Kejagung Tangkap Buronan Kasus Ilegal Logging Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. ANTARA/HO-Humas Kejagung/am.

Merahputih.com - Kejaksaan Agung menangkap buron kasus illegal logging, PG (60). Selama pelariannya, PG diduga mengubah bentuk wajahnya dengan melakukan Operasi plastik di Jakarta serta mengubah nomor teleponnya.

"Terpidana PG dijatuhi pidana penjara selama empat tahun serta dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta subsidiair lima bulan kurungan," kata Kapuspen Kejagung Leonard Eben Ezer Simajuntak kepada wartawan, Jumat (23/4).

Baca Juga

Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ratusan Bidang Tanah di Lebak

PG ditangkap di The Royal Spring Hill Residence, Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (22/4) tanpa perlawanan.

Ia masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalimantan Barat atas tindak pidana usaha mengangkat serta memiliki hasil hutan, tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau illegal logging.

PG telah dinyatakan terbukti bersalah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2370 K/PID/2005 Tanggal 28 Juli 2006.

“Ia dijatuhi hukuan 4 tahun penjara serta membayar denda Rp 200 juta. Perbuatannya melanggar pasal 78 ayat 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” ucap Leo.

Kejaksaan Agung. Foto: ANTARA

Sayangnya, PG tak memenuhi panggilan jaksa eksekutor untuk melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) itu.

PG sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali sesuai ketentuan hukum yang berlaku ke alamatnya di di Jalan Komplek Fajar Permai No. C6 Bansir Darat, Pontianak, Kalimantan Barat.

Baca Juga

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT Asabri

Leo memperingatkan agar para buronan lainnya segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia menegaskan, tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan.

“Sebab, dimanapun bersembunyi bahkan sampai ke lubang semut pun akan kami kejar dan tangkap para buronan itu,” tegas Leo. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Militer Susaningtyas Bantah Tuduh Agama Islam sebagai Embrio Terorisme
Indonesia
Pengamat Militer Susaningtyas Bantah Tuduh Agama Islam sebagai Embrio Terorisme

Pengajar di Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut menuturkan, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sehingga, ia tidak mungkin menuduh agama Islam sebagai embrio terorisme.

DPD Undang Utusan Buruh Temui Pansus UU Ciptaker
Indonesia
DPD Undang Utusan Buruh Temui Pansus UU Ciptaker

Pimpinan DPD berinisiatif mengundang utusan kelompok buruh untuk menemui panitia khusus undang-undang Cipta Kerja DPD yang saat ini sedang mulai mengkaji kembali pasal-pasal materi UU sapu jagad yang dianulir Mahkamah konstitusi itu.

Ingat! Booster Moderna Hanya untuk Tenaga Kesehatan
Indonesia
Ingat! Booster Moderna Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Vaksin produksi Amerika Serikat itu merupakan vaksin COVID-19 dengan platform mRNA

Harga Komoditas Pangan Naik, Komisi B Panggil Anak Buah Anies di Bidang Pangan
Indonesia
Harga Komoditas Pangan Naik, Komisi B Panggil Anak Buah Anies di Bidang Pangan

Ini banyak kaitannya dengan penyimpanan atau cold storage untuk barang barang yang memang fluktuatif

Revitalisasi TIM Hampir Rampung, Ruang Terbuka Hijau Lebih Banyak
Indonesia
Revitalisasi TIM Hampir Rampung, Ruang Terbuka Hijau Lebih Banyak

Tahap kedua tahap ketiga sedang menyusul progresnya

Embargo Minyak Rusia Diklaim Segara Diterapkan
Dunia
Embargo Minyak Rusia Diklaim Segara Diterapkan

Uni Eropa telah menawarkan hingga 2 miliar euro (2,14 miliar dolar AS) kepada negara-negara tengah dan timur yang kekurangan pasokan energi.

Kisah Baru untuk Jakarta, Varian Omicron dan Wisma Atlet Kemayoran
Foto
Kisah Baru untuk Jakarta, Varian Omicron dan Wisma Atlet Kemayoran

Kondisi terkini RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, pada jum'at (21/1).

MPR Desak Dilakukan Referendum Pemindahan Ibu Kota Negara
Indonesia
MPR Desak Dilakukan Referendum Pemindahan Ibu Kota Negara

Rencana memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur terus menguat.

Survei Charta Politika: Warga Kaltim Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat
Indonesia
Survei Charta Politika: Warga Kaltim Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat

Charta Politika Indonesia merilis survei preferensi sosial dan politik masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hasilnya, warga Kaltim lebih puas kinerja pemerintah pusat dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi.

DPR Minta Pemerintah Konsisten Soal Lembaga Pengawas di RUU PDP
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Konsisten Soal Lembaga Pengawas di RUU PDP

telah memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk masa sidang mendatang.