Kejaksaan Agung Raih WTP dari BPK Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kejaksaan Agung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan oleh BPK pada hakikatnya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

"Untuk itu, sudah sepatutnya kita memberikan dukungan penuh melalui kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan di setiap instansi pemerintahan," ujar Burhanuddin melalui siaran pers, Jakarta, Kamis (23/7).

Baca Juga:

Eks Aspri Imam Nahrawi Beberkan Aliran Uang ke Anggota BPK Acshanul Qosasih

Capaian WTP laporan keuangan kejaksaan ini merupakan kado dari BPK untuk Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2020.

Pencapaian tersebut merupakan bentuk kesadaran dan kewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan serta hasil dari komitmen untuk berupaya menjaga dan menyajikan kualitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel secara berkesinambungan.

Burhanuddin mengatakan koreksi, petunjuk dan rekomendasi dari BPK telah memotivasi segenap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, demi penyempurnaan praktek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan agar menjadi lebih baik lagi.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin (Antaranews)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan Kejaksaan RI, Burhanuddin menuturkan bahwa telah dilakukan beberapa upaya diantaranya penguatan komitmen kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan membuat aplikasi E-Piutang Tilang untuk mendukung akuntabilitas penatausahaan piutang negara khususnya dari akun denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas yang mulai diimplementasikan di tahun 2020.

Selanjutnya implementasi aplikasi E-Piutang Uang Pengganti sebagai upaya untuk memudahkan pencatatan, pengelolaan, rekonsiliasi, dan pelaporan piutang uang pengganti secara valid, transparan, dan akuntabel serta membuat dan mengimplementasikan aplikasi rekening pemerintah lainnya (RPL).

Hal itu untuk memudahkan penyajian data jumlah rekening maupun saldo rekening uang titipan barang bukti dalam penanganan perkara di Kejaksaan RI secara akurat, informatif, dan terpantau secara langsung (real time).

Baca Juga:

Sohibul Iman Sebut Zulhas Dukung Pansus Jiwasraya

Kemudian membuat aplikasi E-Anggaran dan E-PNBP untuk memudahkan mengawasi realisasi anggaran belanja dan pendapatan secara langsung (real time) dan membuat kebijakan akuntansi Kejaksaan RI dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Kejaksaan RI dan agar terwujud keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muhammadiyah Minta Pemerintah Lindungi WNI di Tiongkok
Indonesia
Muhammadiyah Minta Pemerintah Lindungi WNI di Tiongkok

"Sekarang kota Wuhan diisolasi, tidak boleh ada warga yang keluar atau masuk ke kota tersebut," ujarnya

Kasus Corona di Indonesia Bertambah 1.017
Indonesia
Kasus Corona di Indonesia Bertambah 1.017

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 592 pasien menjadi 15.123 yang sembuh.

Denda Progresif Menanti Pelanggar PSBB
Indonesia
Denda Progresif Menanti Pelanggar PSBB

Saat ini aturan tertulis tentang sanksi denda progresif sedang disusun dan dimatangkan Biro Hukum Pemprov DKI.

Tiga Hotel Siap Rawat Pasien OTG, Pegawai Wajib Tes COVID-19
Indonesia
Tiga Hotel Siap Rawat Pasien OTG, Pegawai Wajib Tes COVID-19

Pemerintah terus menambah kapasitas ruang isolasi bagi pasien COVID-19 lantaran makin hari kasus corona terus meningkat.

Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti
KPR
Ini Stimulus dan Insentif Demi Kelangsungan Bisnis Properti

Presiden Joko Widodo mengingatkan para pembantunya membuat langkah-terobosan, bekerja lebih cepat, dan optimalisasi serapan anggaran pandemi COVID-19.

PBNU Persilakan Khatib Punya Sertifikat, Asal....
Indonesia
PBNU Persilakan Khatib Punya Sertifikat, Asal....

Terkadang ada beberapa pendakwah yang memang semestinya belum dalam kapasitasnya

5 Capaian Strategis Jokowi-Ma'ruf Dalam Satu Tahun
Indonesia
5 Capaian Strategis Jokowi-Ma'ruf Dalam Satu Tahun

"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya, meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis," kata Moeldoko.

Di Sidang Tipikor Terungkap Mantan Dirut PT INTI Punya Utang dengan Eks Dirkeu AP II
Indonesia
Di Sidang Tipikor Terungkap Mantan Dirut PT INTI Punya Utang dengan Eks Dirkeu AP II

"Tahu. Karena beliau bilang untuk bayar hutang, saya (Darman Mappangara sudah ditagih utang sama Pak Andra," kata Endang

ICJR: Pemerintah Tidak Bisa Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS
Indonesia
ICJR: Pemerintah Tidak Bisa Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS

Pemerintah tidak dapat melakukan pencekalan atau pelarangan terhadap WNI eks ISIS

[HOAKS atau FAKTA]: Kemensos Berikan Makanan untuk Masyarakat yang Kelaparan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemensos Berikan Makanan untuk Masyarakat yang Kelaparan

Kesulitan ekonomi yang dirasakan mayoritas warga akibat COVID-19 dimanfaatkan sejumlah orang untuk menyebarkan informasi yang membingungkan.