Kejagung Terima Ratusan Laporan Terkait Mafia Tanah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung mencatat telah menerima 641 pengaduan terkait mafia tanah yang dilayangkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pengaduan ini melalui sarana aduan khusus (hotline) selama periode Januari hingga 5 Desember 2022.

Baca Juga:

Kejagung Diminta Tolak Pelimpahan Kasus Istri Mantan Menteri ATR/BPN

"Jumlah ini bukan jumlah yang sedikit," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Jakarta, Rabu (28/12).

Burhanuddin menginstruksi kepada anggota Satgas Mafia Tanah Kejaksaan yang ada di Bidang Intelijen untuk bekerja secara maksimal dengan menyusut target yang jelas, memetakan permasalahan dan menyajikan masukan serta dampak atau manfaat dalam pemberantasan mafia tanah.

Ia mengakui, masalah mafia tanah memiliki kompleksitas, sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan teliti dan kehati-hatian serta bebas dari intervensi pihak manapun.

Ia mengingatkan pengaduan masyarakat sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan yang harus dijaga oleh seluruh insan Adhyaksa.

"Satu hal yang penting, laporan pengaduan masyarakat sedianya menitipkan kepercayaan kepada Kejaksaan dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka kepada jaksa, sehingga jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan!" kata Burhanuddin.

Kejaksaan Agung meluncurkan hotline mafia tanah sejak pertengahan November 2021, bertujuan untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah. (Knu)

Baca Juga:

Kejagung Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus Korupsi SKEPB Daging Sapi dan Rajungan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bukan Jakarta, Ini Daerah Yang Mulai Gunakan Pelat Nomor Putih
Indonesia
Bukan Jakarta, Ini Daerah Yang Mulai Gunakan Pelat Nomor Putih

Ada beberapa mekanisme untuk masyarakat bisa mendapatkan pelat putih. Salah satunya dengan masa pelat lima tahunannya sudah mulai habis.

MKD Periksa Effendi Simbolon Buntut "TNI Seperti Gerombolan"
Indonesia
MKD Periksa Effendi Simbolon Buntut "TNI Seperti Gerombolan"

Pernyataan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut "TNI seperti gerombolan" berbuntut panjang.

Disebut Terima Uang Korupsi Helikopter, Begini Respons Kubu Eks KSAU Agus Supriatna
Indonesia
Disebut Terima Uang Korupsi Helikopter, Begini Respons Kubu Eks KSAU Agus Supriatna

Teguh menjelaskan bahwa pengadaan Helikopter AW 101 dilaksanakan sewaktu Agus Supriatna menjabat sebagai KSAU. Maka, pemanggilan terhadap Agus Suprianta harus melalui atasannya.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berkali-kali Salah Ucapkan Sumpah Jabatan
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berkali-kali Salah Ucapkan Sumpah Jabatan

Narasi dengan topik serupa juga pernah beredar bulan Mei 2022.

Dilatih Berkuda, Gibran Belajar Soal Patriotisme dari Prabowo
Indonesia
Dilatih Berkuda, Gibran Belajar Soal Patriotisme dari Prabowo

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di bukit Hambalang

Kubu Ade Armando Segera Polisikan Sekjen PAN
Indonesia
Kubu Ade Armando Segera Polisikan Sekjen PAN

Batas waktu somasi terhadap Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno sudah selesai.

Komnas HAM Jelasan Alasan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
Komnas HAM Jelasan Alasan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat

"Berdasarkan laporan tidak menyebutkan adanya pelanggaran HAM berat," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan/Komisioner Pengawasan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Jakarta, Kamis (29/12).

Wakil Ketua KPK akan Ceramahi Kader PBB Terkait Pidana Korupsi
Indonesia
Wakil Ketua KPK akan Ceramahi Kader PBB Terkait Pidana Korupsi

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana akan memberikan ceramah terkait tindak pidana korupsi dan penguatan integritas kepada 110 kader PBB yang akan hadir secara langsung maupun daring (online).

Jokowi Minta Polri Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir
Indonesia
Jokowi Minta Polri Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Memasuki usia 76 tahun, Polri diharapkan menjadi institusi yang lebih mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

Disabilitas Ditolak Naik KRL, KCI Minta Maaf
Indonesia
Disabilitas Ditolak Naik KRL, KCI Minta Maaf

Senior Manager Area 6 Yogyakarta PT KCI Adli Hakim Nasution menyampaikan permintaan maaf atas kejadian viral tersebut