hak langsung dari pemilih.

Kasus Harian COVID-19 di Atas 3.800, Jabar Sumbang Angka Terbanyak
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 di Atas 3.800, Jabar Sumbang Angka Terbanyak

Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif tertinggi hari ini yaitu dengan 928 kasus, disusul DKI Jakarta dengan penambahan 742 kasus.

Ferdy Sambo Mengaku CCTV di Dalam Rumahnya Rusak saat Diminta Polres Jaksel
Indonesia
Ferdy Sambo Mengaku CCTV di Dalam Rumahnya Rusak saat Diminta Polres Jaksel

KBP Ridwan Soplanit melihat ada CCTV di rumah Ferdy Sambo setelah pembunuhan Brigadir J terjadi.

Pemeriksaan Putri Candrawathi Dilanjutkan Pekan Depan
Indonesia
Pemeriksaan Putri Candrawathi Dilanjutkan Pekan Depan

Putri diperiksa lebih dari 12 jam di Bareskrim Polri. Namun, Putri tidak ditahan karena alasan kesehatan.

Definisi Kampanye dan Sosialisasi Jadi Isu Krusial Tahapan Pemilu
Indonesia
Definisi Kampanye dan Sosialisasi Jadi Isu Krusial Tahapan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memaparkan sejumlah isu krusial yang akan muncul pada tahapan Pemilu 2024.

Dua Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Minta Dibebaskan saat Baca Eksepsi
Indonesia
Dua Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Minta Dibebaskan saat Baca Eksepsi

Dua Petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain membacakan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan penasihat hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).