Kejagung tidak Tahan Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI, Ini Alasannya Sebuah adegan di titik lokasi keempat dalam rekonstruksi penembakan anggota FPI di jalan Tol Jakarta-Cikampek. (ANTARA/Ali Khumaini)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak melakukan penahanan terhadap dua anggota Polri yang menjadi tersangka kasus "unlawful killing" enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

"Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena beberapa pertimbangan obyektif," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Selasa (24/8).

Baca Juga

Kelanjutan Perkara Penembakan Laskar FPI Kembali Tertunda

Dua tersangka dugaan tindak pidana pembunuhan anggota Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek atau dikenal dengan sebutan "unlawful killing" tersebut, yakni Briptu FR dan Ipda MYO merupakan anggota Reserse Mobile (Resmob) Polda Metro Jaya.

Leonard menjelaskan, pertimbangan objektif tersebut di antaranya para tersangka masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.

Selain itu, kedua tersangka mendapat jaminan dari atasnya karena tidak akan melarikan diri serta akan koperatif saat persidangan nanti.

"Pertimbangan obyektif antara lain, para tersangka masih sebagai anggota Polri aktif, dan mendapat jaminan dari atasannya untuk tidak melarikan diri, serta akan koperatif pada saat persidangan," tegasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (ANTARA/HO-Humas Kejagung)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (ANTARA/HO-Humas Kejagung)

Dirinya menambahkan saat ini jaksa/penuntut umum telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dengan telah dilimpahkannya surat dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dapat disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum.

Kedua anggota Polri itu disangkakan dengan pasal primer Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini sebelumnya ada tiga anggota Polda Metro Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka, salahnya EPZ. Namun, yang bersangkutan meninggal dunia April lalu saat proses penyidikan berlangsung sehingga perkaranya dihentikan sesuai Pasal 109 KUHAP. (*)

Baca Juga

Penyerahan Penembak Laskar FPI ke Kejaksaan Tertunda, Ada Apa?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korpri Diminta Sigap, Cepat dan Berorientasi Hasil
Indonesia
Korpri Diminta Sigap, Cepat dan Berorientasi Hasil

Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Empat Cara Anies Atasi COVID-19 Berbasis PPKM Mikro
Indonesia
Empat Cara Anies Atasi COVID-19 Berbasis PPKM Mikro

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memperpanjang PSBB hingga 22 Februari yang beriringan dengan PPKM mikro.

1.859 Peserta Lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Provinsi Jabar
Indonesia
1.859 Peserta Lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Provinsi Jabar

Terdapat 1.859 peserta lolos seleksi CPNS di lingkungan Pemda Provinsi Jabar Formasi Tahun 2019 dari kuota 1.934 formasi yang disediakan.

Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel
Indonesia
Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel

"Ini kan pemimpin wilayah, ini kan tidak layak. Dari sini kami melihat ini belum layak," kata Prasetyo

Capaian Vaksinasi Masih Rendah, 12 Daerah di Jateng Naik Level 3
Indonesia
Capaian Vaksinasi Masih Rendah, 12 Daerah di Jateng Naik Level 3

Sebanyak 12 daerah di Jawa Tengah mengami kenaikan level 3 PPKM dari sebelumnya level 2.

Novel Baswedan Kecam Polri atas Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi
Indonesia
Novel Baswedan Kecam Polri atas Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi

Penyidik senior KPK Novel Baswedan merasa miris mendengar kabar meninggalnya Maaher At-Thuwailibi di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual
Indonesia
DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual

Tamliha mengimbau KPI harus memberi sanksi tegas dengan memecat pelaku, bila memang apa yang diungkap MS terbukti benar. "Jika terbukti lakukan tindakan tegas sampai pemecatan," kata Tamliha.

KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II
Indonesia
KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II

RJ Lino bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Dua Rumah Sakit COVID-19 di Jakarta Dikosongkan karena Tak Ada Pasien
Indonesia
Dua Rumah Sakit COVID-19 di Jakarta Dikosongkan karena Tak Ada Pasien

Pasien COVID-19 yang dirawat di Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput sudah tidak ada lagi, sejak Senin (30/8).

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat
Indonesia
8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

Peningkatan kebutuhan penanganan COVID-19 akan dibiayai dari realokasi belanja beberapa Kementerian/Lembaga.