Kejagung Titipkan Tersangka Andi Irfan di Rutan KPK Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung menahan Andi Irfan. Politisi Partai Nasdem itu merupakan tersangka baru dalam kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Jika sesuai ketentuan yang bersangkutan langsung dilakukan dilakukan penahanan," kata Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono di kantornya, Rabu (2/9).

Baca Juga

Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Tetapkan Politikus Nasdem Andi Irfan Tersangka

Menurut Hari, Andi Irfan akan dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan terhadap orang dekat Jaksa Pinangki itu terhitung mulai hari ini untuk 20 hari ke depan.

"Terhitung mulai hari ini akan ditempatkan di Rutan KPK," ujar Hari.

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Hari mangatakan Korps Adhyaksa telah berkoordinasi terkait penahanan Andi Irfan dengan lembaga antirasuah.

"Kami koordinasi untuk menempatkan tersangka AI ini dilakukan penahanan di Rutan KPK terhitung mulai hari ini," kata Hari.

Kejagung menetapkan Andi Irfan sebagai tersangka lantaran diduga menjadi perantara suap dari Djoko Tjandra terhadap Pinangki. Diketahui, Djoko Tjandra yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap memberikan uang senilai USD 500 ribu atau setara Rp 7 miliar untuk Pinangki.

Andi disangkakan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung menduga, Djoko Tjandra memberikan uang kepada jaksa Pinangki melalui Andi Irfan.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan menerima suap sebesar USD 500 ribu atau setara Rp 7 miliar dari Djoko Tjandra untuk membantu proses pengurusan fatwa di MA.

Baca Juga

Mobil Mewah Jaksa Pinangki Diduga Hasil Suap Djoko Tjandra

Sebagai penerima suap, Pinangki disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pinangki juga telah dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Pengurusan fatwa MA itu diduga merupakan permintaan dari Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi terkait hukuman yang dijatuhkan hakim atas kasus korupsi cessie Bank Bali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketersediaan Lapangan Kerja Bikin Optimisme Kian Meningkat
Indonesia
Ketersediaan Lapangan Kerja Bikin Optimisme Kian Meningkat

Keyakinan konsumen membaik di 14 kota yang disurvei dengan kenaikan tertinggi di kota Bandar Lampung, diikuti oleh DKI Jakarta, dan Denpasar.

Pimpinan Komisi IX Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan Komisi IX Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti uji klinis Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Maruf Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji

"Wapres Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa".

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta
Indonesia
Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

Pembukaan sekolah tatap muka di seluruh Yogyakarta menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 di perguruan tinggi.

Dalam 24 Jam 7.166 Pasien COVID-19 di Indonesia Sembuh, Kasus Baru Tambah 6.753
Indonesia
Dalam 24 Jam 7.166 Pasien COVID-19 di Indonesia Sembuh, Kasus Baru Tambah 6.753

Selama 24 jam terakhir hingga Senin (4/1) pukul 12.00 WIIB bertambah sebanyak 6.753 kasus positif baru.

Gibran Akui Masyarakat Protes Pemerintah Larang Mudik Lebaran
Indonesia
Gibran Akui Masyarakat Protes Pemerintah Larang Mudik Lebaran

Menanggapi keputusan tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengakui banyak masyarakat protes terkait larangan mudik Lebaran tahun ini.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta
Indonesia
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta

Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

Gibran Segera Robohkan Rusunawa Semanggi yang Dihuni 200 KK
Indonesia
Gibran Segera Robohkan Rusunawa Semanggi yang Dihuni 200 KK

Apalagi, bangunan ini lebih dari 10 tahun

Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau
KPR
Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau

PPDPP mencatat penyaluran FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun.

73 Guru Besar Surati Jokowi Soal TWK KPK, Istana: Tak Usah Terlalu Genitlah
Indonesia
73 Guru Besar Surati Jokowi Soal TWK KPK, Istana: Tak Usah Terlalu Genitlah

Yang penting bagaimana caranya teman-teman penyidik atau mereka yang bertugas di KPK punya tujuan