Kejagung: Tak Ada Inisiatif Serahkan Kasus Jaksa Pinangki Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. (Foto: ist)

Merahputih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan terus melakukan penanganan perkara kasus suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Kepastian tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah permintaan agar kasus Jaksa Pinangki dapat dilimpahkan penanganannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami melakukan penyidikan. Penuntut umumnya juga di sini, jadi tidak ada yang dikatakan inisiatif menyerahkan (kasus Jaksa Pinangki ke KPK)," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (27/8).

Baca Juga:

KPK "Sulit" Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki

Jaksa Pinangki yang membantu pelarian terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, pihak Kejaksaan Agung tentunya juga telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti KPK dan Kepolisian.

"Kami sudah melakukan koordinasi supervisi. Kami juga ada penyidik tindak pidana korupsi, penuntut umum ya dari kami juga," ujarnya.

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww).

Kejagung sendiri berharap seluruh masyarakat dapat ikut mengawal proses penanganan perkara kasus Jaksa Pinangki. Di sisi lain, Kejagung juga berjanji akan bertindak setransparan mungkin.

"Kami harap semua masyarakat mengawal penanganan perkara ini, kami akan transparan memberitahukan kepada publik," ucapnya.

Kejagung menegaskan tetap menangani kasus Jaksa Pinangki dan tidak akan menyerahkan ke lembaga penegak hukum mana pun Kejagung menegaskan memiliki kewenangan mengusut kasus tersebut. "Penyidikan masing-masing punya kewenangan," ucap dia.

Baca Juga:

Jaksa Yang Tuntut Ringan Penyiram Novel Baswedan Meninggal

Sebelumnya, terkait dengan penyerahan kasus ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Ia mengatakan, sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan penegak hukum, memang sebaiknya ditangani KPK. Sebab hal tersebut sesuai dengan domain KPK yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19: Tren Kasus COVID-19 Memburuk
Indonesia
Satgas COVID-19: Tren Kasus COVID-19 Memburuk

Hanya dibutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai 60 ribu dari yang sebelumnya 30 ribu.

Pembelaan Yosi Project Pop Disebut Bagian Influencer Pemerintah Rp90 Miliar
Indonesia
Pembelaan Yosi Project Pop Disebut Bagian Influencer Pemerintah Rp90 Miliar

"Kita untuk 14 kegiatan di lima kota itu budgetnya Rp1,6 M. That's it. Terus para pekerja di Siberkreasi tidak ada yang digaji," kata Yosi.

Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona
Indonesia
Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan potensi penularan masif COVID-19 sebagai dampak libur panjang Maulid Nabi pada akhir Oktober ini.

Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'
Indonesia
Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'

Yuri mengingatkan masyarakat untuk memakai masker

Diperkirakan, Cuma Ada 20 Miliar Benur di Laut Indonesia
Indonesia
Diperkirakan, Cuma Ada 20 Miliar Benur di Laut Indonesia

Lobster tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia dan hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 100 sampai 200 meter.

Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI

Pemeriksaan dan pengujian barang bukti di Labfor Polri itu didampingi ahli dari Pindad

Transportasi Umum Dinilai Jadi Klaster Penyebaran COVID-19
Indonesia
Transportasi Umum Dinilai Jadi Klaster Penyebaran COVID-19

Pengamat transportasi, Budiyanto tak memungkiri, banyak warga terutama di ibu kota yang positif COVID-19 setelah naik ke angkutan umum.

Tak Perlu Ekstrem Hilangkan Barbuk Djoko Tjandra Maupun Jaksa Pinangki
Indonesia
Tak Perlu Ekstrem Hilangkan Barbuk Djoko Tjandra Maupun Jaksa Pinangki

Jika benar kebakaran itu disengaja maka hal tersebut amat berisiko bagi Kejaksaan Agung

Ada Unsur Pidana, Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Naik ke Penyidikan
Indonesia
Ada Unsur Pidana, Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Naik ke Penyidikan

Bareskrim Polri mengungkap adanya unsur pidana dari peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung

PT ACK Sengaja Bikin Rekening BCA untuk Tampung Duit Suap Benur
Indonesia
PT ACK Sengaja Bikin Rekening BCA untuk Tampung Duit Suap Benur

PT ACK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman kargo