Kejaksaan Agung Didesak Cabut Aturan Penghapusan Uang Ganti Korupsi Jaksa Pinangki (Tengah). (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 19 Tahun 2020. Aturan ini berisikan tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perja ini dinilai memuat mekanisme penghapusan uang pengganti jika terpidana atau eks terpidana korupsi tidak mampu membayar uang pengganti atas dasar ketetapan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Setelah saya baca ulang Perja itu, salah satu syarat uang pengganti bisa dihapuskan, terpidana korupsi bisa menyerahkan salah satu bukti yakni berasal dari keluarga tak mampu dari lurah ataupun kepala desa. Ini konyol, ada dugaan pintu negoisasi ini sebagai lahan korupsi baru yang digunakan oknum penegak hukum," kata Pengamat Kejaksaan Fajar Winarko.

Baca Juga:

Ini yang Harus Dilakukan Bareskrim Jika Ada Fakta Hukum Baru Kebakaran Kejagung

Padahal, kejahatan korupsi identik dengan kejahatan kerah putih dan mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan money laundering. Fajar pun menilai, Perja ini dikhawatirkan sebagai alat me-restorative kasus korupsi.

Ia menilai jika Perja ini melanggar yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Yakni menetapkan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

"Miris saja, di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit akibat pandemi, di tambah PNBP kejaksaan yang masih minim justru dibuka peluang untuk penghapusan uang pengganti kasus korupsi."

Ia menegaskan, jika Perja ini diterapkan, maka jaksa sudah melanggar Pasal 270 KUHAP. Jaksa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar
Gedung Kejaksaan Agung Terbakar. (Foto: Antara).

"Jaksa Agung seperti gagal paham mengartikan korupsi, sebuah perilaku sistematik dan mengakar dan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat Indonesia. Sekaligus telah melemahkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan kesejahteraan rakyat maupun penegakan hukum," ujarnya.

Ia mengatakan, meski di Perja mengatur adanya tim verifikasi, tapi kinerja tim tersebut bisa diragukan. Alasannya, sistem pengawasan melekat alias waskat di Kejagung belum berjalan optimal.

"Berkaca dari kasus Jaksa Pinangki saja, waskat di kejagung sudah gagal total. Kecuali tim verifikasi ini diisi juga KPK atau tim dari lembaga independen seperti ICW, YLBHI ataupun Lokataru," kata dia.

Ia meminta Presiden Joko Widodo jika masih ada niat untuk memberantas korupsi, dengan memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membatalkan Perja tersebut. Karena Perja ini dikhawatirkan membuka peluang permufakatan jahat untuk para koruptor.

"Penegak hukum itu harus sadar, korupsi sudah membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) hilang."

Ia mengingatkan, Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004), yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

"Harusnya jaksa paham ini," katanya.

Baca Juga:

Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD 100%
Indonesia
Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD 100%

Ardian mengatakan, terhadap Pemda yang proses transfernya masih di bawah 100% secara berkala terus dilakukan penekanan agar proses pencairannya dapat segera diselesaikan sebelum bulan Agustus 2020.

Polisi Bangun Posko Khusus Pantau Kedisiplinan Warga di Bundaran HI
Indonesia
Polisi Bangun Posko Khusus Pantau Kedisiplinan Warga di Bundaran HI

"Ini tentu akan menjadi fokus pengawasan kedepan karena di kawasan itu ramai pengunjung," kata Guntur

Oknum Pati Polri yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Diprediksi Bertambah
Indonesia
Oknum Pati Polri yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Diprediksi Bertambah

Stanislaus menjelaskan, tidak menutup kemungkinan ada kerjasama antara oknum-oknum yang terlibat.

Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Bersiap Masuk Fase 4
Indonesia
Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Bersiap Masuk Fase 4

Saat ini riset vaksin di dunia sangat massif, bahkan lebih massif dibandingkan penelitian obat COVID-19.

 KPK Absen, Sidang Praperadilan Kasus Suap Meikarta Ditunda
Indonesia
KPK Absen, Sidang Praperadilan Kasus Suap Meikarta Ditunda

"Sidang ditunda Hari Senin tanggal 6 Januari 2020 karena Termohon tidak hadir," kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur saat dikonfirmasi, Senin (16/12).

Update Corona DKI Minggu (28/6): 10.985 Positif, 5.865 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (28/6): 10.985 Positif, 5.865 Orang Sembuh

"Dari jumlah 10.985 kasus positif, 5.865 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 635 orang meninggal dunia," kata Dwi

BMKG: Cuaca Ekstrem dan Hujan Lebat Diprediksi Landa Indonesia Sepekan ke Depan
Indonesia
BMKG: Cuaca Ekstrem dan Hujan Lebat Diprediksi Landa Indonesia Sepekan ke Depan

cuaca ekstrem dan hujan lebat selama 1 sampai 4 Januari 2020 berpotensi turun di Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta

WNI di Pulau Sebaru Segera Pulang, BJIB Siapkan Fasilitas Khusus
Indonesia
WNI di Pulau Sebaru Segera Pulang, BJIB Siapkan Fasilitas Khusus

Seluruh kegiatannya langsung di bawah Kementerian Kesehatan

Dilaporkan ke Polda Metro, Ini Klarifikasi Dirut TransJakarta
Indonesia
Dilaporkan ke Polda Metro, Ini Klarifikasi Dirut TransJakarta

"Gitu urutannya. Jadi tidak ada itu, mereka di-PHK karena menuntut upah. Itu kan haknya," katanya

[HOAKS atau FAKTA]: Basahi Kepala Terlebih Dahulu saat Mandi Bikin Strok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Basahi Kepala Terlebih Dahulu saat Mandi Bikin Strok

Akun Fiyud’s Wahyudi (fb.com/fiyoeds.djokam) mengunggah sebuah foto dengan sebagian narasi yang menyebutkan membahasai kepala terlebih dahulu ketika mandi sebabkan strok.