Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan Menko Polhukam Mahfud MD yang didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1). ANTARA/Syaiful Hakim

MerahPutih.com - Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan terungkap ke publik setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek satelit Kemhan.

Persoalan itu, saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perkara ini segera naik ke penyidikan.

Baca Juga

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen

"Kami telah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini sudah hampir mengerucut. Insya Allah dalam waktu dekat naik penyidikan," kata Burhanuddin di Jakarta, Kamis (13/1).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan kasus ini bermula pada 19 Januari 2015.

Saat itu, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT itu, kata Mahfud, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kemhan mendapatkan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Kemudian, Kemhan membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit), milik Avanti Communication Limited (Avanti), pada tanggal 6 Desember 2015, meskipun persetujuan penggunaan Slot Orbit 123 derajat BT dari Kominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016.

Namun, pihak Kemhan pada tanggal 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT kepada Kominfo.

Baca Juga

Kejagung Sebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Garuda Sejak Tahun Lalu

Pada tanggal 10 Desember 2018, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK). Namun, PT DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan.

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti tahun 2015, Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

"Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satelit komunikasi pertahanan dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannya belum ada," katanya.

Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Kontrak ini dalam kurun waktu tahun 2015-2016, yang anggarannya dalam tahun 2015 juga belum tersedia. Sedangkan di tahun 2016, anggaran telah tersedia, namun dilakukan "self blocking" oleh Kemhan.

Kemudian, Avanti menggugat di London Court of Internasional Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

Pada tanggal 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar.

Pemerintah juga baru saja menerima putusan dari Arbitrase Singapura terkait gugatan Navayo. Putusan itu menyatakan bahwa pemerintah diharuskan membayar 20,9 juta dolar AS atau mencapai Rp 304 miliar.

Mahfud pun memperkirakan angka kerugian ini akan bertambah besar karena masih ada perusahaan lain yang meneken kontrak dengan Kemhan dan belum mengajukan gugatan.

Selain sudah dijatuhi putusan arbitrase di London dan Singapura tadi, negara juga berpotensi ditagih lagi oleh AirBus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat.

"Jadi banyak sekali nih beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan," tegas Mahfud. (Knu)

Baca Juga

Kejagung Incar Dugaan Mark Up Sewa hingga Manipulasi Data Pesawat Garuda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Babak Baru Kasus Aksi Berbikini Dinar Candy Menentang PPKM
Indonesia
Babak Baru Kasus Aksi Berbikini Dinar Candy Menentang PPKM

Polres Metro Jakarta Selatan masih melengkapi berkas perkara Dinar Candy atas kasus dugaan pornografi saat memprotes PPKM.

Besaran Insentif Nakes di Kabupaten Bogor Dipotong Setengah Dibanding Tahun Lalu
Indonesia
Besaran Insentif Nakes di Kabupaten Bogor Dipotong Setengah Dibanding Tahun Lalu

Besaran insentif yang diberikan di 2021, untuk dokter spesialis Rp 7,5 juta, dokter umum atau gigi Rp 5 juta, bidan atau perawat Rp 3,75 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp 2,5 juta.

Libur Natal dan Tahun Baru, Pemprov Jabar Siapkan Bus Gratis ke Kawasan Wisata
Indonesia
Libur Natal dan Tahun Baru, Pemprov Jabar Siapkan Bus Gratis ke Kawasan Wisata

Setiap hari, Pemerintah Jawa Barat menyiapkan kuota bus gratis untuk sebanyak 162 orang atau 54 orang untuk setiap destinasi wisata yang dipilih. Bisa daftar perorangan atau grup dengan maksimal 10 orang per grup.

Ketua DPR Minta THR dan Gaji ke-13 Untuk ASN Disalurkan Tepat Waktu
Indonesia
Ketua DPR Minta THR dan Gaji ke-13 Untuk ASN Disalurkan Tepat Waktu

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada pemeriatah agar seluruh mekanisme pencarian THR dan Gaji ke-13 bagi ASN dilakukan secepatnya.

Pemprov DKI: Tak Ada Arahan MUI Bentuk Tim Siber Lindungi Anies
Indonesia
Pemprov DKI: Tak Ada Arahan MUI Bentuk Tim Siber Lindungi Anies

Tidak ada campur tangan Pemprov terkait rencana MUI DKI membentuk tim siber dalam melindungi Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer.

RSDC Wisma Atlet Terkendala Ketersediaan Tabung Oksigen
Indonesia
RSDC Wisma Atlet Terkendala Ketersediaan Tabung Oksigen

Untuk angka hunian per Senin (19/7) sebanyak 73,42 persen dan tingkat kesembuhan mencapai 92,51 persen

Dua Jurnalis Tewas Diberondong Orang Tak Dikenal di  Meksiko
Dunia
Dua Jurnalis Tewas Diberondong Orang Tak Dikenal di Meksiko

Dua jurnalis Meksiko tewas di negara bagian timur Veracruz pada Senin (9/5).

Ucapkan Selamat Natal, Jokowi: Pandemi Tidak Mengurangi Kegembiraan
Indonesia
Ucapkan Selamat Natal, Jokowi: Pandemi Tidak Mengurangi Kegembiraan

"Hampir dua tahun pandemi membekap kehidupan kita, dua tahun pula saudara-saudaraku umat Kristiani melalui Hari Natal dalam keterbatasan itu," ujar Presiden.

Dalam 15 Bulan Terakhir, Neraca Perdagangan Selalu Surplus
Indonesia
Dalam 15 Bulan Terakhir, Neraca Perdagangan Selalu Surplus

Neraca perdagangan RI pada Januari-Juli 2021 mengalami surplus USD 14,42 miliar.

[HOAKS atau FAKTA]: Gerakan Disiplin Siswa Sasar Siswa Tidak Pakai Masker Buat Dikarantina
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Gerakan Disiplin Siswa Sasar Siswa Tidak Pakai Masker Buat Dikarantina

Pesan serupa pernah beredar sebelumnya dengan lokasi yang berbeda, salah satunya beredar di Klaten, Jawa Tengah pada 2020 lalu.