Kejagung Undang KPK Hadiri Gelar Perkara Korupsi Jaksa Pinangki Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan gelar atau ekspos perkara dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa (8/9) besok. Kejagung bakal mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa pihak lain untuk ikut serta dalam gelar perkara tersebut.

"Tadi koordinasi soal ada rencana ekspos untuk besok mengangkut penanganan perkara jaksa P (Pinangki)," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (7/9).

Baca Juga:

Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki

Proses penyidikan perkara Jaksa Pinangki diketahui telah memasuki tahap akhir. Korps Adhyaksa telah menaikkan kasus tersebut ke tahap I pada Selasa (1/9) lalu.

Kejagung selanjutnya bakal melimpahkan berkas perkara jaksa Pinangki ke penuntutan. Maka dari itu, pihaknya mengundang perwakilan KPK, Bareskrim Polri, dan Kemenko Polhukam dalam proses ekspos perkara secara terbuka.

"Ini kita ekspos lah secara terbuka, akan kita undang ada beberapa pihak. Jadi besok apa saja," ujar Febrie.

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi kepengurusan fatwa bebas dari Mahkamah Agung. Pinangki diduga telah menerima suap sebesar USD500 ribu atau sekitar Rp7,4 miliar setelah berhasil membuat Joko Tjandra menerima proposalnya yang berisi penawaran penyelesaian kasus.

Jaksa Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Adapun Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor menyatakan, sanksi diberikan bagi pemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Baca Juga:

Komjak Dinilai Bangun Opini di Kasus Pinangki, Pengamat: Harus Objektif

Begitu pula bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji tersebut. Keduanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta, paling banyak Rp250 juta.

Febrie mengungkapkan, alasan pihaknya mengenakan Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor lantaran Jaksa Pinangki berupaya meyakinkan Joko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melaluinya. Upaya itu, kata dia, dilakukan Jaksa Pinangki dengan mencatut sejumlah nama yang diyakini dapat memengaruhi fatwa Mahkamah Agung tersebut.

"Karena memang dia kan yang menyakinkan Joko Tjandra bahwa dia bisa ngurus dengan menjual berbagai nama lah dijual. Sehingga Joko Tjandra awalnya yakin itu," kata Febrie. (Pon)

Baca Juga:

Eks Ketua Komjak: Opini Publik Ganggu Penyidikan Jaksa Pinangki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Amankan Pilkada, Indeks Kerawanan Jadi Acuan Polisi
Indonesia
Amankan Pilkada, Indeks Kerawanan Jadi Acuan Polisi

Dan dimensi potensi gangguan kamtibmas ada empat variabel, yakni sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat.

Survei Voxpopuli: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Turun Tajam
Indonesia
Survei Voxpopuli: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Turun Tajam

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 26-31 Desember 2020

PT Kimia Farma Pecat Karyawannya Setelah Dugaan Pelecehan di Bandara Soetta
Indonesia
PT Kimia Farma Pecat Karyawannya Setelah Dugaan Pelecehan di Bandara Soetta

PT Kimia Farma adalah penyelenggara rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pengembangan Vaksin Nusantara Sengaja Dilakukan Secara Senyap
Indonesia
Pengembangan Vaksin Nusantara Sengaja Dilakukan Secara Senyap

Penelitian vaksin Nusantara dipicu oleh keinginan Presiden Joko Widodo. Yakni, keinginan agar Indonesia memiliki vaksin COVID-19 yang bisa menjangkau semua usia.

Awal COVID-19 Merebak, Investor Pasar Saham Cuma Naik 1,2 Persen
Indonesia
Awal COVID-19 Merebak, Investor Pasar Saham Cuma Naik 1,2 Persen

Dalam riset Lifepal, ketika IHSG bergerak positif, maka jumlah investor baru pun akan bertambah di atas rata-rata. Begitu pun sebaliknya.

Praktisi Hukum Nilai Sekarang Waktu yang Tepat Lakukan Upaya Paksa ke Rizieq Shihab
Indonesia
Praktisi Hukum Nilai Sekarang Waktu yang Tepat Lakukan Upaya Paksa ke Rizieq Shihab

Diharapkan langsung dibuka kembali agar proses pidananya berjalan secara fair dan adil

Kronologi Kajari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra Versi Kejagung
Indonesia
Kronologi Kajari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra Versi Kejagung

Para tersangka yang diserah terimakan diberikan jatah makan siang mengingat sudah waktunya makan siang

Update COVID-19 Jumat (29/5): 25.216 Positif, 6.492 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (29/5): 25.216 Positif, 6.492 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 678 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Polda Metro Jaya Ciduk Buronan Penipuan Rp11 Miliar
Indonesia
Polda Metro Jaya Ciduk Buronan Penipuan Rp11 Miliar

AW melakukan perbuatan pidana dugaan penipuan sebesar Rp11 Miliar dengan memalsukan keterangan dalam akte notaris.

'Kerikil Tajam' yang Disrupsi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers
Indonesia
'Kerikil Tajam' yang Disrupsi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers

Namun disrupsi dari pelaku media sosial yang tidak mengusung jurnalisme, menjadi tantangan tersendiri