Kejagung Tegaskan Pinangki Telah Dipecat Sejak Agustus 2021 Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pinangki Sirna Malasari, jaksa yang terjerat kasus korupsi Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), dinyatakan telah dipecat sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyatakan, Pinangki diberhentikan secara tidak hormat sejak Agustus 2021.

Baca Juga:

ICW Sindir Kejagung soal Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat dengan Kasus Pinangki

"Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI sejak Keputusan Jaksa Agung RI dikeluarkan," kata Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis (2/6).

Keputusan pemecatan Pinangki itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021.

"Keputusan itu tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Pinangki," kata Ketut dikutip Antara.

Pinangki terbukti melakukan tiga tindak korupsi, yakni menerima suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dengan tersangka Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya, untuk mendapatkan fatwa Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2020 lalu.

Tanggapan tersebut diberikan karena polemik AKBP Raden Brotoseno yang aktif kembali menjadi polisi setelah menjalani hukuman pidana kasus korupsi pada 2016 dikaitkan dengan Pinangki.

Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri AKBP Raden Brotoseno, terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar, dari proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, tahun 2016.

Hakim pengadilan memvonis Brotoseno selama lima tahun penjara dan dinyatakan bebas pada 15 Februari 2020 lalu. Namun, setelah dinyatakan bebas, Brotoseno kembali bertugas di kepolisian karena hasil sidang kode etik memutuskan tidak memecat Brotoseno sebagai anggota Polri.

Berdasarkan hasil sidang kode etik yang dibagikan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Raden Brotoseno tidak dipecat dari Polri karena memiliki prestasi berdasarkan pernyataan dari atasannya. Brotoseno diberi sanksi untuk meminta maaf kepada atasan dan mendapat rekomendasi untuk dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi. (*)

Baca Juga:

Pemecatan Pinangki Dinilai Terlambat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Geram Pengunjung Car Free Day Buang Sampah Sembarangan
Indonesia
Gibran Geram Pengunjung Car Free Day Buang Sampah Sembarangan

Kesadaran pengunjung Solo Car Free Day (CFD) untuk membuang sampah pada tempatnya masih jadi persoalan besar. Bahkan, hal itu membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Geram.

Badan Geologi Perbarui Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru
Indonesia
Badan Geologi Perbarui Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru

Ahli geologi tata lingkungan akan membantu memetakan wilayah mana saja yang sudah tidak bisa dijadikan tempat tinggal sekaligus memberikan rekomendasi wilayah yang aman.

32 Bulan Tidak Bayar Tagihan Air, Tirta Pakuan Berhak Putuskan Saluran Pelanggan
Indonesia
32 Bulan Tidak Bayar Tagihan Air, Tirta Pakuan Berhak Putuskan Saluran Pelanggan

Tunggakan yang mencapai 32 bulan itu bisa berdampak bagi keuangan negara maupun layanan PDAM tersebut.

Rusia Mangkir Sidang Perdana Mahkamah Internasional Tuduhan Genosida di Ukraina
Indonesia
Rusia Mangkir Sidang Perdana Mahkamah Internasional Tuduhan Genosida di Ukraina

Hakim Mahkamah Internasional tetap melanjutkan agenda persidangan tanpa perwakilan Rusia.

Tidak Ada Nama Anies, Berikut Tiga Nama Capres Pilihan Warga NU Versi CSIIS
Indonesia
Tidak Ada Nama Anies, Berikut Tiga Nama Capres Pilihan Warga NU Versi CSIIS

Riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) menemukan sejumlah nama calon presiden yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU).

Pengusaha Wajib Bayar THR Tujuh Hari sebelum Idul Fitri
Indonesia
Pengusaha Wajib Bayar THR Tujuh Hari sebelum Idul Fitri

Menteri Ida mewajibkan pengusaha untuk membayarkan THR kepada para pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

KAI Daop 6 Siapkan 8 KA Tambahan Selama Libur Nataru
Indonesia
KAI Daop 6 Siapkan 8 KA Tambahan Selama Libur Nataru

PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan delapan kereta api tambahan selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. KA tambahan dijalankan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang ke kota wisata ini.

Permintaan Pengurangan Karantina Bagi Atlet Dibawa ke Presiden
Indonesia
Permintaan Pengurangan Karantina Bagi Atlet Dibawa ke Presiden

Panjangnya masa karantina dinilai juga menyulitkan perwakilan oganisasi olahraga internasional yang berencana ke Indonesia.

Daerah Penyangga Harus Dilibatkan di Pembahasan RUU Kekhususan Jakarta
Indonesia
Daerah Penyangga Harus Dilibatkan di Pembahasan RUU Kekhususan Jakarta

DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, yakni Bodetabek Punjur.

Korupsi Dana Desa Semakin Melonjak
Indonesia
Korupsi Dana Desa Semakin Melonjak

tindak pidana korupsi memang rentan terjadi di sektor tersebut karena anggaran dana desa bernilai besar. Misalnya pada tahun 2022, negara mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 68 triliun.