Kejagung Undang KPK Hadiri Gelar Perkara Korupsi Jaksa Pinangki Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan gelar atau ekspos perkara dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa (8/9) besok. Kejagung bakal mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa pihak lain untuk ikut serta dalam gelar perkara tersebut.

"Tadi koordinasi soal ada rencana ekspos untuk besok mengangkut penanganan perkara jaksa P (Pinangki)," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (7/9).

Baca Juga:

Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki

Proses penyidikan perkara Jaksa Pinangki diketahui telah memasuki tahap akhir. Korps Adhyaksa telah menaikkan kasus tersebut ke tahap I pada Selasa (1/9) lalu.

Kejagung selanjutnya bakal melimpahkan berkas perkara jaksa Pinangki ke penuntutan. Maka dari itu, pihaknya mengundang perwakilan KPK, Bareskrim Polri, dan Kemenko Polhukam dalam proses ekspos perkara secara terbuka.

"Ini kita ekspos lah secara terbuka, akan kita undang ada beberapa pihak. Jadi besok apa saja," ujar Febrie.

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi kepengurusan fatwa bebas dari Mahkamah Agung. Pinangki diduga telah menerima suap sebesar USD500 ribu atau sekitar Rp7,4 miliar setelah berhasil membuat Joko Tjandra menerima proposalnya yang berisi penawaran penyelesaian kasus.

Jaksa Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Adapun Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor menyatakan, sanksi diberikan bagi pemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Baca Juga:

Komjak Dinilai Bangun Opini di Kasus Pinangki, Pengamat: Harus Objektif

Begitu pula bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji tersebut. Keduanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta, paling banyak Rp250 juta.

Febrie mengungkapkan, alasan pihaknya mengenakan Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor lantaran Jaksa Pinangki berupaya meyakinkan Joko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melaluinya. Upaya itu, kata dia, dilakukan Jaksa Pinangki dengan mencatut sejumlah nama yang diyakini dapat memengaruhi fatwa Mahkamah Agung tersebut.

"Karena memang dia kan yang menyakinkan Joko Tjandra bahwa dia bisa ngurus dengan menjual berbagai nama lah dijual. Sehingga Joko Tjandra awalnya yakin itu," kata Febrie. (Pon)

Baca Juga:

Eks Ketua Komjak: Opini Publik Ganggu Penyidikan Jaksa Pinangki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI Harus Jadi Teladan
Indonesia
Usut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI Harus Jadi Teladan

"Oknum secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik. Di era media sosial kini, hal itu dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru," kata Usman.

[HOAKS atau FAKTA]: Kaesang Sebut Jokowi Tukang Tipu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kaesang Sebut Jokowi Tukang Tipu

Unggahan akun Instagram Kaesang ini pun turut diberitakan oleh beberapa media daring.

Kasus COVID-19 Filipina Tertinggi di Pasifik Barat
Dunia
Kasus COVID-19 Filipina Tertinggi di Pasifik Barat

Departemen Kesehatan Filipina menyebutkan, 3.714 kasus baru COVID-19 telah dilaporkan, sehingga menambah jumlah total menjadi 232.072 kasus.

Pemerintah Tambah 6 Perusahaan Pemungut Pajak Digital
Indonesia
Pemerintah Tambah 6 Perusahaan Pemungut Pajak Digital

Saat ini terdapat 51 pelaku usaha pemungut PPN produk digital luar negeri

  Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI
Indonesia
Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI

“Salute dan big respect kepada mas Adamas Belva yang sudah memberi contoh adab bernegara yang sangat baik dengan melepaskan jabatannya secara sukarela untuk menghindari conflict of interest,” kata pria yang karib disapa Uki

BNPT Ajak Santri Tetap Setia ke Pancasila dan UUD 1945
Indonesia
BNPT Ajak Santri Tetap Setia ke Pancasila dan UUD 1945

Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional ini merupakan salah satu dari 3 unsur penting tugas pencegahan terorisme

Kegiatan Masyarakat Dibatasi, Seluruh Kapolda Diperintahkan Gerak Cepat
Indonesia
Kegiatan Masyarakat Dibatasi, Seluruh Kapolda Diperintahkan Gerak Cepat

Semua perintah ini wajib diikuti seluruh Kapolda dan jajaranya

 Selama Lebaran, Arus Pergerakan Warga di Jabodetabek Dinilai Terkendali
Indonesia
Selama Lebaran, Arus Pergerakan Warga di Jabodetabek Dinilai Terkendali

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan tim gabungan di lapangan, dilaporkan pengendalian transportasi umum maupun kendaraan pribadi di Jabodetabek pada hari raya Idul Fitri dapat dikendalikan dengan baik

Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan KA Jarak Jauh
Indonesia
Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan KA Jarak Jauh

KA yang okupansinya cukup tinggi pada perjalanan akhir pekan ini, terutama yang menuju Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang.

Pengunggah Kolase Wapres dengan 'Kakek Sugiono' Akui Kecewa dengan Maruf Amin
Indonesia
Pengunggah Kolase Wapres dengan 'Kakek Sugiono' Akui Kecewa dengan Maruf Amin

SM mengunggah kolase foto Ma'ruf di akun Facebook Oliver Leaman S dan tersebar di aplikasi percakapan WhatsApp.